Yang tidak dipelajari di kelas, mungkin karena terlalu tinggi, adalah akar hukum internasional yang justru sangat menarik: bahwa pembentukan hukum internasional itu sangat dekat dengan sejarah dan tradisi kita di Nusantara!
Prabowo hentikan kegiatan pertambangan nikel 4 perusahaan di Raja Ampat, dari 5 perusahaan yang menambang di sana. Izin penambangan di Raja Ampat tetap dipertahankan untuk satu perusahaan, yaitu anak perusahaan Antam. Mantan menteri, pejabat kementerian, hingga anak konglomerat, ada dalam daftar nama direksi dan komisaris berbagai perusahaan tersebut.
Wakil Menteri menjabat komisaris perusahaan adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Tapi pemerintah seperti mengabaikan undang-undang dan terus menjalankan praktik ini.
Status non-halalnya ayam goreng Widuran baru terkuak setelah lebih dari 50 tahun berdiri. Berulangnya kasus produk non halal yang dikemas halal menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengawasan makanan. Terkait itu, konsumen bisa mengajukan gugatan.
Mengapa para penegak aturan justru tergiur bisnis perlindungan judi online? Bagaimana modus operandinya dan benarkah hanya mereka yang berwenang memberantas judol?
Riset Kemenkes menunjukan obesitas penduduk RI terus meningkat. Bahkan, Salah satu faktor yang dapat memperpendek harapan hidup, khususnya pada pria.
Aksi debt collector mengambil paksa kendaraaan makin meresahkan masyarakat karena sering disertai ancaman dan kekerasan. Mahkamah Konstitusi menjamin bahwa konsumen mempunyai hak untuk tidak ditarik kendaraannya meski gagal bayar. Perusahaan leasing juga bisa kena sanksi.
Kalau melihat sejarah AS, tarif resiprokal Trump termasuk biasa-biasa saja, dibandingkan tarif Andrew Jackson, Morril, atau William McKinley.
Aksi Dedi Mulyadi efektif membuat namanya mewarnai panggung pemberitaan nasional dan publik pun kian disodori informasi mengenai vasektomi.
Walau bertujuan baik, tindakan TNI menggerebek pengedar narkoba tidak sah dan berisiko hukum. TNI tak berwenang masuk wilayah hukum pidana.
Secara hukum, ada peluang untuk memakzulkan Gibran. Tapi secara politik sulit karena pemakzulan harus didukung oleh 2/3 anggota DPR.
Semua mata tersorot pada Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto apakah GRIB dan preman bermasalah lainnya diberi kekebalan hukum.