Jakarta, The Stance – Partai politik yang bergabung dalam koalisi Presiden Prabowo Subianto membuang peluang menempatkan kadernya di kursi wakil presiden (wapres) pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Para politisi tersebut, yang umumnya haus posisi dan kekuasaan, kali ini justru menunjukkan sikap sebaliknya. Para ketua umum partai dalam koalisi pendukung pemerintah justru kompak tidak mengajukan kader mereka sebagai pengganti Gibran.

Mereka justru memilih menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wapres pengganti Gibran kepada presiden, yang sejalan dengan rujukan konstitusional.

Sejumlah elite partai kompak berpegang pada aturan normatif Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang secara eksplisit mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan Presiden.

Sejumlah pengamat politik menilai sikap tersebut tidak terlepas dari sejumlah kalkulasi ekonomi dan politik, termasuk beratnya beban fiskal yang harus ditanggung pemerintahan Prabowo untuk menjalankan program-program prioritas.

Serahkan Keputusan Wapres ke Prabowo

AHY - Demokrat

Partai Demokrat menjadi salah satu yang paling awal menyatakan posisi tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan partainya tidak mengambil langkah menyodorkan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," katanya, Jumat (13/11/2026).

Menurut AHY, keputusan strategis itu telah dikonsultasikan langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Partai Golkar yang merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak di koalisi pemerintahan juga memutuskan sikap yang sama. Bahkan, Golkar secara terbuka membuka pintu bagi figur profesional di luar partai politik.

Politikus senior Golkar, Melchias Markus Mekeng, menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan dua nama tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," ujar Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 12 November 2026.

PAN Dukung Pilihan Gerindra

Zulhas - PAN

Senada, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tidak akan mengajukan nama kader.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan, partainya memilih mendukung calon wakil presiden yang berasal dari Partai Gerindra untuk mendampingi Presiden Prabowo.

"Ya, seperti kemarin sudah saya sampaikan, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra," kata Zulkifli, saat menghadiri Lamsel Fest 2026 di Kalianda, Lampung Selatan, dikutip Minggu 16 November 2026.

Zulhas menuturkan, Presiden Prabowo memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai politik pengusung untuk melakukan pembahasan internal sebelum satu nama calon wakil presiden diajukan ke MPR.

Pengisian jabatan tersebut, lanjut dia, harus mengikuti mekanisme dan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPR Daera (DPRD) atau MD3 .

Dia mengungkapkan, hampir seluruh ketua umum partai politik koalisi sepakat tidak mengajukan kader masing-masing untuk mengisi posisi wakil presiden. Sebaliknya, mereka sepakat calon pengganti Gibran berasal dari Gerindra.

Keputusan mengenai sosok yang akan diusulkan juga diserahkan kepada Presiden Prabowo. "Hampir semua ketua umum partai politik tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra," ujar dia.

PKB Bantah Sodorkan Cak Imin

Muhaimin Iskandar

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda, menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mengusulkan nama sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran.

Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian yang menyatakan bahwa PKB menginginkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) diusulkan sebagai cawapres.

Menurut Huda, pernyataan tersebut merupakan aspirasi pribadi Lalu dan tidak dianggap sebagai sikap resmi PKB. "Aspirasi pribadi. Jadi, tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi, aspirasi personal," kata dia.

PKB, kata Huda menyerahkan sepenuhnya sosok cawapres kepada Presiden Prabowo. Huda beralasan, Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan tersendiri mengenai figur yang dibutuhkan untuk mengisi posisi wapres.

"Presiden yang tahu, karena beliau yang ngerti betul butuh sosok seperti apa wakil presiden menanggapi dinamika, menghadapi dinamika global dan domestik," kata Huda.

Pengamat: Tunjukan Loyalitas dan Taktik Main Aman

Yusak Farchan

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, menyebut setidaknya ada dua alasan utama mengapa para ketum parpol kompak menahan diri untuk tidak berebut kursi wakil presiden.

Pertama, absennya figur partai yang memiliki dominasi mutlak di dalam koalisi membuat tidak ada satu pun parpol yang merasa paling berhak atas posisi tersebut.

Alih-alih memperebutkan kursi wapres yang secara konstitusional kekuasaannya terbatas sebagai pembantu presiden, partai-partai koalisi jauh lebih memilih untuk mengamankan posisi strategis di jajaran kabinet.

"Partai-partai koalisi cenderung mengamankan kursi kabinet karena efeknya akan lebih signifikan untuk menopang kerja-kerja elektoral ke depan melalui akses terhadap sumber-sumber logistik,” kata Yusak dalam keterangannya, Senin 16 November 2026.

Terlebih dari sisi peran, sambungnya, wapres hanya bertindak sebagai pembantu presiden dengan kewenangan eksekutif yang terbatas, berbeda dengan menteri yang memegang kendali penuh atas kementerian dan anggaran.

Alasan kedua, sikap parpol itu merupakan kombinasi antara loyalitas dan taktik mencari aman. Langkah ini dibaca sebagai upaya menghindari kesan "menikam presiden dari belakang" atau mendapatkan keuntungan instan tanpa proses politik.

Di sisi lain, posisi netral ini menjadi bentuk perlindungan diri. Demokrat, PAN, dan Golkar dinilai tidak ingin terseret ke dalam pusaran risiko politik, baik dari dinamika relasi antara Prabowo dan Jokowi, maupun isu sensitif lainnya.

Langkah tersebut berpotensi memicu persepsi negatif dari pendukung dan relawan Jokowi.

Menurut Yusack, partai-partai ini dapat menjaga jarak aman, mengamankan basis elektoral masing-masing, serta menyiapkan exit strategy apabila di tengah jalan performa pemerintahan dinilai melandai atau merosot di mata publik.

Nama Sufmi Dasco Ahmad Menguat

SDA

Menyusul pernyataan anggota partai koalisi yang kompak mendukung calon dari Gerindra untuk mengisi posisi calon wakil presiden pengganti Gibran, di internal partai Gerindra sendiri nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menguat.

Sejumlah kader Gerindra di tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang secara terbuka mengusulkan Dasco sebagai calon wapres.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman menilai para petinggi Gerindra yang muncul di bursa memiliki kans yang sama untuk diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi wapres baru.

"Di demokrasi terbuka ini kita lihat banyak aspirasi, misalnya ada yang mengusulkan Pak Dasco, ya. Saya pikir itu hal yang wajar, harapan dan aspirasi disampaikan oleh kader," ucapnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Meski begitu, Habiburokhman menegaskan pilihan akhir pengganti Gibran ada di Presiden Prabowo. Nantinya wapres yang dipilih akan langsung bekerja.

"Usul boleh, ya, tapi nanti kami berharap apakah itu bisa menjadi penilaian Pak Prabowo, tetapi keputusannya ada di Pak Prabowo," ujar Waketum Gerindra itu.

Sebelumnya, juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan hampir semua DPD hingga DPC Gerindra mengusulkan nama Dasco sebagai cawapres. Usulan tersebut, kata dia, disampaikan para pengurus daerah atas inisiatif sendiri.

Keuntungan dan Risiko Wapres Diisi Kader Gerindra

Arifki Chaniago

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Prabowo tentunya memiliki pertimbangan politik dan kebutuhan pemerintahan dalam menentukan sosok wakil presiden.

Pemilihan wapres dari kader Gerindra memiliki keuntungan politik bagi Prabowo. Selain memiliki kedekatan ideologis dan organisatoris, kedekatan tersebut dinilai dapat mempermudah koordinasi politik dan komunikasi dalam pemerintahan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemilihan kader Gerindra juga memiliki konsekuensi bagi partai-partai koalisi.

“Jika kinerja pemerintah tidak memuaskan, partai-partai koalisi bisa saja mengambil jarak untuk mengamankan posisi politik masing-masing,” ungkapnya.

Arifki juga menyoroti sikap partai-partai koalisi yang belum secara terbuka mengusulkan calon wakil presiden. Dia mengemukakan setidaknya ada tiga kemungkinan yang melatarbelakangi sikap tersebut.

Pertama, partai koalisi dinilai tidak ingin dianggap memiliki ambisi membangun poros politik sendiri menjelang Pemilihan Presiden 2029.

Kedua, partai-partai koalisi kemungkinan memilih menunggu keputusan Presiden Prabowo daripada secara terbuka mengajukan nama kader.

Ketiga, partai koalisi kemungkinan sedang mempersiapkan strategi politik masing-masing untuk menghadapi Pemilu 2029.

Baca Juga: Terjepit Lalu Lolos: Hat-trick Jokowi di Injury Time

Menurut dia, posisi wakil presiden dapat memengaruhi keleluasaan partai dalam menentukan sikap politik karena harus ikut bertanggung jawab terhadap kinerja pemerintahan.

“Jangan sampai kursi wakil presiden justru menjadi beban politik bagi partai. Sebab, ketika kadernya berada di posisi RI-2, partai akan lebih sulit mengambil jarak atau membangun positioning yang berbeda dari pemerintah menjelang 2029,” kata Arifki.

Selain nama Dasco, sejumlah nama kader Gerindra lainnya juga muncul sebagai kandidat yaitu, Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Sekjen Sugiono.

Sugiat mengatakan DPP Gerindra belum menggelar rapat resmi untuk membahas usulan tersebut. Dia mengatakan keputusan akhir merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"DPP ini kan ya ketua umumnya kan langsung Pak Prabowo. Kan kalau DPP-nya setuju ya udah pasti itu menjadi keputusan Pak Prabowo. Kami serahkan proses ini, mekanisme ini sesuai dengan ketentuan dan hak konstitusi yang dimiliki oleh Pak Prabowo," ujarnya.

Sebagai catatan, MPR RI menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran menjadi Rabu 9 Desember 2026. Jadwal ini mundur seminggu lebih lambat dari yang sebelumnya Rabu 2 Desember 2026. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance