Bela Ruang Kebebasan Akademik, UGM Kecam Aparat Represif di Demo 10 November

Jakarta, The Stance – Universitas Gajah Mada (UGM) tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap sivitas, baik dalam penyampaian aspirasi maupun dalam proses pengamanan aksi demonstrasi menyusul ricuh penanganan demo 10 November.

Kampus berbasis di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu menegaskan pengamanan aksi penyampaian aspirasi harus menghormati hukum serta hak asasi manusia (HAM).

"UGM menolak segala bentuk kekerasan. Tindakan pengamanan harus menghormati hukum, hak asasi manusia, dan prinsip proporsionalitas," tulis pernyataan tertulis UGM pada Rabu 11 November 2026.

Pernyataan ini dikeluarkan menyikapi kericuhan massa yang terjadi di kawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Selasa 10 November 2026 malam, yang meluas hingga Bundaran UGM, pada Rabu dini hari.

UGM menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi ruang yang aman bagi kebebasan berpikir. Hal ini termasuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, berorganisasi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

"Penyampaian aspirasi secara damai merupakan hak yang harus dihormati," tegas Rektor UGM Ova Emilia.

Terkait dugaan mahasiswa yang ditahan atau hilang, UGM akan melakukan penelusuran dan melindungi mahasiswa terdampak. UGM juga akan memberikan pendampingan hukum, bantuan medis, dan menanggung biaya perawatan mahasiswa yang cedera.

"UGM mengupayakan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang ditahan serta bantuan medis dan pembiayaan perawatan bagi mahasiswa yang mengalami cedera akibat peristiwa tersebut," lanjut pernyataan tersebut.

UGM menyebut ada delapan mahasiswa peserta aksi 10 November 2026 yang dikabarkan ditangkap. Kampus sementara ini masih berupaya menelusuri keberadaan mereka.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro mengatakan, para mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), Filsafat, dan Kehutanan.

"Ada delapan (mahasiswa yang ditangkap). Enam dari Fisipol, satu (mahasiswa) Filsafat dan satu (mahasiswa) Kehutanan. Jadi memang betul. Betul ada mahasiswa ditangkap," ujar Wening Udasmoro dalam jumpa pers di UGM, Rabu 11 November 2026.

Wening menilai pengamanan polisi sudah berlebihan. "Jadi kayak ada fobia terhadap satu protes. Padahal protes ini kan tujuannya adalah untuk memberikan masukan kepada negara yang dalam kondisi saat ini sangat sulit," kata Wening.

Ia menyatakan kawasan Bundaran UGM secara de facto pusat ruang aktivitas akademik mahasiswa karena dikelilingi oleh fasilitas kampus seperti Gedung Kagama dan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK). ​

"Di dalam UGM maupun di luar UGM, ketika kekerasan itu terjadi, kami tolak. Kami di dalam institusi pendidikan ini mengajarkan orang untuk tidak melakukan kekerasan," kata Wening.

Baca Juga: Belajar dari Prancis: Mengapa Tangan Besi Takkan Selesaikan Krisis Sosial?

Sementara itu, Dekan Fisipol UGM Gabriel Lele mengatakan masih menelusuri keberadaan 8 mahasiswa tersebut. "Tim kami sudah ke sana (Polda DIY), belum bisa bertemu. Belum bisa dipastikan (delapan mahasiswa berada di Polda)," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang ia dapat, beberapa mahasiswa sempat mengirimkan pesan yang menyebut bahwa mereka ditangkap.

"Sebagian kemungkinan besar adalah korban salah menangkap karena mereka sebenarnya sedang menuju titik di dekat Malioboro untuk mengambil motor," ucapnya.

Gabriel memastikan akan memberikan pendampingan hukum terhadap para mahasiswa tersebut. "Ini dengan pendampingan tim kuasa hukum juga, kami berharap dibebaskan," ucapnya.

Polisi mengamankan 154 orang usai demonstrasi berujung ricuh di Yogyakarta pada Selasa malam (10/11/2026) hingga Rabu dini hari (11/11/2026). Awalnya, aksi demonstrasi yang berlangsung dari siang hingga malam berjalan tertib dan damai.

Aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain pencabutan Pergub Jaga Warga, pencabutan larangan aksi di Sumbu Filosofi, kenaikan upah di Yogyakarta, serta penolakan kriminalisasi terhadap peserta aksi.

Massa aksi juga sempat berdialog dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menyampaikan aspirasi. Aksi kemudian berakhir sekitar pukul 19.00 WIB setelah massa membubarkan diri.

Namun, situasi berubah sekitar pukul 20.00 WIB ketika sekelompok orang tidak dikenal yang diperkirakan berjumlah 100 orang bergerak dari Jalan Malioboro menuju Gedung DPRD DIY.

Kelompok tersebut dilaporkan melempari gedung dengan petasan, batu, dan bom molotov, merusak pagar dan kaca anjungan tunai mandiri (ATM), serta membakar sejumlah benda di jalan.

Aparat Brigade Mobil (Brimob) dikerahkan bersama kendaraan lapis baja, meriam air, dan gas air mata untuk mengendalikan situasi. Kericuhan pun meluas ke Malioboro, gedung DPRD DIY, Jalan Margo Utomo, Tugu Yogyakarta, hingga Bundaran UGM.

Sejumlah laporan juga menyebutkan adanya kekerasan aparat terhadap peserta aksi, termasuk penggunaan gas air mata di sekitar kampus yang diikuti penangkapan mahasiswa. Namun, Polda DIY membantah adanya aparat yang masuk ke kampus.

LBH Yogyakarta menyatakan menerima 64 aduan terkait orang peserta aksi yang ditahan, hilang kontak, dan luka-luka. Selain 47 orang yang ditahan, ada 9 orang warga atau massa aksi yang mendapat pertolongan pertama di RS Bethesda, Rabu dini hari.

Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) Sintesa dari FISIPOL UGM menyebut, sekitar pukul 23.20 WIB, aparat datang dari arah Selatan dan menembakkan gas air mata serta petasan ke arah kampus UGM.

Massa yang berada di sekitar Bundaran UGM kemudian disebut bergerak masuk ke area kampus untuk berlindung. LPPM Sintesa juga menyebut aparat melakukan penganiayaan terhadap seorang peserta aksi yang bertahan di lokasi.

"Pada pukul 23:40 WIB, beliau terlihat nampak berdiri gagah berani menantang para aparat tanpa seragam tersebut sembari berteriak ke arah mereka 'maju siji-siji nek wani' (Maju satu-satu kalau berani)," tulis akun Sintesa.

Sejumlah aparat kemudian berupaya menangkap orang tersebut. "Terlihat beliau sempat mencoba melarikan diri dan mencoba menghalang mereka dengan mencoba menendang pembatas jalan (water barrier)."

"Namun sang demonstran terjatuh dan setelah itu ditangkap serta dipukuli dan ditendang membabi buta di sekujur tubuhnya hingga lemas serta sempat diseret menuju jalanan sebelum akhirnya diangkut pada sekitar pukul 23:45 WIB," katanya.

Merespons insiden tersebut, Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad meninjau penanganan kericuhan di Kantor DPRD DIY pada Rabu 11 November 2026 dini hari.

Suyudi mengatakan kepolisian akan mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak yang sengaja membawa barang berbahaya dan merusuh. Polisi juga menyelidiki kemungkinan keterkaitan kericuhan di Yogyakarta dengan peristiwa serupa di daerah lain.

Plt Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polisi Derah (Polda) DIY Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Novita Eka Sari menyebut penindakan dilakukan di sejumlah titik, dari Kantor DPRD DIY, Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran UGM.

Dalam penanganan kericuhan tersebut, petugas mengamankan ratusan orang yang diduga terlibat dalam tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum.

"Total sampai pagi ini ada 154 orang," kata Novita Eka Sari dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu 11 November 2026 pagi.

Namun, dia membantah narasi yang beredar di media sosial bahwa aparat juga memburu massa hingga masuk lingkungan kampus UGM. "Tidak masuk kampus, jumlah yang diamankan di lokasi bundaran depan UGM menyusul," sambungnya.

Dalam proses penindakan itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya enam bom molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, senjata tajam, ketapel, dan gotri.

Menurut kepolisian, aksi yang berlangsung sejak siang awalnya berjalan tertib hingga pukul 19.00 WIB. Namun, sekitar pukul 20.07 WIB, sekelompok massa menyerang area Kantor DPRD DIY dengan petasan, bom molotov, dan batu.

Polisi kemudian mengerahkan personel Brimob dan satuan lainnya untuk membubarkan massa serta melakukan penindakan. Situasi dilaporkan kembali aman dan kondusif setelah patroli skala besar pada malam hari.

"Terhadap para pihak yang diamankan, saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman guna mengetahui peran masing-masing serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain," katanya.

Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah mengusut tuntas kericuhan demonstrasi pada 10 November 2026 di Yogyakarta, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dan provokasi kelompok tidak dikenal.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan insiden tersebut kembali menunjukkan adanya intimidasi dan kekerasan terhadap mahasiswa setelah aksi damai memperingati Hari Pahlawan.

"Korban berjatuhan dari kedua sisi, baik mahasiswa, warga maupun aparat, dan situasi ini tidak boleh dinormalisasi," kata Usman dalam keterangan tertulis, Rabu 11 November 2026.

Ia menyoroti pengerahan personel militer dan dugaan tindakan aparat yang memasuki lingkungan kampus. Menurut dia, kampus merupakan kawasan sipil yang harus dilindungi dari tindakan kekerasan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan.

Amnesty juga mengkhawatirkan adanya pola provokasi yang diduga dilakukan kelompok tidak dikenal sehingga aksi damai mahasiswa dan masyarakat sipil berubah menjadi kericuhan pada malam hari.

Usman menilai aparat keamanan perlu mengidentifikasi dan memisahkan peserta aksi damai dari provokator. Namun, ia menegaskan negara memiliki tanggung jawab utama memastikan pengamanan berlangsung sesuai prinsip penghormatan HAM.

"Pengerahan ratusan aparat Polda DIY dan personel TNI, lengkap dengan kendaraan lapis baja, gas air mata, dan meriam air, serta penangkapan 154 orang memperlihatkan penggunaan kekuatan secara berlebihan," ujarnya.

Usman juga menyoroti laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengenai sejumlah peserta aksi yang belum diketahui keberadaannya dan korban luka dalam insiden tersebut.

Seluruh korban, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat, berhak memperoleh perlindungan dan perawatan. Sementara itu, setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum, bukan melalui tindakan pembalasan di lapangan.

Amnesty turut menyoroti dugaan penggunaan gas air mata di kawasan UGM dan Rumah Sakit Panti Rapih. Usman menyebut pihaknya menerima informasi mengenai penyebaran gas air mata di sekitar instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit tersebut.

Ia menilai penggunaan kekuatan yang tidak terukur di kawasan sensitif seperti kampus dan rumah sakit dapat membahayakan keselamatan masyarakat, termasuk petugas keamanan.

Amnesty juga menyoroti keberadaan Peraturan Gubernur (Pergub) Jaga Warga yang juga ditolak massa aksi. Menurut Usman, kebijakan itu berisiko membuka ruang bagi praktik intimidasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat.

Pemerintah pun didesak membentuk tim investigasi independen dan transparan dengan melibatkan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman, serta perwakilan perguruan tinggi dan masyarakat sipil.

Tim tersebut diharapkan mengusut secara objektif dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat maupun dugaan pelemparan dan provokasi oleh kelompok tak dikenal yang memiciu jatuhnya korban dari mahasiswa, masyarakat, dan aparat. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance