Jakarta, The Stance – Perusahaan wajib menyiapkan Dana Cadangan Pesangon (DCP) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengingatkan pelaku usaha untuk mulai mempersiapkan kewajiban tersebut.

"Ya, itu sudah mandatory undang-undang. Jadi, siap enggak siap, harus mulai mempersiapkan diri," ucap Sarmuji di Gedung DPR RI, Senin 16 November 2026.

Ia menegaskan, setiap perusahaan harus menyiapkan DCP dan mematuhi ketentuan undang-undang, terlepas dari kondisi masing-masing industri.

Di sisi lain, kalangan pengusaha meminta pemerintah mengkaji secara matang penerapan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang ditargetkan mulai berlaku paling lambat pada 2027 tersebut.

Pengusaha khawatir kewajiban menyisihkan dana pesangon secara berkala akan menambah beban biaya perusahaan, menekan likuiditas, hingga mengurangi kemampuan dunia usaha untuk berinvestasi dan merekrut tenaga kerja baru.

Dana Cadangan Pesangon Diwajibkan

yassierli - UU pelindungan

Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon untuk menjamin pembayaran hak pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), menurut Undang-Undang (UU) No. 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 253 Ayat (1). Dana cadangan pesangon disiapkan sebagai sumber pembayaran hak pekerja yang terkena PHK, terutama bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun.

Ketentuan ini berlaku bagi PHK dengan alasan selain pekerja memasuki usia pensiun.

"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja," tulis Pasal 253 Ayat (1).

Pasal 253 Ayat (3) mengatur dana cadangan pesangon tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah. Meski demikian, kewajiban ini tidak berlaku bagi pengusaha yang menjalankan usaha mikro dan kecil sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 Ayat (4).

Pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon juga bisa terancam sanksi, menurut Pasal 253 Ayat (6).

Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

Mekanisme penyediaan dan pengelolaan dana cadangan pesangon dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi yang melanggar akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Kemnaker: Mulai Berlaku Tahun 2027

Indah Anggoro Putri

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan, skema dana cadangan pesangon tersebut bertujuan menjamin ketersediaan dana pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Uang pesangon tersebut nantinya dititipkan dan disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon sebagai bentuk perlindungan konkrit terhadap pekerja jika kelak terkena PHK.

"Kalaupun PHK, dana cadangan pesangonnya sudah ada," ucap Indah dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di kanal YouTube NgoPi SIK, Sabtu 14 November 2026.

Pengusaha, lanjut dia, akan mendapat masa transisi paling lama 1 tahun untuk memenuhi kewajiban tersebut. "Undang-undang mengatakan maksimal 1 tahun transisi, jadi 1 tahun lagi 2027 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon."

Indah menegaskan bahwa lembaga pengelola DCP akan ditunjuk dalam waktu dekat. Namun dia membantah kabar yang menyebut bahwa lembaga tersebut adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Indah mengatakan, pihaknya tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi pengelola dana tersebut. Kemenaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai pengelola dana cadangan pesangon.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah.

Aspek Teknis Belum Ditetapkan Final

Danantara

Ketentuan mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan.

Dengan demikian, sejumlah aspek teknis terkait penerapan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final, termasuk mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana serta lembaga yang akan bertanggung jawab.

Penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan.

Proses tersebut diperlukan agar kebijakan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak-pihak terkait lainnya.

"Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelas Indah.

Peraturan pelaksanaan tersebut nantinya mengatur sejumlah aspek penting seperti mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawabannya.

Karena itu, informasi yang menyebut Danantara maupun Kemenaker akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.

Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Lebih Matang

Namun, kalangan pengusaha meminta pemerintah mengkaji secara matang penerapan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang ditargetkan mulai berlaku paling lambat pada 2027.

Mereka merasa kewajiban menyisihkan dana pesangon secara berkala akan menambah beban biaya perusahaan, menekan likuiditas, hingga mengurangi kemampuan dunia usaha untuk berinvestasi dan merekrut tenaga kerja baru.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, mekanisme DCP perlu diselaraskan dengan berbagai program perlindungan pekerja yang selama ini telah menjadi kewajiban perusahaan.

Apalagi, perusahaan sudah menanggung sejumlah kewajiban ketenagakerjaan mulai dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga program dana pensiun masing-masing perusahaan.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan penerapan DCP tidak menimbulkan tumpang tindih kewajiban atau memicu ketidaksinkronan dengan skema perlindungan pekerja lainnya.

"Kuncinya adalah memastikan harmonisasi antara UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, dan UU Ketenagakerjaan," ujar Shinta, Senin 16 November 2026.

Shinta menambahkan, kewajiban penyetoran DCP secara berkala juga berpotensi memengaruhi likuiditas, modal kerja, dan kemampuan investasi perusahaan.

Buruh Dukung Pemerintah Bentuk Pengelola Dana Cadangan Pesangon

KSPI

Sebaliknya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah menyiapkan PP mengenai dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam UU No. 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Pengaturan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk apabila perusahaan mengalami kerugian atau kepailitan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 17 November 2026.

Presiden Partai Buruh itu menegaskan bahwa persoalan utama pesangon bukan semata-mata menyangkut besaran yang ditetapkan UU, melainkan lemahnya kepastian pembayaran kepada pekerja meski formula pembayarannya sudah ada.

“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi," ucap Iqbal.

Dia berharap pemerintah dapat segera menentukan mekanisme pembayaran iuran, besaran iuran, lembaga penyelenggara, pengelolaan dana, serta tata cara pencairan pesangon kepada pekerja.

Menurutnya, peraturan pelaksanaan menjadi sangat penting karena UU No. 27/2026 memberikan waktu paling lama 1 tahun untuk menetapkan peraturan turunannya.

"Pengusaha juga jangan takut karena ini solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha membayar secara bertahap melalui iuran, sedangkan buruh mendapatkan kepastian haknya," kata Iqbal. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance