Pemda dan Tradisi Buruk Endapkan Dana APBD di Bank
Menkeu Purbaya kritik Pemda yang endapkan dana di bank. Masalah klasik yang terus berulang.
8 artikel ditemukan
Menkeu Purbaya kritik Pemda yang endapkan dana di bank. Masalah klasik yang terus berulang.
Penggunaan kelebihan likuiditas berbentuk kredit di bank-bank BUMN penerima dana pemerintah Rp200 triliun tidak akan efektif jika memakai mekanisme pasar. Penyaluran kredit tersebut harus dilakukan dengan pengawasan ketat dan fokus ke sektor tertentu yang jadi prioritas pemerintah.
Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75 persen. BNI akan memperkuat pembiayaan, fokus pada UMKM hingga industri, dan tetap menjaga kualitas kredit dalam penyaluran kredit produktif.
Sebelum Purbaya Yudhi Sadewa menjadi menteri, BI sudah mulai melakukan kebijakan pelonggaran yang ekspansif. BI yang sudah ekspansif jika dikombinasikan dengan pendekatan ekspansif Menkeu Purbaya akan menyebabkan perekonomian dibanjiri likuiditas, dan dibayangi beberapa risiko.
Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan sepakat berbagi beban Surat Berharga Negara (SBN) atau burden sharing untuk membiayai program Asta Cita. Moneter dipaksa berekspansi demi memikul beban fiskal pemerintah untuk mendukung program presiden. Laju utang pun kian cepat.
Payment ID akan menjadi nomor identitas tunggal dalam seluruh transaksi keuangan digital mulai dari rekening bank, dompet digital, pinjaman online, hingga perpajakan. Uji coba tahap awal Payment ID akan fokus pada penyaluran bansos non-tunai pada 17 Agustus 2025. Ancaman privasi rakyat?
Saat ini pengguna QRIS sudah mencapai 26 juta orang lebih, dan bisa digunakan di 9 negara, terutama ASEAN. Tapi Amerika menilai QIRS merugikan perusahaan-perusahaannya. Jadi salah satu isu dalam negosiasi tarif.
Bank Indonesia menghimbau masyarakat agar menukar uang di layanan resmi dan perbankan.