Dua Ijazah, Satu Cermin (2): Sesudah Surat Diserahkan

Oleh Harun Al-Rasyid Lubis. Guru Besar Rekayasa Sistem Transportasi di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ujian sesungguhnya justru datang sesudah surat itu diserahkan: bagaimana kaum terdidik membicarakannya.

Di sini dekadensi tampil dalam bentuk yang lebih halus daripada yang digambarkan Yudi Latif, karena pelakunya bukan komentator asal bunyi, melainkan penulis yang cakap.

Pertama, estetisasi kekuasaan. Dalam sebuah kolom yang banyak dibaca, Dahlan Iskan melukiskan wajah dingin, botol air yang tak disentuh, dan pelukan presiden yang "seperti ayah".

Ia menyebut Gibran "wapres yang sebaik-baik wapres: diam, nurut", menyarankan agar pengisian jabatan tak perlu menunggu 60 hari supaya kita "kembali ke dunia nyata", dan menutup dengan kalkulasi bahwa wapres pengganti sebaiknya bukan pesaing pada 2029.

Tulisan itu memikat, tetapi pertanyaan pokoknya lenyap: bagaimana dokumen yang tak memenuhi syarat konstitusi bisa lolos, dan siapa yang bertanggung jawab?

Krisis konstitusional diubah menjadi kisah human interest, dan kepatuhan dijadikan ukuran kebajikan. Kolom yang sama menyebut Bung Hatta setelah berhenti "tidak pernah mengkritik pemerintah".

Padahal Hatta menulis "Demokrasi Kita" (1960), kritik tajam atas Demokrasi Terpimpin, yang dimuat Panji Masyarakat pimpinan Buya Hamka, dan majalah itu kemudian dibredel.

Hatta dan Hamka adalah teladan intelektual Muslim yang membayar harga untuk bersuara, bukan teladan untuk diam dan menurut.

Baca Juga: Dua Ijazah, Satu Cermin (1): Menanggapi "Dekadensi Intelektual Publik" Yudi Latif

Kedua, psikologisasi. Wawan Mulyawan, praktisi neurosains, menulis dengan hati-hati: ia menolak menilai sah-tidaknya jabatan dan mengutip Goldwater Rule. Analisisnya tentang loss aversion dan bias status quo sahih secara ilmiah.

Namun bingkainya menggeser pertanyaan dari "apa yang benar" ke "mengapa otak sulit melepas", dan menyimpulkan bahwa mundur adalah cara "merebut kembali kendali".

Di tangan pakar yang jujur sekalipun, soal kebenaran dan tanggung jawab dapat berubah menjadi soal biologi yang mengundang simpati.

Ketiga, narasi resmi yang saling bertentangan. Gibran menyatakan keputusannya "tidak berkaitan dengan ijazah".

Sementara itu, menurut pemberitaan, Presiden dalam pidato pelepasan menyebut sistem pendidikan luar negeri belum memenuhi persyaratan konstitusi, lalu memuji Gibran sebagai "kesatria dan negarawan".

Dua penjelasan itu tidak mungkin sama-sama utuh. Anehnya, hampir tak ada intelektual publik yang menunjuk kontradiksi sesederhana itu. Inilah wajah paling sunyi dari dekadensi: bukan komentar yang salah, melainkan pertanyaan yang tak diajukan.

Publik dibiarkan memilih narasi yang paling nyaman, bukan yang paling benar.

Bagi negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, peristiwa ini mestinya terasa lebih menusuk sanubari. Kita tidak kekurangan simbol kesalehan, tetapi pekan ini kita diuji pada kejujuran paling elementer: kejujuran tentang selembar dokumen.

Al-Qur'an memerintahkan agar amanah diserahkan kepada ahlinya dan hukum ditegakkan dengan adil (QS An-Nisa: 58).

Rasulullah mengingatkan bahwa bila amanah disia-siakan, yakni ketika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran (HR Bukhari).

Syarat pendidikan dalam konstitusi adalah ikhtiar paling sederhana untuk memastikan keahlian itu. Ketika syarat sesederhana itu bisa lolos tanpa uji yang memadai, yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas, melainkan amanah.

Dan amanah itu tidak hanya dipikul oleh pemegang jabatan, tetapi juga oleh setiap orang yang diberi wewenang memeriksa: penyelenggara pemilu, hakim, birokrat, dan para ahli yang dimintai pendapat.

Al-Qur'an juga menuntut kesaksian yang adil "walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu" (QS An-Nisa: 135). Ayat ini adalah jawaban paling tegas atas standar ganda: kebenaran tidak boleh ditimbang menurut kubu.

Perintah tabayyun (QS Al-Hujurat: 6) dan larangan mengikuti apa yang tidak kita ketahui (QS Al-Isra: 36) sekaligus menegur para penjual kepastian palsu.

Ironisnya, peradaban Islam melahirkan ilmu sanad dan jarh wa ta'dil, salah satu tradisi verifikasi sumber paling ketat dalam sejarah ilmu. Pewaris tradisi itu kini gagap memverifikasi selembar ijazah.

Tradisi yang sama juga menyindir intelektual mengambang.

Jihad yang paling utama, sabda Nabi, adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim (HR Abu Dawud dan Tirmidzi), dan menolak kemungkaran hanya di dalam hati adalah selemah-lemahnya iman (HR Muslim).

Imam al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulumiddin pun telah lama membedakan ulama akhirat dari ulama su', yang menjual ilmunya untuk mendekati penguasa. Profesor stempel hari ini adalah versi sekuler dari ulama su' itu.

Karena itu, ujian ini juga berlaku bagi ulama, ormas keagamaan, dan kampus-kampus Islam, yang dalam arti luas adalah intelektual publik pula.

Jika mereka fasih berbicara tentang moral pribadi tetapi bisu tentang amanah jabatan, keislaman kita sedang direduksi menjadi kesalehan simbolik yang tak bersuara di hadapan kekuasaan.

Sebaliknya, bila mereka berani menimbang kedua kasus ijazah dengan standar yang sama, tanpa melihat siapa yang diuntungkan, mereka sedang menghidupkan kembali makna terdalam dari kata 'alim:

orang yang ilmunya membuatnya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada penguasa.

Harapan bukan kebijakan. Posner mengusulkan agar rekam jejak publik intelektual dibuka dan imbalannya diungkap.

Kita bisa memperluasnya: kewajiban mengungkap konflik kepentingan bagi setiap narasumber; arsip rekam jejak yang menguji klaim para komentator, termasuk siapa yang standarnya berubah mengikuti kubu; media yang memilih narasumber karena keahlian, bukan ketenaran.

Dan kampus, termasuk kampus Islam, yang mengaudit guru besarnya secara terbuka, membuka prosedur verifikasinya ketika dokumen dipersoalkan dan melembagakan suara kolektif sivitas akademika, perlindungan terbaik bagi intelektual mengambang.

Pertanggungjawaban atas lolosnya dokumen yang tak memenuhi syarat juga harus dituntut, bukan dilupakan atas nama "kembali ke dunia nyata".

Yudi Latif benar bahwa masyarakat tidak kekurangan komentator. Yang kita kekurangan adalah wasit dan saksi: lembaga yang membedakan pengetahuan dari kebisingan dan kaum terdidik yang berani bersaksi dengan adil meski terhadap kubunya sendiri.

Dekadensi intelektual publik bukan hanya cerita tentang mereka yang terlalu banyak bicara.

Ia juga cerita tentang mereka yang memilih kapan harus diam, yang mengukur kebenaran dengan kubu, yang mengubah krisis menjadi kisah menyentuh, dan yang baru fasih bersuara ketika kursi kuasa sudah pergi.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.