Pertumbuhan Tanpa Kesejahteraan: Apakah Mungkin?
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan paradoks serius: pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan kelas menengah dan penambahan jumlah penduduk rentan miskin.
195 artikel ditemukan
Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) justru menunjukkan paradoks serius: pertumbuhan ekonomi diikuti dengan penurunan kelas menengah dan penambahan jumlah penduduk rentan miskin.
Yang bikin kita perlu senyum miris, banyak dari kita belanja produk bayi cuma lihat tiga hal: merek terkenal, diskon gede, kalengnya lucu. Nomor bets? “Ah itu tulisan kecil, nanti saja.” Izin edar? “Yang penting ada label.” Padahal, di balik tulisan kecil itulah nasib kesehatan manusia mini dipertaruhkan.
Pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak bisa dibaca dan dipahami hanya pasal per pasal. Harus dipahami bahwa ada pasal-pasal pengaman dalam KUHP baru yang memastikan hanya orang jahat atau yang melakukan pidana dengan niat jahatlah yang bisa dijerat.
Mengapa nilai tukar rupiah per dolar AS melemah pada saat IHSG menguat? Dalam beberapa kasus keduanya memiliki pergerakan yang searah. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh otoritas moneter dan fiskal untuk membalikkan arah pelemahan rupiah?
Indeks demokrasi Indonesia menurun, yang dinilai terjadi karena Indonesia menjauhi cita-cita reformasi dengan pelemahan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), memburuknya otonomi daerah, hingga sumirnya jaminan kebebasan sipil dan kemerdekaan pers.
Wacana “Koalisi Permanen” yang digulirkan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia bukanlah sebuah terobosan visi kenegaraan. Gagasan ini lebih tepat dibaca sebagai manifestasi kecemasan eksistensial.
Fakta bahwa penolakan tertinggi datang dari Gen Z memberi sinyal penting. Generasi ini tumbuh dengan pengalaman partisipasi digital intens & terbuka. Bagi mereka, didengar bukan bonus, melainkan hak dasar. Ketika arah kebijakan dibaca sebagai penyempitan ruang itu, resistensi muncul.
Sulit dipercaya, di desa yang relatif dekat dari Jakarta ini, masih ada warga yang tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kawin muda dianggap solusi moral untuk menjaga tatanan sosial. Namun yang luput disadari, praktik ini justru memperpanjang kemiskinan.
Pertanyaannya bukan lagi soal mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada), melainkan soal pilihan moral demokrasi: apakah negara masih memandang warga—terutama pemuda—sebagai pemilik kedaulatan atau sekadar penonton yang suaranya bisa dipindahkan, diringkas & diwakilkan?
Perdebatan yang muncul kerap disederhanakan, seolah bangsa ini harus memilih antara mempertahankan atau meninggalkan sistem proporsional terbuka. Padahal, persoalan sesungguhnya bukan mengganti sistem, melainkan menyempurnakannya secara kontekstual dan konstitusional.
Di media online arus utama, sentimen justru mayoritas positif (52,6%), dengan 30,8% negatif. Dari 1.629 artikel, narasi efisiensi anggaran, konstitusionalitas, dan stabilitas politik mendominasi. Media berperan sebagai ruang normalisasi wacana, bukan ruang pertarungan emosi.
Jaksa mengatakan ada surat dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) kepada PT Pertamina International Shipping (PIS) untuk menambah frasa “Pengangkutan Domestik” yang merupakan “pengaturan pengadaan” sewa kapal, agar kapal asing tidak bisa ikut tender. Apa kabar azas cabotage?