Dua Helikopter Jatuh Beriringan, Ada Apa dengan Operasi Udara Pemadamam Karhutla

Jakarta, The Stance – Dua helikopter yang terlibat dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami kecelakaan di Kalimantan dalam kurun waktu lima hari. Dua insiden tersebut terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta menimbulkan korban jiwa.

Kecelakaan pertama menimpa helikopter Mi-17V5 milik TNI AD di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada 4 November 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan tiga personel gugur.

Lima hari kemudian, tepatnya 8 November 2026, helikopter Super Puma yang dikontrak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jatuh di Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dalam insiden ini, satu kru meninggal dunia.

Dua kecelakaan tersebut menjadi perhatian karena terjadi saat operasi penanggulangan karhutla.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui udara usai 2 helikopter penanganan Karhutla jatuh.

“BNPB akan mengevaluasi kembali penempatan dan penugasan armada udara yang tersedia,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, dalam konferensi pers secara virtual, Minggu 8 November 2026.

Berton mengatakan, meski terjadi kecelakaan armada udara, operasi pemadaman tetap harus berjalan, tetapi harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan secara ketat.

Dia mengatakan, BNPB akan memperkuat operasi pemadaman melalui jalur darat, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur yang terkait.

“Kami juga ingin menegaskan bahwa kejadian ini tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk terus melakukan penanganan Karhutla,” ujarnya.

Evaluasi yang dilakukan mencakup beberapa hal di antaranya, kesiapan teknis dan kelayakan armada helikopter yang digunakan dalam operasi. Kemudian kesiapan dan kompetensi awak pesawat khususnya prosedur penerbangan dalam pelaksanaan misi pemadaan Karhutla.

“Termasuk prosedur pengambilan air dan pelaksanaan waterbombing. Kondisi lokasi operasi termasuk karakteristik sungai, arus air, hambatan sekitar, serta ruang manuver helikopter,” tuturnya.

Selain itu, evaluasi juga akan memperhatikan kondisi cuaca dan faktor keselamatan penerbangan serta koordinasi antara awak pesawat, pengendali udara, dan unsur yang bertugas di lapangan.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan operator helikopter dan instansi penerbangan terkait untuk memastikan bahwa setiap armada yang digunakan dalam operasi berikutnya telah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan,” kata dia.

Berton menegaskan bahwa keselamatan awak dan seluruh personel yang terlibat merupakan hal yang tidak dapat dikompromikan.

Sebelumnya diberitakan, helikopter jenis Eurocopter EC225LP Super Puma jatuh di perairan Sungai Barito, tepatnya di kawasan Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, pada Minggu 8 November 2026.

Insiden tersebut terjadi saat armada udara ini melakukan operasi pengeboman air atau water bombing.

Helikopter dengan nomor registrasi VH-HGM tersebut diketahui membawa tiga orang kru penerbangan.

Armada bernomor seri (MSN) 2878 ini merupakan helikopter yang terdaftar di bawah kepemilikan swasta yang dikontrak BNPB untuk operasi pengeboman air. Satu kru bernama Yayan Soepiang Suri meninggal dunia dalam kondisi masih terikat sabuk pengaman di dalam badan helikopter yang tenggelam ke sungai.

Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dan selanjutnya dievakuasi ke puskesmas setempat sebelum dibawa ke Lanud Sjamsudin Noor di Banjarbaru.

Sementara dua kru helikopter lainnya berhasil diselamatkan tidak lama setelah helikopter jatuh ke air. Keduanya merupakan warga negara asing yakni Michael John Betterridge asal Australia dan Hugh Andrew John Page dari Selandia Baru.

Selain Basarnas, operasi pencarian turut melibatkan unsur TNI AU, Polri, Babinsa, dan masyarakat setempat.

Warga tidak hanya membantu menyelamatkan dua penumpang, tetapi juga berupaya mengangkat badan helikopter yang tenggelam. Dengan peralatan seadanya, masyarakat menarik badan helikopter ke tepi sungai atau daratan.

Upaya tersebut dinilai penting karena bangkai pesawat yang berada di dalam air berpotensi membahayakan lalu lintas perairan di kawasan tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum dapat menyimpulkan penyebab kecelakaan helikopter pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang jatuh di perairan Sungai Barito, Kalimantan Selatan.

“Pada saat ini penyebab kecelakaan belum dapat disimpulkan. Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum ada hasil pemeriksaan resmi,” ujar Berton.

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi kecelakaan helikopter secara menyeluruh. Sebab, terjadi dua kecelakaan helikopter saat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Indonesia secara berdekatan.

"Dua kecelakaan helikopter dalam waktu berdekatan menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman karhutla," kata Nurul dalam keterangannya, Minggu 8 November 2026.

Nurul menyatakan, evaluasi tersebut harus mencakup keselamatan personel, kelayakan helikopter, pemeliharaan mesin, kesiapan peralatan, serta prosedur operasional.

Ia menekankan, keselamatan awak harus menjadi prioritas. Sebab, jangan sampai misi kemanusiaan justru menimbulkan korban jiwa.

Selain evaluasi, Nurul meminta pihak terkait menginvestigasi penyebab kecelakaan secara transparan.

Menurutnya, TNI dan instansi terkait harus melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti kedua kecelakaan.

"Pemeriksaan perlu mencakup kondisi teknis pesawat, beban angkut, kemampuan awak, faktor cuaca, hingga jarak pandang. Jangan berspekulasi sebelum hasil investigasi resmi diumumkan," ujarnya.

Tak hanya itu, Nurul mengingatkan agar personel tidak memaksakan operasi dalam kondisi cuaca berbahaya.

Ia tidak memungkiri, operasi water bombing memiliki risiko tinggi karena helikopter harus terbang rendah dan bermanuver di sekitar sumber air maupun titik kebakaran. Jika asap tebal, jarak pandang terbatas, atau kondisi cuaca tidak memenuhi standar keselamatan, penerbangan harus ditunda atau dialihkan.

"Target pemadaman tidak boleh mengalahkan keselamatan awak," tegasnya.

Selain itu, Nurul pun meminta pemerintah memperkuat alternatif penanganan karhutla. Pemerintah perlu memperkuat pemadaman dari darat melalui personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat.

Pemantauan titik panas, teknologi deteksi dini, serta penggunaan pesawat tanpa awak juga perlu dioptimalkan.

"Dengan demikian, penanganan karhutla tidak sepenuhnya bergantung pada operasi helikopter, terutama ketika kondisi penerbangan tidak memungkinkan," pungkas Nurul.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Daryono, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban sekaligus mengingatkan pentingnya keselamatan personel dalam operasi kemanusiaan.

Daryono menjelaskan, pemadaman karhutla menggunakan helikopter merupakan operasi penerbangan khusus dengan tingkat kompleksitas tinggi. Salah satu tahapan paling berisiko adalah pengambilan air atau water scooping maupun dipping menggunakan bambi bucket.

Dalam proses tersebut, helikopter harus terbang pada ketinggian rendah sambil menjaga kestabilan posisi. Pilot juga harus mengendalikan perubahan beban ketika wadah penampung air mulai terisi.

Bertambahnya beban dapat memengaruhi kebutuhan daya mesin, karakteristik penerbangan, hingga kemampuan helikopter untuk kembali menambah ketinggian.

"Kondisi angin, keterbatasan ruang manuver, karakteristik perairan, serta kemungkinan hambatan di sekitar lokasi pengambilan air juga menjadi faktor risiko yang perlu diperhitungkan. Karena itu, fase pengambilan air merupakan salah satu tahapan kritis yang membutuhkan kewaspadaan dan ketelitian tinggi," ujar Daryono dalam keterangan tertulis, Senin 9 November 2026.

Menurutnya, meski terjadi dalam waktu berdekatan dan sama-sama berkaitan dengan operasi pemadaman karhutla, kedua kecelakaan tersebut tidak bisa langsung disimpulkan memiliki penyebab yang sama.

Daryono mengingatkan, setiap insiden harus diperiksa secara terpisah melalui investigasi menyeluruh. Pemeriksaan perlu mencakup kondisi teknis helikopter, performa mesin, konfigurasi dan berat muatan, hingga kondisi cuaca.

Selain itu, prosedur operasional, karakteristik lokasi pengambilan air, faktor manusia, dan pengambilan keputusan selama penerbangan juga harus menjadi bagian dari investigasi.

"Investigasi perlu mencakup kondisi teknis helikopter, performa mesin, konfigurasi dan berat muatan, kondisi meteorologi, karakteristik lokasi pengambilan air, prosedur operasional, serta faktor manusia dan pengambilan keputusan selama penerbangan. Kita perlu menghormati proses investigasi resmi dan menghindari spekulasi yang dapat menimbulkan kesimpulan prematur," katanya.

Daryono menilai dua kecelakaan tersebut menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi keselamatan operasi pemadaman karhutla secara menyeluruh. Evaluasi tidak harus menunggu seluruh hasil investigasi resmi selesai.

"Aspek penting lainnya adalah perhitungan batas beban operasional, ketersediaan cadangan daya mesin, kondisi cuaca, waktu kerja dan istirahat kru, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat. Evaluasi ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai langkah pencegahan agar risiko serupa dapat ditekan," ujarnya.

Menurut Daryono, keselamatan penerbangan tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman pilot atau kecanggihan helikopter. Operasi berisiko tinggi membutuhkan sistem manajemen keselamatan yang kuat.

Daryono menegaskan, dua kecelakaan helikopter dalam lima hari harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem keselamatan operasi pemadaman karhutla di Indonesia.

Menurutnya, penanggulangan bencana memang membutuhkan respons cepat. Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan keselamatan personel yang bertugas di garis depan.

Upaya melindungi lingkungan, hutan, dan masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap para petugas.

"Jangan sampai upaya mengurangi dampak suatu bencana justru menimbulkan korban baru akibat risiko operasional yang sebenarnya dapat diidentifikasi dan dikendalikan. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko, disiplin prosedur, kesiapan teknis, dan budaya keselamatan perlu menjadi prioritas bersama dlm setiap operasi kemanusiaan," katanya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance