EDITORIAL. Business as Usual: Korupsi Pajak dari Gayus Tambunan hingga 2026
Rendahnya kepatuhan bayar pajak (tax compliance) adalah konsekuensi logis dari maraknya kasus korupsi pajak. Masyarakat tidak akan mau bayar pajak ke koruptor.
17 artikel ditemukan
Rendahnya kepatuhan bayar pajak (tax compliance) adalah konsekuensi logis dari maraknya kasus korupsi pajak. Masyarakat tidak akan mau bayar pajak ke koruptor.
Potongan pajak "ilegal" sebesar hampir Rp60 miliar ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pengawasan internal Direktorat Jenderal Pajak yang jadi jantung pendanaan negara. Penyelewengan itu sangatlah ironis melihat besarnya kompensasi dan remunerasi yang diterima pegawai pajak selama ini.
Sasaran insentif ini adalah lima sektor usaha, yaitu alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Serikat Pekerja merespon positif. Namun pengamat meragukan pembebasan PPh bisa mendorong ekonomi.
UU Cipta Kerja (Ciptaker) 2020 menetapkan status batu bara sebagai barang kena pajak (BKP). Ketentuan ini membuat pemerintah membayar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pengusaha batu bara sebesar Rp25 triliun per tahun. Purbaya melawan dengan bea keluar.
Menkeu Purbaya kritik Pemda yang endapkan dana di bank. Masalah klasik yang terus berulang.
Pemerintah tunda pungutan PPh 22 oleh marketplace hingga ekonomi tumbuh 6%. Kapan ekonomi akan tumbuh 6%?
Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran banyak diisi kabar buruk. Fiskal krisis dan politik masih di bawah pengaruh Jokowi. Survey Celios mengungkap ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah sangat tinggi. Prabowo-Gibran mendapat skor 3 dari 10.
Sebanyak 18 gubernur di Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan penolakan atas pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). pemangkasan TKD dinilai menghambat pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Tapi pemerintah pusat bergeming. Pengamat mengkhawatirkan pemotongan TKD dapat melemahkan pertumbuhan daerah.
Leony merasa terbebani dengan pajak waris senilai puluhan juta saat mengurus balik nama rumah warisan mendiang ayahnya. Dirjen Pajak menegaskan bahwa tanah dan bangunan yang menjadi harta warisan dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh). Sebenarnya bagaimana?
Pemerintah kaji perubahan pungutan PPh 21 dari berbasis lokasi perusahaan pemotong menjadi domisili karyawan. Tujuannya untuk menghadirkan keadilan fiskal daerah. Namun, skema ini berpotensi menimbulkan diskriminasi perekrutan tenaga kerja, dan hanya menguntungkan kota besar.
Dana transfer ke daerah (TKD) dipangkas hingga Rp269 triliun pada 2026. Padahal, 80% daerah masih mengandalkan dana pusat. Kenaikan pajak daerah diprediksi marak.
Celios memberikan jurus kepada pemerintah agar bisa menambah pajak hingga Rp524 triliun tanpa memberatkan masyarakat. Kuncinya: berani memajaki orang kaya. Ada 11 potensi penerimaan baru yang bisa digali. Sebab, selama ini pemerintah hanya gagah di hadapan rakyat kecil, tapi kecut nyali di hadapan konglomerat super kaya.