#MPR

Pilpres Satu Putaran (2): Selain Revisi UU Pemilu, Perlu Amandemen UUD 1945

Pilpres satu putaran tidak dapat diterapkan hanya melalui revisi UU Pemilu. Pasal 6A UUD 1945 perlu diubah untuk mengakomodasi sistem pilpres satu putaran.

Deadline 'Tiga Bulan' Prabowo Terlewati, Baleg Gagal Loloskan RUU PPRT

Presiden Prabowo Subianto menjanjikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) rampung dalam waktu 3 bulan. MPR menyerukan pengesahan RUU tersebut segera. Namun para bawahan tak juga kunjung bekerja.

MPR Pertanyakan Nalar "Resiprokal" dalam Perjanjian Tarif ART Indonesia-AS

Akta perjanjian tarif resiprokal (ART) yang diteken pada 19 Februari 2026 terindikasi mengaburkan kewajiban labelisasi produk AS. Bukannya menyerahkan labelisasi halal ke badan sertifikasi AS, Indonesia bakal membebaskan produk AS masuk tanpa label 'halal' ataupun 'non-halal'.

Di Balik Polemik Tayangan Trans7, Nilai Etika Pesantren Akan Masuk Kurikulum Nasional

DPR sedang merevisi Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) untuk mengakomodir hak pendidikan pesantren agar disetarakan dengan pendidikan umum, dan bahkan memasukkan karakter pendidikan pesantren dalam kurikulum nasional, sebelum sekonyong-konyong muncul tayangan "investigasi" nyinyir Trans7.

Wakil Ketua MPR: SPPG Penyebab Keracunan Massal Harus Diproses Secara Hukum

Tak hanya menggagalkan tujuan mulia program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo, pembiaran kasus keracunan MBG sama artinya melanggar konstitusi dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan tak boleh hanya ditutup tapi juga harus dijerat hukum.