Small is Beautiful, Big is Beautiful Too

Oleh Suroto, praktisi dan pengamat perkoperasian yang kini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES).

Dalam satu kesempatan, saya pernah berdiskusi dengan seorang sahabat mengenai arah pembangunan koperasi di Indonesia.

Ia berpendapat bahwa koperasi harus tumbuh dari bawah, dimulai dari kelompok-kelompok kecil masyarakat, dibangun atas dasar kesukarelaan, berkembang dari kebutuhan dan dimulai dari sumber daya minimal yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

Menurutnya, koperasi yang sehat adalah koperasi yang lahir secara alamiah dari kesadaran warga untuk bekerja sama memperbaiki kehidupan mereka. Pandangan tersebut tentu tidak salah.

Ia juga mengafirmasinya pada pemikiran ekonom Inggris, E.F. Schumacher, yang melalui bukunya Small is Beautiful mengkritik kecenderungan pembangunan yang terlalu mengagungkan skala besar.

Schumacher berpendapat bahwa pembangunan yang manusiawi justru harus bertumpu pada komunitas-komunitas kecil yang mampu menjaga keberagaman, memperkuat hubungan sosial, dan memberikan ruang bagi partisipasi yang lebih luas.

Sahabat saya sangat menyukai gagasan itu. Baginya, yang kecil bukan hanya soal ukuran, melainkan juga penghormatan terhadap keragaman dan penolakan terhadap segala bentuk penyeragaman yang mematikan kreativitas masyarakat.

Saya memahami dan menghargai pandangan tersebut. Bahkan dalam banyak hal saya sependapat bahwa pembangunan koperasi yang berkelanjutan memang harus berakar pada kebutuhan nyata masyarakat.

Koperasi yang dibangun semata-mata karena proyek pemerintah atau dorongan administratif sering kali kehilangan ruhnya sebagai gerakan rakyat.

Namun, dalam diskusi itu, bukan dengan maksud untuk menegasikan, saya mengajukan pandangan lain. Saya mengatakan bahwa jika small is beautiful, tapi big is also beautiful, yang besar juga bisa indah.

Besar tidak selalu identik dengan dominasi, sentralisasi, atau penindasan. Dalam kondisi tertentu, justru skala besar menjadi syarat agar yang kecil dapat bertahan hidup dan berkembang.

Persoalan mendasarnya adalah bahwa kelompok-kelompok kecil yang berdiri sendiri sering kali bersifat rapuh. Dalam istilah yang populer sekarang, mereka mudah menjadi fragile.

Mereka dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang relatif aman, tetapi menjadi rentan ketika berhadapan dengan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar dan lebih terorganisasi.

Kita dapat melihat hal ini dalam kehidupan petani kecil di berbagai daerah. Mereka memiliki lahan sendiri, menentukan sendiri apa yang akan ditanam, dan menjalankan usaha pertanian secara mandiri.

Mereka adalah gambaran kaum Marhaen yang pernah dipuja Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno sebagai simbol kemandirian ekonomi rakyat.

Akan tetapi, ketika berhadapan dengan perusahaan besar yang menguasai secara monopolistik dengan kekuatan modal, teknologi, jaringan, bahkan privelese kebijakan publik, posisi mereka menjadi sangat lemah.

Kebebasan yang mereka miliki tidak cukup untuk melindungi mereka dari eksploitasi pasar yang tidak seimbang.

Hal yang sama dapat dilihat pada masyarakat adat. Mereka hidup dengan nilai-nilai tradisional yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

Mereka mampu bertahan selama ratusan tahun dengan sistem sosial yang relatif mandiri. Namun ketika berhadapan dengan kepentingan modal besar yang didukung kekuatan politik dan birokrasi, mereka sering kali kalah.

Banyak wilayah adat kehilangan hutan, tanah, dan sumber kehidupannya bukan karena masyarakat adat tidak memiliki nilai yang baik, melainkan karena mereka tidak memiliki kekuatan kolektif yang cukup untuk menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar.

Dalam konteks inilah, sesuatu yang besar menjadi penting. Hal besar sering kali disalahpahami sebagai penyeragaman. Padahal keduanya berbeda.

Apa yang besar tidak tidak perlu menghilangkan keragaman, tetapi justru memungkinkan keragaman itu hidup dan terlindungi.

Walaupun ini juga butuh prasyarat, persatuan yang besar adalah juga perlu kemampuan berbagai kelompok yang berbeda untuk membangun tujuan bersama tanpa harus kehilangan identitas masing-masing.

Dalam kehidupan berbangsa, makna persatuan besar yang sesungguhnya bukanlah menjadikan semua orang sama, melainkan menciptakan kekuatan kolektif yang lahir dari keberagaman itu sendiri.

Karena itu, persatuan bukanlah lawan dari demokrasi. Sebaliknya, persatuan besar merupakan syarat agar demokrasi memiliki daya hidup.

Demokrasi sering kali dipahami hanya sebagai kebebasan individu. Orang merasa demokrasi cukup diwujudkan melalui hak untuk berbicara, berpendapat, atau berbeda pandangan.

Padahal demokrasi yang sesungguhnya tidak berhenti pada kebebasan individu. Demokrasi juga memerlukan kemampuan untuk membangun keputusan bersama dan tindakan kolektif.

Demokrasi tanpa persatuan akan berubah menjadi sekadar kumpulan kepentingan yang saling bertabrakan. Sebaliknya, persatuan tanpa demokrasi akan berubah menjadi pemaksaan kehendak.

Tantangan terbesar setiap bangsa adalah menemukan titik keseimbangan antara keduanya. Koperasi pada hakikatnya merupakan institusi yang lahir dari keseimbangan tersebut.

Di dalam koperasi terdapat prinsip demokrasi melalui asas satu anggota satu suara. Tidak ada anggota yang memiliki hak politik lebih besar hanya karena memiliki modal lebih banyak.

Namun pada saat yang sama koperasi juga mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi hanya dapat dibangun melalui persatuan besar.

Satu orang mungkin hanya mampu menabung sedikit, tetapi jutaan orang yang menabung bersama dapat membangun kekuatan ekonomi yang sangat besar. Dengan kata lain, koperasi adalah demokrasi yang diorganisasikan menjadi kekuatan ekonomi.

Gerakan Credit Union atau Koperasi Kredit di Indonesia merupakan contoh yang menarik untuk melihat bagaimana yang kecil dapat menjadi besar melalui persatuan.

Sejak dekade 1970-an, gerakan ini membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menabung, mengelola keuangan keluarga, dan merencanakan masa depan. Mereka tidak memulai dari modal besar.

Mereka memulai dari pendidikan dan perubahan perilaku. Tabungan-tabungan kecil yang dihimpun dari jutaan anggota kemudian berkembang menjadi aset kolektif yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

Tidak sedikit keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan, membangun usaha, menyekolahkan anak, dan meningkatkan taraf hidup melalui kekuatan koperasi kredit. Namun ada satu pelajaran penting yang sering terlewat dari kisah sukses tersebut.

Keberhasilan itu bukan hanya karena koperasi dibangun dari bawah, tetapi juga karena koperasi-koperasi kecil tersebut akhirnya bersatu dalam organisasi yang lebih besar.

Mereka membangun federasi, organisasi sekunder, jaringan pendidikan, dan berbagai instrumen kerja sama lain.

Dengan kata lain, keberhasilan mereka bukan semata-mata kemenangan prinsip small is beautiful, melainkan juga kemenangan prinsip big is also beautiful.

Kecil menjadi kuat karena mereka bersatu menjadi besar. Pelajaran inilah yang menurut saya relevan untuk membaca perkembangan pembangunan koperasi di Indonesia hari ini.

Selama beberapa dekade terakhir, kita terlalu sering memuja usaha kecil tanpa sungguh-sungguh memikirkan bagaimana usaha-usaha kecil itu dapat mengubah struktur ekonomi nasional.

Kita bangga memiliki puluhan juta usaha mikro dan kecil, tetapi pada saat yang sama pasar modern, distribusi, logistik, perbankan, dan industri strategis tetap dikuasai oleh segelintir kelompok besar.

Akibatnya, usaha kecil terus bertambah jumlahnya, tetapi tidak pernah cukup kuat untuk mengubah peta kekuasaan ekonomi.

Dalam konteks itulah saya melihat proyek pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai sesuatu yang menarik untuk dicermati.

Program ini jelas menggunakan pendekatan yang lebih besar, lebih terpusat, dan lebih terencana dibandingkan tradisi pembangunan koperasi yang selama ini dipraktekkan di Indonesia.

Banyak kalangan mengkritiknya karena dianggap terlalu top-down dan terlalu bergantung pada negara. Kritik tersebut penting dan tidak boleh diabaikan. Namun kita juga perlu melihat realitas yang lebih luas.

Indonesia masih menghadapi struktur ekonomi yang sangat timpang, konsentrasi aset yang tinggi, serta dominasi korporasi besar dalam berbagai sektor ekonomi.

Dalam situasi seperti itu, membangun kekuatan rakyat dalam skala besar yang diinisiasi negara bukanlah pilihan yang mesti dihindari.

Tentu saja ukuran keberhasilan KDKMP tidak ditentukan oleh banyaknya koperasi yang dibentuk atau besarnya dana yang digelontorkan.

Keberhasilannya akan ditentukan oleh apakah koperasi tersebut benar-benar menjadi milik masyarakat atau hanya menjadi perpanjangan tangan birokrasi.

Jika ia gagal membangun partisipasi anggota dan hanya menjadi proyek administratif, maka ia akan bernasib sama seperti banyak program sebelumnya.

Namun jika ia berhasil menjadi alat rakyat untuk menguasai distribusi, perdagangan, pergudangan, dan berbagai sektor ekonomi strategis di tingkat lokal, maka ia berpotensi menjadi instrumen penting bagi demokrasi ekonomi Indonesia.

Pada akhirnya, perdebatan antara yang kecil dan yang besar tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kutub yang saling meniadakan. Hal yang kecil penting karena di sanalah partisipasi, kedekatan sosial, dan demokrasi tumbuh.

Namun pembangunan dengan skala yang besar juga penting karena di sanalah daya tawar, ketahanan, dan kekuatan kolektif dibangun. Indonesia membutuhkan keduanya sekaligus.

Baca Juga: Prabowonomics atau Korporatisme Negara?

Kita membutuhkan jutaan warga yang aktif dalam koperasi-koperasi lokal yang demokratis, tetapi kita juga membutuhkan persatuan besar yang mampu menghubungkan kekuatan-kekuatan kecil tersebut menjadi gerakan ekonomi nasional.

Sebab tantangan yang dihadapi rakyat hari ini bukanlah kekuatan kecil yang terpisah-pisah, melainkan kekuatan modal yang semakin terkonsentrasi dan terorganisasi.

Karena itu, saya tetap percaya bahwa small is beautiful. Namun dalam perjuangan panjang membangun demokrasi ekonomi dan mewujudkan cita-cita Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, saya juga percaya bahwa big is also beautiful.

Bahkan dalam menyikapi keadaan ekstrim situasi kondisi sosial ekonomi dan politik di Indonesia saat ini, yang besar justru menjadi syarat agar yang kecil tetap dapat hidup, berkembang, dan mempertahankan kemerdekaannya.***

Untuk menikmati berita di berbagai dunia, ikuti kanal The Stance di Whatsapp dan Telegram.