Jakarta, The Stance – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia menjadi sarana bagi para poiltisi dan pejabat Singapura dan Malaysia mencari panggung di depan konstituennya dengan muara sama: menyalahkan Indonesia.
Seperti diketahui, karhutla di Indonesia telah menyebabkan kabut asap di beberapa negara Asia Tenggara, terutama Malaysia dan Singapura.
Kedua negara ini bahkan pernah mencatat indeks polusi udara yang buruk buntut kabut asap, hingga mengakibatkan terhentinya aktivitas masyarakat di negara tersebut.
Sayangnya, di tengah situasi tersebut, bukan fokus mencari solusi penanganan karhutla, yang terjadi justru ajang bernyanyi para pejabat negara tetangga untuk memantik simpati konstituennya.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ignasius Jonan menegaskan karhutla harus ditangani bersama-sama oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
"Singapura dan Malaysia dan mungkin beberapa negara tetangga melakukan kritik melalui para tokoh. Padahal kita sudah memiliki framework untuk ASEAN. Kenapa sekarang dilakukan kritik? Kenapa tidak saat-saat tenang?" kata Jonan.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyebut masalah kabut asap yang berlangsung adalah test case bagi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berdiplomasi secara bijak dalam menangani kebakaran hutan.
Pernyataan Kepala Bakom Panen Kritikan
Saat kabut asap yang melanda kian memicu protes politisi negara tetangga, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom) Syahganda Nainggolan justru membuat pernyataan yang berujung panen kritik.
Dia mengingatkan bahwa Indonesia juga memiliki peran positif bagi kelangsungan hidup Singapura dan Malaysia, di mana Indonesia, dengan hutannya, memasok oksigen bagi puluhan juta rakyat di kedua negeri jiran tersebut.
"Kita bukan hanya mengirim asap. Tapi kalau asapnya enggak ada, kita mengirim oksigen. Oksigen Singapura dan Malaysia itu kan datang dari hutan-hutan kami," ungkap Nainggolan pada 10 Oktober 2026.
Sejumlah pejabat Malaysia dan Singapura pun mendapatkan umpan lambung untuk semakin menyuarakan kekhawatiran mereka soal kabut asap berdasarkan pernyataan Syahganda tersebut.
Salah satunya Menteri Kesehatan sekaligus Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Singapura Rahayu Nahzam. Dia menegaskan bahwa negaranya tak bisa terus menerus menerima kualitas udara yang buruk imbas karhutla ilegal.
"Kita tak bisa menerima pencemaran udara yang begitu parah. Kita juga kecewa dengan komentar yang menyebut Singapura harus menerima kabut asap karena selama ini menghirup oksigen yang dihasilkan hutan Indonesia," kata Rahayu pada Senin 19 Oktober 2026.
Pernyataan seperti itu, lanjut dia, tak bisa diterima. Dia tak mengelaborasi lebih lanjut bagian mana dari pernyataan Syahganda soal oksigen tersebut yang tidak sesuai dengan realita atau menyinggung perasaannya.
Singapura Menyalahkan Perusahaan Indonesia
Senada, Menteri Dalam Negeri Singapura K Shanmugam menilai pernyataan Syahganda itu tak tepat di tengah kondisi kabut asap. Dia menegaskan bahwa pelaku pembakaran hutan itu ada di Indonesia.
"Terus terang, pernyataan itu tak tepat, mengingat seluruh kawasan ini menderita akibat ulah perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan di Indonesia," ujar Shanmugam.
Dia meyakini pandangan Syahganda tidak mencerminkan sikap pemerintah maupun masyarakat Indonesia secara luas. Ia merujuk pada berbagai reaksi yang muncul setelah pernyataan tersebut disampaikan.
"Kita seharusnya tidak perlu menerima perlakuan seperti ini," katanya sembari mengingatkan bahwa pihak yang paling menderita adalah rakyat Indonesia sendiri.
Pernyataan kedua pejabat Singapura itu muncul setelah Singapura merilis hasil investigasi soal perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Singapura menyatakan bakal menindak perusahaan berdasarkan undang-undang soal kabut asap lintas batas. Mereka juga sudah mengirim pemberitahuan langkah pencegahan ke perusahaan-perusahaan tersebut.
Meski demikian, Shanmugam mengapresiasi upaya Presiden Prabowo dalam menangani krisis kabut asap lintas negara dengan mengganti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.
"Presiden secara pribadi telah menyatakan komitmennya untuk menangani persoalan tersebut," kata Shanmugam.
Dia juga menyambut baik keputusan Prabowo menerima bantuan dari negara lain untuk memadamkan karhutla. Singapura telah menawarkan bantuan dan siap mengambil bagian dalam mendukung upaya Indonesia mengatasi kebakaran tersebut.
Anggota Parlemen Malaysia Sampaikan Pesan Berbahasa Jawa
Anggota parlemen Malaysia Kalam Salan juga mengomentari pernyataan Syahganda, kali ini dengan gimik menggunakan Bahasa Jawa.
"Mula, aja malah iki digawe guyuan, digawe lelucuan. Ngomong, nek alas Indonesia wis ngirim oksigen kanggo Malaysia. Lah, alas Malaysia kuwi opo? Mongko kok plastik ora iso ngasilke oksigen?" kata Salan.
Hal tersebut disampaikan dalam sidang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran 2027 di Dewan Rakyat Malaysia, Rabu 21 Oktober 2026. Dia mengaku sengaja memakai bahasa Jawa agar bisa dipahami pejabat dan rakyat Indonesia.
Berikut terjemahannya: Makanya, jangan dibuat guyon, jangan dibuat lelucon. (Ada pejabat yang) bilang hutan Indonesia mengirim oksigen untuk Malaysia. Lah hutan Malaysia itu apa? Memangnya plastik, tak bisa menghasilkan oksigen?)
Tidak ketinggalan, politikus koalisi oposisi Perikatan Nasional itu juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo.
"Kula arep ngomong soal asap kabut sing saben taun kok metu saka Indonesia nganti Malaysia (Saya mau berbicara mengenai kabut asal yang setiap tahun keluar dari Indonesia mencapai Malaysia)," ujarnya.
"Pak, asap saka kobongan alas kuwi nggawe wong Malaysia susah arep ambegan. Akeh sing watuk, tenggorokane padha gatel, lan sesek ambegane (Pak, asap dari kebakaran hutan itu membuat orang Malaysia kesulitan bernapas. Banyak yang batuk, tenggorokannya gatal, dan napasnya sesak)," keluh Kalam Salan.
Anggota parlemen Malaysia lainnya, Lim Guan Eng mendesak pemerintah Malaysia mempertimbangkan langkah hukum terhadap Indonesia untuk meminta ganti rugi imbas kabut asap.
"Jika pemerintah Indonesia menolak gugus tugas ASEAN dengan alasan kedaulatan nasional, pemerintah Malaysia tak akan punya pilihan selain memulai tindakan hukum untuk menuntut ganti rugi," ujar dia saat pidato membahas Anggaran 2027 di Dewan Rakyat, Kamis 15 Oktober lalu, dikutip Malay Mail.
Prabowo Kecam Negara yang Hina Indonesia soal Karhutla
Prabowo mengecam negara-negara yang disebutnya "gemar menghina" Indonesia terkait karhutla yang telah menghanguskan wilayah luas dan menyebabkan kabut asap hingga ke negara-negara tetangga.
Indonesia selama berbulan-bulan berjuang mengendalikan kebakaran yang menurut Nusantara Atlas, lembaga pemantau independen yang menganalisis data satelit, telah menghanguskan lebih dari 1,9 juta hektare lahan dari Januari-September.
"Untuk negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada waktunya kita akan ungkap perusahaan-perusahaan yang terlibat," kata Prabowo dalam rapat kabinet paripurna pada Rabu 21 Oktober 2026.
Kepala Negara menyebut "banyak perusahaan yang bertanggung jawab" atas krisis karhutla tersebut. Namun, ia tidak menyebut nama perusahaan maupun negara yang dimaksud.
Para pemimpin negara tetangga Indonesia sebelumnya telah menawarkan bantuan untuk menangani karhutla, tetapi menghindari kritik secara terbuka pada tingkat diplomatik.
"Indonesia adalah bangsa yang sopan dan sabar. Negara kita sering dihina, tetapi percayalah, bangsa kita tidak mau terus-menerus dihina," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan telah memerintahkan penyelidikan terhadap penyebab karhutla yang menurutnya "bukan murni disebabkan oleh faktor alam".
Baca Juga: Perang Wacana "Singapura di Balik MSCI", Mantan Kepala BKPM versus Mantan Wamenlu
Para ahli menyebut kebakaran hutan di Indonesia sebagian besar dipicu oleh praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut menyebabkan hilangnya tutupan hutan yang lebih tahan terhadap api serta mengeringnya lahan gambut.
"Saya meminta kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehutanan, dengan dukungan TNI dan badan intelijen, untuk melakukan penyelidikan," kata Prabowo.
"Masyarakat juga telah menangkap sejumlah orang yang sengaja melakukan pembakaran. Ini bisa kita anggap sebagai terorisme lingkungan." sambungnya.
Jonan Sentil Cara Malaysia dan Singapura Kritik Indonesia Soal Karhutla
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ignasius Jonan menyentil cara kritik negara tetangga soal karhutla di Indonesia. Jonan menilai karhutla harus ditangani bersama oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura, bukan saling menyalahkan.
"Singapura dan Malaysia dan mungkin beberapa negara tetangga melakukan kritik melalui para tokoh. Padahal kita sudah memiliki framework untuk ASEAN. Kenapa sekarang dilakukan kritik? Kenapa tidak saat-saat tenang?" kata Ignasius Jonan dalam unggahan Instagramnya, pada Rabu 21 Oktober 2026.
Menurutnya, penanganan karhutla oleh tiga negara ini dapat dilakukan melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia, oleh 10 negara pada 10 Juni 2002 dan berlaku efektif pada tahun 2003.
Aturan itu kemudian diratifikasi di Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas).
"Kalau ingin ini ditangani, ayo kerja sama. Setiap negara, menurut saya, harus memiliki peralatan, harus memiliki teknologi, dan harus memiliki personel yang cukup," kata Jonan.
Ia mendesak ketiga negara menangani karhutla secara bersama-sama, termasuk jika ditemukan unsur kesengajaan. "Kalau mau ini ditangani. Lalu dicari apa apakah ini kesengajaan? Kalau ada unsur kesengajaan, coba dicari bersama, bekerja sama, ya."
Jonan menilai, persoalan karhutla tidak dapat diselesaikan melalui kritik semata, melainkan harus ditangani bersama dan dikenakan sanksi yang adil dan optimal.
"Kenapa ini tidak? Kok tiba-tiba mengkritik secara terbuka? Ayo tangani bersama? Kalau ingin dikenakan sanksi secara fair dan optimal, kita duduk bareng, diselesaikan," tambah Jonan.
Dino: Bisa Tiru saat Indonesia Tangani Tsunami Aceh pada 2004
Mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal menilai masalah kabut asap yang masih berlangsung adalah test case bagi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto untuk berdiplomasi secara bijak dalam menangani krisis kebakaran hutan.
"Bagaimana Indonesia bisa terus bertetangga dengan baik dalam situasi sulit dan bagaimana Indonesia sebagai negara yang dianggap sebagai pemimpin natural di kawasan Asia Tenggara bisa menangani krisis asap ini dengan cara yang semakin mengukuhkan kebesaran Indonesia bukan kekerdilan," ujar Dino melalui media sosialnya, Kamis 22 Oktober 2026.
Dia tak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai "pemimpin natural" tapi menyodorkan contoh yang pernah dilakukan saat bekerja dengan negara lain mengatasi bencana, salah satunya tsunami Aceh pada 2004.
Saat itu, cara Indonesia menangani krisis bencana alam terbesar dalam sejarah itu, menurut Dino, justru membuat negara tetangga kompak bekerja sama di bawah komando RI sehingga krisis tsunami bisa tertangani dengan baik.
"Dan akibatnya respect dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia semakin tinggi," kata dia.
Namun, Dino sama sekali tidak menyinggung soal karhutla sebagai "test case" bagi Malaysia dan Singapura. Padahal, menurut Jonan, banyak perusahaan yang terlibat karhutla, disinyalir memiliki keterkaitan dengan Singapura atau Malaysia.
"Karena banyak juga, perusahaan itu juga, yang listing, kemungkinan listing di Singapura atau di Malaysia, atau sebagian dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di Singapura atau Malaysia, baik melalui langsung atau melalui family office atau melalui bermacam-macam," ungkapnya. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
