#pemilu

Pilpres Satu Putaran (2): Selain Revisi UU Pemilu, Perlu Amandemen UUD 1945

Pilpres satu putaran tidak dapat diterapkan hanya melalui revisi UU Pemilu. Pasal 6A UUD 1945 perlu diubah untuk mengakomodasi sistem pilpres satu putaran.

UU Polri Baru: Kental Aroma Politik dan Jauh dari Semangat Reformasi Polri

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi kepolisian menilai sejumlah pasal dalam UU Polri bermasalah, mulai dari rangkap jabatan sipil, usia pensiun, dan gagal memperkuat peran Kompolnas.

Krisis Tata Negara: Tolak Putusan MK soal Pemilu, Parpol Ancam Revisi UU MK

Wacana revisi UU MK ditengarai sebagai serangan balasan DPR setelah beberapa produk legislasi mereka dibatalkan di MK karena bermasalah dalam aspek tata negara. Lembaga yudikatif ini dituding mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang menjadi ranah DPR dan pemerintah.

MK Hapus Pemilu Serentak, Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pemilu Nasional

MK putuskan pemilu 2029 tak lagi serentak. Setelah pemilu nasional, ada jeda 2 tahun sebelum digelar pilkada, demi meningkatkan kualitas demokrasi. Tapi putusan ini juga menimbulkan tantangan baru: jabatan kepala daerah dan DPRD terpaksa diperpanjang, hingga bengkaknya anggaran pemilu.