#Sufmi Dasco Ahmad

DPR Janji Sahkan RUU Perampasan Aset, tapi Tak Janji Bakal Transparan

Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Namun, sejumlah pegiat anti korupsi meragukan RUU disahkan sesuai dengan prosedur yang wajar karena DPR tidak transparan.

Kebijakan Obral Rehabilitasi Dikhawatirkan Jadi Antitesis Pemberantasan Korupsi

Presiden merehabilitasi mantan direksi ASDP sehingga mereka tak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan. Seringnya presiden memakai kewenangan prerogatif menuai kritik dan mulai memicu tanda tanya: daripada obral rehabilitasi kenapa tidak mereformasi sistem peradilannya saja?

Ketika Abolisi dan Amnesti Jadi Alat Bebaskan Koruptor

Pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto diklaim sebagai komitmen negara merawat persatuan. Tapi aroma barter politik sangat kuat. Ketika kasus korupsi diselesaikan secara politik, artinya tidak ada keseriusan memberantas korupsi. Hukum tunduk pada kepentingan politik.

Jaminan Hidup Layak: Asa & Penantian Panjang Pekerja Rumah Tangga

Kekerasan, upah murah, dan jam kerja panjang terasa lekat, tapi negara terasa jauh. PRT berulang-kali mendapat janji politisi terkait RUU PRT yang selama 10 tahun lebih belum juga terpenuhi.