Kemendagri menegaskan organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak diperbolehkan menggunakan atribut atau seragam menyerupai TNI/Polri. Ormas paramiliter berseragam loreng dinilai kerap meresahkan masyarakat.
Pengerahan prajurit TNI, dan bukan Polri, untuk pengamanan Kejaksaan timbulkan banyak pertanyaan. Menyalahi undang-undang sekaligus membuat TNI makin masuk ke wilayah sipil. Ada sinyal ketegangan antara institusi kejaksaan dan polisi.
Jumlah rekrutmen tentara bayaran Rusia per tahun bisa mencapai 130.000 orang. Gaji fantastis jadi faktor utama. Sersan Dua Satria Arta Kumbara, mantan marinir TNI, memilih menjadi tentara bayaran meski terancam kehilangan kewarganegaraan.
Walau bertujuan baik, tindakan TNI menggerebek pengedar narkoba tidak sah dan berisiko hukum. TNI tak berwenang masuk wilayah hukum pidana.
Secara hukum, ada peluang untuk memakzulkan Gibran. Tapi secara politik sulit karena pemakzulan harus didukung oleh 2/3 anggota DPR.
Selama 6 bulan, siswa nakal akan dibina di barak dan tak mengikuti sekolah formal. Pendekatan militer untuk "membina" siswa nakal dinilai mencederai semangat sipil dan jauh dari nilai-nilai HAM.
Rentetan peristiwa tentara masuk kampus terus terjadi. Terbaru menimpa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. Anggota TNI mendatangi panitia, meminta data peserta diskusi.
Kekhawatiran publik akan penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI/Polri sangat berdasar.
Semua karena revisi UU TNI, yang dinilai bakal menggerus tingkat kepercayaan publik pada tentara.
Aksi protes aktivis menjadi indikator bahwa DPR tidak transparan dalam pembahasan revisi UU TNI.
RUU TNI yang lagi dikebut menyebutkan ada tambahan lima pos sipil yang bisa ditempati TNI aktif.
Berulangnya aksi main tembak aparat menunjukkan adanya lubang penegakan prosedur di internal TNI & Polri.