Shadowban Komdigi terhadap Konten Karhutla: Fakta atau Fiksi?

The Stance – Di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terparah dalam lebih dari 1 dekade, ruang digital Indonesia dilanda kontroversi baru.

Sejumlah warganet, influenser, hingga tokoh publik mengeluhkan penurunan drastis jangkauan konten mereka setelah mengunggah informasi atau kritik terkait kebakaran.

Istilah yang kemudian ramai dibahas adalah “shadowban”—pembatasan visibilitas konten secara diam-diam oleh algoritma platform media sosial tanpa pemberitahuan resmi kepada pemilik akun.

Fenomena ini mencuat secara massif pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026, bersamaan dengan puncak krisis kabut asap yang menyelimuti Kalimantan, Sumatra, yang dampaknya menjalar ke negara tetangga.

Ribuan hektare lahan terbakar, ratusan ribu kasus infeksi saluran pernapasan tercatat, dan demonstrasi mahasiswa serta aktivis menuntut pemerintah menetapkan bencana nasional.

Di ruang digital, unggahan tentang kondisi lapangan, foto langit jingga, serta kritik terhadap penanganan pemerintah justru mengalami penurunan engagement yang mencolok.

Salah satu keluhan yang paling banyak dikutip datang dari influenser kecantikan Tasya Farasya. Melalui akun Threads-nya, ia membandingkan jumlah penayangan Instagram Stories.

Biasanya unggahannya bisa mencapai 1 juta penonton. Setelah berbicara soal kebakaran hutan, angkanya anjlok hingga sekitar 85 ribu.

Penyanyi Andien juga mengaku jangkauan akun Instagramnya merosot setelah terus-menerus membagikan informasi terkait kebakaran hutan.

Tidak hanya figur publik, warganet biasa dan bahkan pejabat daerah melaporkan pengalaman serupa, termasuk video kegiatan penanaman pohon di lahan bekas terbakar yang diturunkan platform dengan alasan melanggar pedoman komunitas.

Shadowban sendiri bukanlah pemblokiran akun secara terang-terangan. Pengguna masih bisa mengunggah konten seperti biasa. Namun algoritma platform secara otomatis membatasi distribusi unggahan tersebut.

Konten tidak lagi muncul di halaman Explore atau For You, sulit ditemukan lewat pencarian hashtag, dan hanya menjangkau sebagian kecil pengikut.

Platform biasanya menerapkan mekanisme ini untuk menekan spam, konten sensitif, atau pelanggaran pedoman komunitas tanpa harus menghapus akun secara permanen.

Namun ketika penurunan jangkauan terjadi secara bersamaan pada topik yang sama, kecurigaan publik pun tumbuh akan adanya intervensi pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Tudingan itu harus diakui tidak memiliki basis empirik di lapangan, selain kecurigaan semata, atau keyakinan pribadi pihak pembuat konten. Bahwa ada shadowban, itu fakta bagi sebagian influenser yang mengalaminya.

Tapi apakah shadowban itu adalah buah dari intervensi sebagaimana keyakinan sebagian warganet. Itulah fiksi, meminjam istilah Rocky Gerung, presiden akal sehat yang kini jadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Belum terbukti. Meski berlawanan dengan realitas, ia tetap memiliki nilai positif sebagai pemicu imajinasi dan harapan atas hal-hal yang belum selesai terkait tata kelola negara, agar lebih baik menuju masa depan.

Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah Yanwar Rosyadi pun menegaskan bahwa kementeriannya tak pernah menginstruksikan atau meminta platform manapun untuk membatasi maupun menurunkan konten terkait kebakaran hutan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memperkuat bantahan melalui keterangan resmi. Ia menyatakan tidak ada permintaan penurunan konten maupun pembatasan informasi kebakaran hutan dari pihak kementerian.

Pemerintah justru menilai informasi faktual dari masyarakat penting sebagai masukan bagi penanganan di lapangan. Meutya menekankan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan.

Ia juga mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab atas algoritma mereka.

“Suara kita penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas cara informasi menjangkau masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat yang merasa mengalami gangguan layanan atau pembatasan jangkauan diminta mengajukan banding langsung kepada platform seperti Meta dan TikTok, sekaligus dapat melaporkannya ke Komdigi.

Organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kebebasan berekspresi digital, seperti SAFENet, menyoroti pola moderasi konten yang kerap terjadi pada isu-isu sensitif. Mereka mengakui bahwa secara teknis algoritma sepenuhnya dikuasai platform.

Namun dalam praktiknya, platform cenderung melakukan over-compliance atau kepatuhan berlebih terhadap konten yang dianggap berisiko, terutama ketika isu tersebut sedang menjadi perhatian publik dan pemerintah.

SAFENet membuka saluran pengaduan bagi warga net yang merasa terkena dampak agar data dan pola moderasi dapat dikaji lebih lanjut.

Perdebatan ini tidak berdiri sendiri. Indonesia memiliki sejarah panjang terkait pengelolaan ruang digital, mulai dari pemblokiran konten hingga regulasi yang mengatur platform.

Dalam konteks kebakaran hutan 2026, penurunan jangkauan konten terjadi tepat ketika publik membutuhkan informasi akurat tentang kualitas udara, risiko kesehatan, dan respons pemerintah.

Beberapa pihak khawatir bahwa pembatasan algoritmik, disengaja atau tidak, dapat menghambat arus informasi yang seharusnya membantu masyarakat melindungi diri sekaligus mendorong akuntabilitas.

Baca Juga: Protes Diplomatik Berbahasa Jawa, Akrobat Malaysia Mengkritik Indonesia Soal Karhutla

Di sisi lain, penurunan engagement tidak selalu berarti shadow ban. Algoritma media sosial dipengaruhi banyak faktor, mulai dari perubahan sistem rekomendasi, tingkat interaksi audiens, waktu unggahan, hingga kualitas konten.

Platform sendiri jarang mengakui praktik shadowban secara terbuka. Mereka lebih sering merujuk pada pedoman komunitas dan mekanisme otomatis untuk menjaga keamanan ekosistem digital.

Hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang menunjukkan adanya instruksi resmi pemerintah kepada platform untuk menekan konten kebakaran hutan.

Namun persepsi publik sudah terbentuk. Ketika figur-figur dengan jutaan pengikut mengalami penurunan jangkauan secara bersamaan setelah berbicara tentang bencana yang sama, pertanyaan tentang transparansi algoritma menjadi semakin keras.

Krisis kabut asap memang sedang berlangsung di dunia nyata. Di dunia digital, bayang-bayang shadowban menambah lapisan ketidakpastian baru: apakah informasi penting tentang bencana masih bisa menjangkau mereka yang paling membutuhkannya? (EDITORIAL)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance