Marak Kasus Jemaah Haji Ilegal, Arab Saudi Terapkan Sanksi Berat
Pemerintah gagalkan puluhan orang yang hendak beribadah haji secara ilegal atau melalui jalur non-resmi. Sanksi berat Arab Saudi menanti.
10 artikel ditemukan
Pemerintah gagalkan puluhan orang yang hendak beribadah haji secara ilegal atau melalui jalur non-resmi. Sanksi berat Arab Saudi menanti.
Jemaah haji Indonesia semakin renta, sementara iklim semakin tidak ramah.
Pemerintah menyiapkan landasan hukum untuk menanggung tambahan biaya penyelenggaraan haji 2026 akibat lonjakan harga avtur & memilih takkan dibebankan pada jemaah. Namun, MUI & sejumlah kalangan mewanti-wanti agar APBN tidak digunakan untuk menutup kekurangan tersebut.
Jumlah calon jamaah di daftar tunggu haji mencapai sekitar 5,7 juta orang. Kementerian Haji dan Umrah kaji skema "war ticket" agar calon jamaah tidak harus mengantre lama. Namun, wacana tersebut menuai kritik keras dari DPR dan masyarakat. Mengabaikan prinsip keadilan.
Pada musim haji 2026, jumlah petugas haji dari unsur TNI-Polri bertambah dua kali lipat. Pemerintah berdalih personil TNI-Polri dibutuhkan karena tangguh secara fisik. Namun, pelibatan mereka dalam ibadah haji disorot mengingat ibadah haji bukan bagian dari urusan pertahanan negara.
Kementerian Haji dan Umrah akan menambah jumlah kementerian dari 48 menjadi 49. Selama ini penyelenggaraan haji dan umrah menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag). Sejumlah Ormas Islam menyambut positif dan berharap pelayanan haji menjadi lebih baik. Pengamat menyoroti pembengkakan anggaran dan tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan korupsi haji.
MUI bergeming: penyembelihan dam (kurban denda haji) harus dilakukan di Mekah sesuai nash Al Quran dan hadist, tak bisa di Indonesia. Tapi pemerintah bersikeras penyembelihan dilakukan di dalam negeri karena manfaat ekonominya sangat besar. Kementarian Agama abaikan fatwa MUI.
Haji seharusnya menjadi perjalanan suci, bukan ajang spekulasi. Tapi kenyataannya, setiap tahun selalu ada cerita jamaah gagal berangkat karena visa Furoda tak kunjung keluar. Pemerintah tidak bisa terus hanya jadi penonton. Ini saatnya membuat regulasi ketat dan tegas.
Saudi memastikan tidak menerbitkan visa mujamalah atau haji furoda tahun ini. Jemaah yang telanjur membayar ke biro travel gagal berangkat. Pengusaha travel haji juga rugi. Pemerintah lepas tangan dan menegaskan haji furoda murni urusan jemaah dan biro travel.