#DPR

Social Podium

Ketika Wakil Rakyat Sudah Tak Dianggap Mewakili Suara Rakyat

Terdapat pergeseran geopolitik protes yang sangat mendasar di ibu kota, di mana massa kini memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) ketimbang mendatangi gedung DPR RI.

Redaksi • Jun 13, 2026

3 min read

#Demonstrasi #BBM #demo

Headline

UU Polri Baru: Kental Aroma Politik dan Jauh dari Semangat Reformasi Polri

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi kepolisian menilai sejumlah pasal dalam UU Polri bermasalah, mulai dari rangkap jabatan sipil, usia pensiun, dan gagal memperkuat peran Kompolnas.

Redaksi • Jun 12, 2026

7 min read

#Kepolisian RI #reformasi Polri #polisi

Headline

Bakal Dihapus pada 2027, Nasib Guru Honorer di Ujung Tanduk

Pemerintah akan menghapus status guru honorer pada 2027 sebagai bagian dari implementasi UU ASN. DPR ingatkan kegiatan belajar mengajar tak boleh terganggu. Nasib guru honorer di ujung tanduk.

Redaksi • May 11, 2026

5 min read

#guru # guru honorer #ASN

Headline

Risiko Kelangkaan BBM Bersubsidi setelah Harga BBM Non-Subsidi Naik

Kenaikan drastis harga BBM non-subsidi berisiko membuat konsumen yang tidak berhak beralih ke BBM bersubsidi. Ekonom ingatkan risiko kelangkaan BBM bersubsidi.

Redaksi • Apr 21, 2026

6 min read

#DPR #BBM #Subsidi BBM

Big Shift

Pesawat Militer AS Bakal Bebas Akses, Kedaulatan Udara RI Terancam

Dokumen pertahanan Amerika Serikat (AS) mengungkap AS berupaya memperoleh akses terbang lintas wilayah secara menyeluruh atau blanket overflight bagi pesawat militernya di Indonesia. Ancaman bagi kedaulatan udara dan politik bebas aktif RI.

Redaksi • Apr 15, 2026

6 min read

#DPR #amerika serikat #Indonesia

Headline

Haji Jadi Monopoli Orang Kaya, Wacana "War Ticket" Kemenhaj Panen Kritik

Jumlah calon jamaah di daftar tunggu haji mencapai sekitar 5,7 juta orang. Kementerian Haji dan Umrah kaji skema "war ticket" agar calon jamaah tidak harus mengantre lama. Namun, wacana tersebut menuai kritik keras dari DPR dan masyarakat. Mengabaikan prinsip keadilan.

Redaksi • Apr 11, 2026

7 min read

#DPR #haji #haji furoda

Headline

Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik oleh BGN dan Penghamburan Uang Negara

Badan Gizi Nasional (BGN) membelanjakan hampir Rp1 triliun untuk membeli 21.801 motor listrik bagi operasional kepala SPPG. Kebijakan ini dinilai menghamburkan uang negara.

Redaksi • Apr 09, 2026

6 min read

#DPR #Badan Gizi Nasional #ASN

Headline

Penanganan Kasus Andrie Yunus Stagnan, Pembentukan TGPF Dinilai Mendesak

Polisi melimpahkan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. YLBHI menilai pelimpahan tersebut cacat hukum. Presiden Prabowo didesak bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap fakta secara menyeluruh.

Redaksi • Apr 02, 2026

6 min read

#DPR #prabowo #KontraS

Headline

Tiga Prajurit TNI Tewas di Lebanon, Pemerintah Didesak Tuntut Israel

DPR mendesak pemerintah tuntut Israel atas tewasnya tiga prajurit TNI di Lebanon. Keberadaan pasukan TNI di Lebanon harus dikaji ulang, sedangkan rencana pengiriman pasukan ke Gaza sebaiknya dibatalkan.

Redaksi • Apr 01, 2026

5 min read

#lebanon #israel #TNI

Pop Culture

Kasus Videografer Amsal Sitepu: Ketika Harga Sebuah Ide Disebut Mark Up

Komisi III DPR siap menjadi penjamin pengajuan penangguhan penahanan videografer Amsal Sitepu. Modus perhitungan kerugian negara dalam kasus ini dinilai menghina profesi pekerja kreatif.

Redaksi • Mar 31, 2026

6 min read

#DPR #kriminalisasi #KUHAP baru

Headline

Putusan MK Soal Uang Pensiun DPR Inkonstitusional Bersyarat, Mengulang Vonis Buruk di UU Cipta Kerja

Putusan MK atas UU Nomor 12 Tahun 2020 tekait uang pensiun anggota DPR mengulang kembali pengalaman buruk di UU Cipta Kerja. Vonis inkonstitusional bersyarat rawan disalahgunakan. Bisa membuka celah untuk menambah tunjangan baru bagi pejabat negara.

Redaksi • Mar 23, 2026

6 min read

#pensiun DPR #MK #usia pensiun

Headline

Pengumuman Status Siaga 1 oleh Panglima TNI Dinilai Keliru dan Picu Keresahan Publik

Koalisi Sipil menilai surat telegram itu juga tak sejalan dengan konstitusi. Pengerahan kekuatan militer seharusnya ada di tangan presiden bukan panglima TNI. Satus siaga 1 juga dinilai tidak perlu karena kondisi keamanan nasional masih terkendali dan hanya akan menimbulkan keresahan publik.

Redaksi • Mar 11, 2026

7 min read

#Telegram #DPR #anggota DPR