81 artikel ditemukan
Bergabung ke Dewan Perdamaian bentukan Trump berarti ikut mendukung penjajahan terhadap Palestina.
Meski pemerintah berdalih ingin berkontribusi pada perdamaian dunia, MUI keras memperingatkan bahwa niat baik tanpa prinsip teguh justru akan menjadi bumerang diplomasi, di mana Indonesia hanya jadi "stempel halal" bagi pendudukan Israel di Gaza.
Pemerintah ajukan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia ke DPR. Salah satunya Wamenkeu Thomas Djiwandono, politisi Gerindra yang juga keponakan Prabowo. Independensi bank sentral dipertanyakan dan pasar bereaksi negatif.
Kemandirian bukan soal niat. Ia soal aturan. Selama impor lebih mudah dari produksi, selama investasi tak diwajibkan teknologi, selama APBN tak mengikat industri maka ketergantungan akan terus terlihat seperti pilihan rasional dan kritikan Prabowo hanya bergema di ruangan yang sama.
Pada musim haji 2026, jumlah petugas haji dari unsur TNI-Polri bertambah dua kali lipat. Pemerintah berdalih personil TNI-Polri dibutuhkan karena tangguh secara fisik. Namun, pelibatan mereka dalam ibadah haji disorot mengingat ibadah haji bukan bagian dari urusan pertahanan negara.
Prabowo sudah menandatangani Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan akan mulai berlaku 2 Januar 2026. Meski demikian, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Prabowo menunda pemberlakuan KUHAP karena faktor aturan pelaksanaan dan kesiapan aparat penegak hukum.
Prabowo ingin Papua ditanami sawit agar menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM) biofuel. Rencana ini dikritik keras para aktivis lingkungan. Prabowo dinilai tak belajar dari bencana ekologis Sumatra.
Warga Aceh kibarkan bendera putih, menyerah, tak sanggup lagi atasi dampak bencana. Bendera putih itu juga simbol kegagalan pemerintah.
Prabowo ingn kepala daerah dipilih DPRD, tidak perlu pemilu langsung. Alasannya solusi dari mahalnya ongkos politik. Parpol pendukung pemerintah cenderung setuju. Namun konsekuensinya, hak politik rakyat dikebiri.
Pemerintah tolak bantuan internasional dalam penanganan bencana Sumatra. Akibatnya bantuan untuk korban, proses rekonstruksi dan rehabilitasi, berjalan lamban. Gubernur Aceh membangkang dengan membuka akses provinsi ke bantuan asing.
Koalisi masyarakat sipil desak Prabowo segera menetapkan status darurat bencana nasional terhadap bencan banjir besar dan longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar. Sudah 800 orang lebih jadi korban --442 meninggal, dan 402 lainnya dinyatakan hilang. Warga mulai kelaparan hingga menjarah.
Irene Sokoy (31) dan bayi dalam kandungannya meninggal setelah ditolak empat rumah sakit. Potret kegagalan sistemik layanan kesehatan di Papua.