Oleh Didik J. Rachbini, tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2004-2009. Kini menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina dan aktif sebagai ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef).
Kelemahan, kekurangan atau bahkan kesalahan kebijakan ekonomi terkait upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi utamanya hanya satu yakni mengabaikan sektor luar negeri.
Seluruh upaya dan dinamika selama ini terlalu inward looking. Hanya sektor dalam negeri yang dikemas dengan berbagai kontroversi kebijakan, tetapi hasilnya tetap bertumbuh moderat sekitar 5%.
Dengan menjalankan kebijakan yang sama selama ini, tidak mungkin pertumbuhan ekonomi bisa menyamai Vietnam, yang berhasil mencatatkan pertumbuhan tahunan sampai 8,3%.
Jika kelemahan kebijakan ini bisa diatasi dan kebijakan ekonomi ditransformasikan menjadi outward looking maka investasi luar negeri akan masuk karena ada sistem insentif, dukungan insfrastruktur yang baik dan birokrasi yang ramah dan efisien.
Pada saat yang sama investasi dalam negeri bisa bertumbuh bersamaan dengan investasi luar negeri yang masuk karena rancangan kebijakan orientasi ekspor (outward looking).
Sektor industri akan berkembang jauh lebih baik dari yang sekarang ini karena dukungan sumberdaya nasional yang kuat (resource based industry).
Pemerintah mesti membahas kembali kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah kelemahan kebijakan selama ini.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Dorongan Ekspor
Untuk menuju pertumbuhan 7%-8%seperti Vietnam, perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari inward looking menjadi outward looking mutlak harus dilakukan.
Jika tidak, dan hanya mengandalkan sumber daya di pasar dalam negeri, maka kita harus puas dengan tingkat pertumbuhan moderat 5% atau bahkan di bawahnya. Tanpa perubahan kebijakan, maka janji kampanye sulit untuk bisa diwujudkan.
Memang kita tidak sama sekali mengabaikan sektor luar negeri dan tetap ada kegiatan dan dunia usaha yamg melakukan mengekspor, menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), dan melakukan hilirisasi.
Masalahnya adalah sektor luar negeri belum dijadikan mesin utama transformasi struktural dan industrialisasi. Kebijakan masih relatif terlalu berorientasi ke pasar domestik, substitusi impor, penguasaan sumber daya, dan konsumsi domestik.
Oleh karena itu harus diubah menjadi kebijakan sebaliknya, yang menetrasi pasar internasional dengan daya saing industri yang kuat, orientasi ekspor, memanfaatkan investasi dan supply changes global.
Hanya dengan memperhitungkan kembali sektor luar negeri dengan kebijakan yang baik, maka tingkat pertumbuhan lebih tinggi bisa diwujudkan.
Baca Juga: Dampak Kerusakan Hukum terhadap Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi tidak akan lebih tinggi dari yang dicapai sekarang. Ini harus disadari karena faktor ekspor belum menjadi growth engine yang cukup kuat untuk mendorong transformasi industri.
Padahal bagi negara sebesar Indonesia, pasar domestik memang penting, tetapi pasar domestik saja tidak cukup untuk menghasilkan industrialisasi berkelas dunia.
Untuk menuju ke sana tidak ada jalan lain kecuali mengelola sektor luar negeri dengan kebijakan orientasi ekspor.
Berkaca dari Pelajaran di Masa Lalu
Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memang mempunyai pasar domestik yang besar pula.
Tapi masalahnya bukan hanya mengandalkan konsumsi domestik yang besar, tetapi dunia usaha Indonesia mampu naik kelas karena dipaksa dan diberi kesempatan untuk bersaing di pasar global.
Di sinilah kebijakan outward looking menjadi penting karena bisa mendorong Indonesia eksis dalam persaingan global dengan harapan bisa memperoleh devisa yang besar.
Indonesia pernah mempunyai best practice strategi outward looking seperti tahun 1980-an di mana negara mendorong investasi dan industri yang berorientasi ekspor.
Pada tahun 1980-an kebijakan outward looking ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi 7%-8% persen selama 2 dekade. Jadi pemerintah cukup mengulangi kebijakan yang pernah berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 3 dekade lalu.
Belanja pemerintah tidak bisa diandalkan untuk pertumbuhan tinggi. Selama ini belanja pemerintah tidak akan langgeng karena hanya menjadi penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5%.
Apalagi fiskal juga punya masalah dari sisi penerimaan maupun pengeluaran sehingga tidak akan bertahan lama dan hanya bisa menyangga dalam jangka yang sangat pendek.
Sementara itu, faktor konsumsi masyarakat sudah tidak bisa diandalkan karena kelas menengah sudah tergerus dan menurun jumlahnya sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.
