Listyo Sigit Disebut Jadi End User Penyadapan, Komisi III DPR Dorong Pasal Makar

Jakarta, The Stance – Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai end user (pengguna akhir) produk penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.

Hal tersebut diungkap Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), pada Kamis 12 November 2026.

"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir," katanya.

Peran Listyo tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. Suyudi menyebut Listyo dan tiga tersangka lain tak hanya melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden.

"Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga," katanya.

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun disadap, bersama politisi, gubernur, kepala kepolisian dearah (kapolda), kejaksaan, internal polri, organisasi kemasyarakatan (ormas) hingga aktivis. Perbuatan itu dilakukan dari tahun 2025-2026.

Kasus tersebut berkat laporan seorang anggota polisi yang mengetahui dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan ilegal akses pada 30 Oktober 2026.

Identitas pelapor dirahasiakan dan laporan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri. Sebanyak 28 saksi dan enam ahli telah diperiksa dan sejumlah perangkat elektronik serta dokumen terkait telah disita.

Kapolri Suyudi mengungkap peran tiga tersangka lain adalah Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Inspektorat Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Mantan Kadiv Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

Demikian juga Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespim Lemdiklat) Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EHS).

Listyo Sigit Prabowo (LSP) menentukan target penyadapan dan menyampaikannya secara lisan atau lewat WhatsApp ke ASN yang diteruskan ke SU. Sebgai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri, SU memberikan persetujuan penyadapan ilegal itu.

"SU, yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan," ujar Suyudi.

SU meneruskan laporan harian ke Sigit. Selain laporan harian, ada juga analisis hasil penyadapan yang diteruskan. "Meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," katanya.

EHS sebagai Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024-7 Oktober 2025 menerima perintah penyadapan ilegal dari SU yang berasal dari LSP. "Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik." ujar Suyudi.

Lalu, AS yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 7 Oktober 2025-1 Oktober 2026 menerima perintah LSP untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Hasil penyadapan diberikan ke LSP dan memerintahkan TK melakukan surveillance.

Selain itu, AS memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp pada Oktober 20206.

Suyudi menambahkan, terhadap keempat tersangka polisi telah melakukan penahanan dengan waktu berbeda. LSP ditahan sampai dengan 23 November 2026, EHS sampai 22 November 2026, dan ASN sampai dengan 21 November 2026.

"Sementara itu, pada 5 November 2026 SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah," katanya.

Dalam perkara ini, diterapkan beberapa pasal. Pertama, terkait dugaan penyadapan, yaitu Pasal 258 Undang-Undang (UU) No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU No. 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, yaitu Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU No. 1/2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d UU No. 1/2023 tentang KUHP terkait dugaan ikut melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Selain itu, Polri telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) baru terkait kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. LP tersebut diperlukan untuk menyelidiki adanya dugaan makar di balik penyadapan tersebut.

"Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau bersama atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, mendesak Suyudi menindak tegas kasus penyadapan yang dilakukan gerbong LSP. Khususnya, bos dan penerima manfaat sadapan harus diusut tuntas.

"Orang yang menerima sadapan itu, diungkap saja, Pak. Diungkap saja siapa penerima sadapan itu dan segera orang ini dijadikan tersangka yang menerima manfaat sadapan ini," ujarnya dalam rapat bersama Kapolri di DPR, Kamis (12/11/2026).

Safaruddin menilai kasus penyadapan ilegal ini sudah termasuk dalam kategori upaya makar, karena sasaran utamanya adalah kepala negara. Dia juga meminta Polri mengusut sumber dana yang mengalir ke LSP dan gerombolan pelaku penyadapan ilegal.

"Saya minta sumber dananya, Pak, koordinasi dengan PPATK [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan].. Dari mana sumber-sumber dana yang dia gunakan oleh Listyo Sigit untuk mendukung operasionalnya ini," tuturnya.

Termasuk yang dipertanyakan, lanjut Safaruddin yang merupakan Purnawirawan Polri tersebut, adalah apakah tambahan alat sadap itu menggunakan uang pribadi LSP, ataukah menggunakan uang dinas untuk membeli tambahan-tambahan tersebu.

Dalam kesimpulan Rapat Kerja dengan jajaran Polri, Komisi III DPR meminta Kapolri beserta jajarannya menjerat para tersangka dengan pasal makar.

Mereka juga meminta kepolisian terus mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik.

"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindak pidana makar," bunyi kesimpulan yang dibaca Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Komisi III juga mengapresiasi langkah Kapolri dan jajarannya dalam mengungkap kasus tersebut. Namun, mereka meminta penanganannya tetap dilakukan secara profesional dan tuntas hingga ke akar-akarnya.

Baca Juga: Makar dari Masa ke Masa dan Bagaimana Aturan Hukumnya di Indonesia?

Sementara itu, Kapolri Suyudi menyatakan pihaknya sedang menyusun kepingan puzzle dalam menginvestigasi penyadapan ini. Mereka masih perlu petunjuk dan alat bukti terkait dugaan tindak pidana makar.

"Kami menyerap banyak masukan, terima kasih. Tentunya kami punya tugas yang cukup berat memang, tapi kami masih mengumpulkan puzzle-puzzle ini," terangnya.

Teka-teki dari petunjuk-petunjuk dan juga alat bukti terkait dengan tindak pidana makar, kata Suyudi, perlu dianalisis secara intelijen. "Kemudian juga dari para penyidik kami yang sudah kami tugaskan untuk bisa mengungkap ini," pungkas Suyudi. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance