Perang Wacana "Singapura di Balik MSCI", Mantan Kepala BKPM versus Mantan Wamenlu

Jakarta, The Stance – Dua perusahaan investasi milik Singapura, GIC dan Temasek membantah tuduhan keduanya menekan lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk mengancam perubahan status bursa Indonesia.

Bantahan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan media mengenai unggahan Instagram mantan Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi, yang menuding keduanya mengatur skema untuk menekan harga saham di Indonesia.

"Tuduhan terhadap GIC dan staf kami tidak benar," demikian pernyataan juru bicara GIC dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu 21 Oktober 2026, dikutip CNA.

GIC menjelaskan keputusan investasi mereka tak digerakkan oleh klasifikasi indeks maupun pandangan makro (top-down) terhadap suatu pasar tertentu. Sebaliknya, mereka berfokus pada analisis fundamental maupun pada aset investasi itu sendiri.

"Kami telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 30 tahun di berbagai kelas aset dan akan terus menanamkan modal di mana pun kami menemukan peluang fundamental yang baik dan terukur risikonya," kata GIC.

Sementara itu, Head of Asia Pacific Temasek Global Investments Fock Wai Hoong turut menyatakan bahwa tuduhan Muhammad Lutfi soal Singapura bermain di balik ancaman penurunan status PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut tidak berdasar.

"Tidak ada seorang pun dari Temasek, baik secara institusi maupun individu di dalamnya, yang pernah menghubungi MSCI untuk memengaruhi keputusan apa pun yang mereka buat terkait bursa saham mana pun di kawasan ini," ujarnya.

Sebelumnya, lewat unggahan media sosialnya, Muhammad Lutfi menuding Singapura memanfaatkan lembaga penyedia indeks global MSCI untuk menekan pasar saham Indonesia. Pandangannya terdengar legit karena dia bukan orang sembarangan.

Lutfi memiliki relasi luas di luar negeri, berurusan langsung dengan para investor global sejak di usia 36 tahun sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)--yang dalam nomenklatur sekarang disebut 'menteri investasi'.

Dia adalah sosok termuda di Indonesia yang menduduki jabatan setingkat menteri itu (periode 2005-2009), sebelum menjadi Duta Besar Jepang dan Federasi Mikronesia (2010-2013) dan Duta Besar Amerika Serikat (2020).

Posisi mendag dijabatnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 14 Februari-20 Oktober 2014 yang kemudian diulang lagi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana ia menjadi Mendag pada 23 Desember 2020-15 Juni 2022.

Lutfi menuding investor Singapura ingin membuat harga saham Indonesia anjlok agar bisa memborong dengan harga murah lewat ancaman penurunan klasifikasi BEI dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar terasing(standalone market).

"Lalu, kenapa Singapura lewat institusi raksasa mereka seperti Temasek dan GIC yang punya pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia?" kata Lutfi dalam unggahan reels di akun Instagram resminya @m.lutfi , Senin 19 Oktober 2026.

Tanpa menyertakan bukti, dia mengaku mendapat informasi bahwa petinggi GIC bernama Rachel Goh ikut menekan MSCI agar menurunkan status pasar modal Indonesia.

"Bahkan saya dapat kabar langsung di dalam, Rachel Goh di GIC yang marah-marah dan menekan MSCI supaya peringkat Indonesia diturunkan," ujarnya.

Lutfi menduga tekanan terhadap pasar modal Indonesia itu berkaitan dengan kepentingan investor asing, dalam hal ini investor Singapura, yang ingin kembali membeli saham dengan harga lebih murah.

Ia mengeklaim dana institusi asing telah terlanjur keluar sekitar 80% dari pasar Indonesia. Namun, keluarnya dana tersebut tidak membuat harga saham jatuh sesuai harapan investor asing.

"Dana-dana institusi asing ini sudah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia. Masalahnya, waktu mereka keluar, bursa kita tidak hancur. Karena harganya tidak turun, mereka tidak bisa masuk lagi buat beli murah," katanya.

Menurut Lutfi, kondisi itu mendoron pihak-pihak "yang berkepentingan" untuk menciptakan tekanan baru melalui MSCI. Penurunan klasifikasi pasar modal dapat memicu kepanikan investor hingga menyebabkan harga saham RI merosot.

Dengan begitu, menurut dia, investor asing memiliki kesempatan untuk kembali membeli saham perusahaan-perusahaan Indonesia di harga murah.

"Mereka tekan MSCI untuk mengancam turunkan kasta Indonesia ke standalone market. Bikin kepanikan massal supaya indeks saham kita rontok. Lalu mereka borong kembali aset-aset terbaik Indonesia di harga diskon," ujarnya.

Lutfi juga mempertanyakan dasar penurunan status Indonesia menjadi standalone market yang berlaku bagi negara dengan pembatasan arus modal (capital control), pembatasan transaksi valuta asing dan penerapan nilai tukar yang terkendali.

Menurutnya, Indonesia tidak menerapkan kebijakan semacam itu sehingga tidak layak dimasukkan ke kategori tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan gentar menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dari MSCI, di tengah gejolak pasar modal domestik yang dipicu ancaman perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia.

Dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo mengatakan pemerintah telah bekerja dengan baik, meski menyadari masih banyak tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan menyerah menghadapi berbagai tekanan yang keluar dari MSCI dan dari aksi demonstrasi.

“Saya katakan ke MSCI, bangsa Indonesia tidak takut dan tidak akan gentar. Kita tidak takut, kita punya keberanian dan kita rela berkorban dan kita tidak menyerah,” kata Prabowo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, Rabu 21 Oktober 2026.

Prabowo bilang pemerintah siap melakukan penghematan besar-besaran apabila diperlukan. "Kalau perlu kita adakan penghematan besar-besaran, kalau perlu lebih hemat lagi nanti," kata Prabowo.

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan di tengah perhatian pelaku pasar terhadap keputusan MSCI yang mengumumkan rencana konsultasi kemungkinan perubahan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Dalam kontennya, Lutfi menyebut persoalan yang melibatkan sejumlah emiten konglomerasi dalam negeri turut menjadi alasan untuk menyoroti pasar modal Indonesia. Namun, ia menduga ada kepentingan lain di balik tekanan tersebut.

"Jadi, buat bangsa Indonesia, jangan mau kita diadu-adu, dibuat minder oleh negara tetangga. Ini soal siapa memegang kendali atas kekayaan Indonesia. Kita harus kompak, kita harus patriotik. Kita jaga harga diri bangsa kita sendiri," katanya.

Seperti diketahui, pengumuman MSCI pada Jumat 16 Oktober 2026 menjadi perhatian pasar karena berpotensi memengaruhi persepsi investor global terhadap pasar Indonesia.

Perubahan klasifikasi tersebut dapat berdampak terhadap akses saham Indonesia dalam portofolio investor institusi internasional yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan investasi.

MSCI menyoroti sejumlah persoalan pasar saham Indonesia, termasuk transparansi struktur kepemilikan, keterbatasan data untuk menilai tingkat kepemilikan publik secara akurat, serta kekhawatiran praktik perdagangan semu yang terkoordinasi.

MSCI menyatakan konsultasi mengenai reklasifikasi pasar Indonesia akan berlangsung sebelum keputusan final diumumkan paling lambat pada 30 Juni 2027.

Selama proses tersebut, penyedia indeks global itu juga mempertahankan pembatasan terhadap sejumlah perubahan indeks terkait saham Indonesia.

Pada 30 Januari 2026, MSCI memperingatkan bahwa status BEI bisa diturunkan dari Emerging Market ke Frontier Market bila tak ada perbaikan terutama dalam transparansi kepemilikan saham, perdagangan terkoordinasi, dan penegakan hukum di bursa.

Pada hari itu juga, Direktur Utama BEI Iman Rachman, mengumumkan pengunduran diri. Beberapa jam berselang, berbondong-bondong pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut serta melepas jabatannya.

Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) Inarno Djajadi, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon I. B. Aditya Jayaantara.

Sementara itu, Eks-Wakil Menteri Luar Negeri era SBY, yang menduduki jabatan tersebut kurang dari 3 bulan, Dino Patti Djalal menilai tuduhan Singapura berkonspirasi menjatuhkan pasar modal Indonesia sebagai hal yang tak masuk akal.

Dino berdalih isu sabotase dan manipulasi lembaga penyedia indeks global MSCI untuk memicu aksi jual murah saham di Indonesia sangat jauh dari realitas yang tampak dari hubungan diplomatik kedua negara.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang juga mantan Duta Besar AS (2010-2013) ini berteori bahwa dalam kalkulasi politik kedua negara, tindakan semacam itu sama sekali tidak punya tempat.

"Hukumnya tabu dan haram bagi elit politik Singapura untuk berkonspirasi mencelakai Indonesia. Sebagaimana juga tabu dan haram bagi Indonesia untuk mencelakai Singapura," ujar Dino di akun Instagram @dinopattidjalal, Kamis 22 Oktober 2026.

Terdengar seperti juru bicara Singapura, Dino menegaskan Singapura memiliki rekam jejak, goodwill, dan kepercayaan teruji di berbagai masa krusial mulai dari tsunami Aceh, krisis moneter, pandemi COVID-19, hingga investasi di Batam-Bintan dan Kendal.

"Itu adalah pandangan tidak masuk akal dan jauh dari realita yang sebenarnya. Mengapa? karena Singapura merupakan negara tetangga yang memiliki goodwill, trust dan track record kerjasama yang sudah lama teruji oleh Indonesia," ungkapnya.

Baca Juga: Ketika Kebakaran "Hutan" Juga Melanda SCBD

Menurut dia, Singapura berkepentingan besar terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Hal tersebut karena Negeri Singa itu akan menjadi salah satu yang paling terdampak saat terjadi guncangan gejolak politik dan ekonomi di Indonesia.

Lagi-lagi berposisi layaknya Badan Komunikasi (Bakom) Singapura, Dino menegaskan bahwa kebijakan Singapura juga berorientasi untuk menjaga kerjasama dan saling percaya, bukan untuk aksi jahat dan melakukan sabotase.

Secara cerdik dia menyinggung pepatah yang kerap disuarakan Prabowo yakni "sejuta kawan terlalu sedikit, satu lawan musuh terlalu banyak" yang menurut dia berlawanan dengan kondisi yang tengah terjadi saat ini.

"Akan sangat kontradiktif kalau kita memperlakukan tetangga terdekat Singapura seperti lawan dan dengan penuh curiga," kata Dino retoris.

Jika Lutfi menuding berdasarkan "sumber di Singapura" yang belum terverifikasi, maka Dino membela berdasarkan penilaian berbasis bukti formal panggung diplomatik--yang belum tentu sejalan dengan temuan intelijen di luar pentas diplomatik.

Akankah publik menyaksikan putaran kedua dialektika ini, antara "pemadam kebakaran tak resmi" pemerintah Indonesia dan "centeng partikelir" pemerintah Singapura? (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance