#KPK
24 artikel ditemukan
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 Merosot, Sejajar Negara Berkonflik
Dari 180 negara di indeks tersebut, posisi Indonesia tahun 2025 merosot ke 109, jauh lebih rendah dari 2024 (peringkat 99). Skor Indonesia sejajar dengan Nepal yang sedang berkonflik. Penurunan skor dan peringkat IPK ini bisa berdampak kepada keinginan investor untuk berbisnis di Tanah Air.
Penangkapan Ketua Pengadilan Negeri Depok: Ketika Hakim Bergaji Tinggi Tetap Korupsi
Tiga pejabat Pengadilan Negeri (PN) Depok ditangkap KPK atas dugaan kasus suap pengurusan sengketa lahan. Padahal sebelumnya Prabowo telah menaikan gaji hakim hingga 280% agar para hakim tidak korup. Gaji tinggi tidak lantas hapus korupsi.
Evaluasi Kinerja KPK di Tengah KUHP Baru dan Erosi Kepercayaan Publik
Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menjalankan tugasnya, tetapi kinerjanya perlu dievaluasi dari segi kualitas penindakan. KPK sekarang seakan tak mau berhadapan dengan politisi dan berujung pada penyelesaian yang mandek di tengah jalan.
Bupati Pati Sudewo Tersangka Pemerasan, Pengisian Jabatan Jadi Celah Korupsi Kepala Daerah
Bupati Sudewo mematok tarif senilai Rp125 juta hingga Rp150 juta untuk para calon perangkat desa (Caperdes) yang kemudian di-mark up oleh anak buahnya. KPK menyita uang Rp2,6 M dari Sudewo Cs hasil pemerasan jabatan perangkat desa. Selain kasus pemerasan, KPK juga tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka korupsi DJKA.
KPK Tidak Lagi Pajang Tersangka, Rompi Oranye Tinggal Kenangan
KPK tidak lagi memajang para tersangka kasus korupsi. Alasannya, menyesuaikan dengan aturan terbaru KUHAP. Tapi pakar hukum menilai tidak ada larangan di KUHAP baru untuk memajang tersangka.
KPK Limpahkan Kasus Jaksa Tertangkap OTT ke Kejagung, Dibayangi Dualisme Loyalitas
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di tiga lokasi berbeda. Jaksa yang ditangkap diduga terlibat dalam kasus pemerasan dan suap. Pimpinan KPK yang berlatar belakang jaksa disebut mendorong agar perkara 'jaksa nakal' tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
BNI Perkuat Komitmen Antikorupsi pada Puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta
Tahun ini Hakordia mengusung tema 'Satukan Aksi, Basmi Korupsi'. Komitmen BNI dalam menjaga integritas merupakan fondasi penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap industri perbankan negara.
IRONI KEBIJAKAN: Ingin Rampas Duit Korupsi, tapi UU Perampasan Aset Mejen
Di sejumlah kesempatan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dana hasil korupsi akan dipakai untuk membiayai berbagai program pemerintah. Namun, UU Perampasan Aset yang diharapkan jadi senjata pamungkas perampasan aset koruptor tak jelas nasibnya hingga kini.
Trial by Media: Eksekusi Reputasi Sebelum Vonis dalam Kasus ASDP
Kasus ASDP menunjukkan bagaimana media telah berubah dari pengawas kekuasaan menjadi eksekutor tanpa mahkota, dan bagaimana prinsip sub judice (tidak menghakimi kasus yang sedang diadili) telah runtuh total dalam praktik jurnalisme Indonesia.
Jatah Preman untuk Gubernur Riau dan Tebang Pilih KPK
Gubernur Riau Abdul Wahid menerima uang Rp4,05 miliar 'jatah preman' dari enam Kepala UPT Dinas PUPR Riau. Mahalnya biaya politik dalam Pilkada dinilai akar banyaknya kasus korupsi kepala daerah. Meski demikian, KPK dinilai tebang pilih, tidak berani menyentuh kepala daerah terkait keluarga Jokowi.
Kereta Cepat Jakarta Bandung Terbukti Rugikan Negara, KPK Wajib Bertindak!
Memenangkan China yang jelas-jelas lebih mahal US$4,51 miliar dari penawaran Jepang merupakan tindakan merugikan keuangan negara secara nyata dan pasti. Dengan kurs Rp16.300 per US$, kerugian keuangan negara setara Rp73,5 triliun, belum termasuk dugaan markup senilai US$2 miliar.