Pelajaran dari Presiden Lula

Oleh Muhammad Syarkawi Rauf, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018, pernah menjadi Direktur Utama BERDIKARI dan Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI/IX dan kini aktif sebagai Chairman of Asian Competition Institute (ACI).

Terdapat kemiripan antara perjalanan politik Presiden Brasil Lula da Silva dengan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.

Keduanya sama-sama terpilih setelah pencalonan keempat. Sebelumnya, presiden Lula kalah pada pemilu tahun 1989, 1994 dan 1998.

Hal yang sama terjadi pada Presiden Prabowo, yang masuk ke panggung politik nasional sebagai calon wakil presiden (wapres) pada tahun 2009. Lalu, mencalonkan sebagai calon presiden pada tahun 2014 dan 2019.

Lula terpilih dengan narasi anti pasar (anti-market rhetoric). Narasi itu membuat investor global khawatir, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan dilakukannya renegosiasi utang pemerintah Brasil yang mencapai US$90 miliar.

Strategi pembangunan ekonomi Lula populer dengan “Lulisme”. Dia mendeklarasikan pendekatan “social liberal” yang mengkombinasikan kapitalisme dengan program kesejahteraan sosial untuk kelompok pekerja dan kelas menengah bawah.

Pada masa awal kepemimpinan Presiden Lula tahun 2003, pemerintah Brazil membiayai program-program kesejahteraan sosial yang sangat besar.

Pemerintah Brasil terjebak dalam masalah lemahnya disiplin fiskal. Hal ini ditandai oleh debt to Gross Domestic Product (GDP) ratio yang tinggi, lebih besar 60% dan rasio defisit fiskal terhadap GDP lebih besar 3%.

Selain itu, pada awal pemerintahan Lula, keseimbangan primer negatif (pendapatan negara lebih kecil dari belanja negara di luar pembayaran bunga utang) dan credit default swap (CDS) naik yang mencerminkan risko gagal bayar utang meningkat.

Akibatnya, country risk premium Brasil meningkat signifikan. Implikasi lanjutannya, biaya utang yang tercermin pada suku bunga utang dalam dan luar negeri meningkat, yield (pendapatan) obligasi pemerintah naik, dan sebaliknya harga obligasi turun.

Kondisi di atas juga diperburuk oleh penerimaan pajak yang tercermin pada tax ratio yang tidak sesuai ekspektasi. Hal ini memaksa bank sentral Brasil menutupi defisit fiskal yang tinggi dengan pencetakan uang baru (money creation).

Lembaga pemeringkat global seperti Moody’s, Fitch Rating,dan Standard & Poor menurunkan peringkat utang Brasil menjadi “higly speculative”. CDS pemerintah Brasil tertinggi sepanjang sejarah (all-time high) sebesar 3,75.

Kondisi ini membuat kurs real Brasil terdepresiasi sangat ekstrim. Demikian juga dengan harga saham Brasil, Bovespa index mengalami penurunan drastis. Hingga situasi paling buruk, gagal bayar utang pemerintah Brasil.

Narasi presiden Prabowo kurang lebih sama dengan narasi presiden Lula, yaitu kapitalisme negara (state capitalism) yang bukan sosialisme dan kapitalisme. Prabowonomics mengambil hal positif dari sosilisme dan kapitalisme.

Presiden Prabowo pada awal pemerintahannya membelanjakan anggaran pemerintah dalam jumlah sangat besar untuk program sosial, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program pro-rakyat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan sekolah rakyat.

Akibatnya, defisit fiskal sebagai rasio terhadap GDP meningkat dari 2,29% (2024) menjadi 2,92% (2025). Hal ini berdampak pada ruang fiskal pemerintah yang menyempit di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat perang Timur Tengah (Timteng).

Hal yang paling mengkhawatirkan adalah Debt Service Ratio (DSR) pemerintah Indonesia meningkat mendekati 50%. Hal ini berarti bahwa hampir separuh dari pendapatan negara digunakan untuk membayar utang.

Narasi “kapitalisme negara” yang mengutamakan peran pemerintah menimbulkan sentimen negatif dari investor global. Hal ini tercermin pada outlook utang pemerintah Indonesia turun dari stabil menjadi negatif.

Akibatnya, country risk premium Indonesia naik menjadi 2,46. Lebih tinggi dibandingkan dengan country risk premium Malaysia sebesar 1,55 dan Thailand sebesar 2,07.

Demikian juga dengan potensi gagal bayar utang pemerintah Indonesia meningkat. Hal ini tercermin pada CDS pemerintah Indonesia menjadi sebesar 1,05. Lebih tinggi dibandingkan dengan CDS Malaysia yang hanya sekitar 0,53.

Baca Juga: Fenomena “Home Bias” dan Depresiasi Ekstrem Rupiah

Country risk premium yang tinggi menyebabkan net outflow asing dari Indonesia yang menekan nilai tukar rupiah per dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kurs rupiah per dolar AS mencapai rekor terburuk sejak reformasi 1998.

Seperti yang dapat dibaca pada The Japan Times, tiga bank terbesar global seperti Citigroup, Standard Charter dan HSBC menarik (menempatkan di luar negeri) sekitar Rp11,5 triliun dananya dalam dua tahun terakhir.

Demikian juga dengan kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) menurun dari 41% tahun 2018 menjadi hanya sekitar 13% tahun 2025. Turun sebesar 28% dalam 7 tahun terakhir atau turun rata-rata 4% per tahun sejak tahun 2018–2025.

Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh presiden Prabowo? Langkah pertama, menjaga disiplin fiskal yang tercermin pada rasio defisit fiskal terhadap GDP paling tinggi 2,5% dengan merelaksasi beberapa program populis pemerintah.

Langkah kedua, menurunkan DSR pemerintah secara gradual menjadi hanya 30% dari saat ini mendekati 50%. Memperbaiki realisasi penerimaan pajak yang tercermin pada rasio penerimaan pajak terhadap GDP menjadi sekitar 13%.

Langkah ketiga, menurunkan persepsi risiko terhadap perekonomian nasional dengan narasi “state capitalism” yang pro pasar. Mengurangi kesan anti pasar (anti market rethoric) dalam Prabowonomics yang mengutamakan peran negara.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance