#Natalius Pigai

RKUHAP Belum Lindungi Keadilan Masyarakat Adat

Jika negara mengakui hukum adat sebagai sumber hukum, maka pengakuan terhadap peradilan adat sebagai institusi formal dan sah juga harus diatur secara eksplisit dalam hukum acara pidana, di RKUHAP. Pemerintah menawarkan aturan terpisah, dengan menyiapkan RUU Masyarakat Adat.

Proposal Rp20 Triliun Menteri HAM Pigai Tak Singgung Isu HAM Masa Lalu

Sebagai Menteri HAM pertama, dibawahi presiden yang terkait dengan kasus HAM, Pigai menjadi bidak pertaruhan.