Ijazah, Kekuasaan, dan Martabat Republik
Membaca polemik dokumen publik dengan pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi, teleologi, dan E-OAT (Ethics, Outcome, Accountability, Transparency) dalam Islam.
32 artikel ditemukan
Membaca polemik dokumen publik dengan pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi, teleologi, dan E-OAT (Ethics, Outcome, Accountability, Transparency) dalam Islam.
Di hadapan seluruh rakyat Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan anaknya telah mempertontonkan perangai penipu. Ini akan dicatat sejarah bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan pembuktian kebohongan yang sempurna dari bapak dan anak (mantan presiden dan wakil presiden).
Joko Widodo akhirnya mengaku memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sejak setahun lalu. Langkah ini dinilai sebagai upaya mantan presiden itu untuk membesarkan partai, di tengah tantangan kenaikan ambang batas parlemen dari 1%. Namun Jokowi tak gentar.
Jokowi bilang, "Lamun sira sakti ojo mateni." Dalam ungkapan Jawa, Jokowi bisa disebut 'Ora Ngilo Gitok'e', atau tidak mau introspeksi. Lebih pas, dalam ungkapan Melayu, Jokowi seperti peribahasa 'Buruk Muka Cermin Dibelah'.
Pertanyaan yang menggelayut, mengapa Jokowi sekarang membuka pintu untuk Bocal (Tempo)? Dan mengapa perlu dua kali sesi wawancara, off dan on the record? Tim Bocal Tempo datang dengan suka cita, berkunjung ke rumah Jokowi, seperti para termul datang untuk memuja junjungannya?
Kekuatan Nadiem di start up sebenarnya jika diteliti justru merupakan kelemahannya di birokrasi sampai menggiringnya ke meja pengadilan seperti sekarang. Dalam kasus sekarang saya yakin Nadiem tidak mengambil uang proyek tersebut karena sudah kaya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menakhodai proyek lumbung pangan mengeklaim pemerintah sudah belajar dari masa lalu dan kini menggunakan pendekatan yang berbeda, lebih holistik melibatkan masyarakat. Benarkah demikian?
Jokowi membuat hiruk-pikuk, pro-kontra yang tidak perlu selama bertahun-tahun untuk satu hal sederhana: soal ijazah. Jika ijazahnya asli, maka Jokowi telah mempermainkan bangsa ini. Jika ijazahnya palsu, maka Jokowi telah mengelabui negara ini.
Gubernur Riau Abdul Wahid menerima uang Rp4,05 miliar 'jatah preman' dari enam Kepala UPT Dinas PUPR Riau. Mahalnya biaya politik dalam Pilkada dinilai akar banyaknya kasus korupsi kepala daerah. Meski demikian, KPK dinilai tebang pilih, tidak berani menyentuh kepala daerah terkait keluarga Jokowi.
Setelah permasalahan KCJB terbuka lebar, Jokowi berdalih Proyek Kereta Cepat bukan mencari laba, tetapi investasi sosial. Dalih ini jelas untuk menghindar dari tanggung jawab atas kerugian keuangan negara. Ada setidaknya enam alasan yang valid membungkam dalih Jokowi tersebut.
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Setpres Erlin Suastini disorot setelah insiden pencabutan ID peliputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia. Pencinta Jokowi ini minta maaf dan mengaku tindakannya adalah inisiatif pribadi. Dulu tak pernah begitu, kenapa baru sekarang?