10 artikel ditemukan
Menkeu Purbaya kritik Pemda yang endapkan dana di bank. Masalah klasik yang terus berulang.
Prabowo menargetkan Indonesia memiliki mobil nasional pada 2028. Mobil Maung produksi PT Pindad (Persero) jadi kandidat.
Maka biarkan naga baja itu tetap meluncur. Dan bagaimana pun tidak mesti bersama naga baja China lagi.
Menkeu Purbaya minta Danantara --yang memperoleh dividen dari BUMN-- membayar. Tapi Danantara tidak punya jalan keluar lain kecuali mengandalkan APBN. Resiko gagal bayar di depan mata. Cina berpeluang minta kompensasi yang sangat merugikan Indonesia.
Sebanyak 18 gubernur di Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan penolakan atas pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). pemangkasan TKD dinilai menghambat pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Tapi pemerintah pusat bergeming. Pengamat mengkhawatirkan pemotongan TKD dapat melemahkan pertumbuhan daerah.
Penggunaan kelebihan likuiditas berbentuk kredit di bank-bank BUMN penerima dana pemerintah Rp200 triliun tidak akan efektif jika memakai mekanisme pasar. Penyaluran kredit tersebut harus dilakukan dengan pengawasan ketat dan fokus ke sektor tertentu yang jadi prioritas pemerintah.
Bukan kebetulan jika selorohan si anak soal "agen CIA," yang bisa ditafsirkan sebagai kecenderungan Sri Mulyani meramu kebijakan ekonomi sesuai desain Barat, beriringan dengan sikap Menteri Keuangan Purbaya yang tak mau membebek pada IMF. Pendulum ekonomi berayun dari IMF ke BRICS.
Sebelum Purbaya Yudhi Sadewa menjadi menteri, BI sudah mulai melakukan kebijakan pelonggaran yang ekspansif. BI yang sudah ekspansif jika dikombinasikan dengan pendekatan ekspansif Menkeu Purbaya akan menyebabkan perekonomian dibanjiri likuiditas, dan dibayangi beberapa risiko.
Ekonomi makro terlalu penting jika hanya diserahkan kepada ekonom. Nobel ekonomi membuktikan itu. IMF dan Bank Dunia juga membuktikan itu. Indonesia punya buktinya sendiri melalui Rizal Ramli pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, dan mungkin melalui Purbaya Yudhi Sadewa hari ini.
Munculnya pernyataan perdana yang blunder setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan menunjukkan bahwa tantangan terbesar Purbaya justru mengendalikan pernyataan publiknya, selain membuktikan bahwa dia layak menjadi bendahara negara bukan karena modal patron dan percaya diri.