Buntut Penembakan Warga di Pidie Aceh, Panglima TNI Didesak Bertindak

Jakarta, The Stance – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti insiden penembakan yang menewaskan satu orang di acara Maulid Nabi Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh pada 4 November 2026 lalu.

Peristiwa berdarah itu disinyalir terjadi akibat adanya upaya paksa pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menurunkan bendera Bulan Bintang yang dikibarkan masyarakat dalam perayaan maulid tersebut.

Sejumlah kalangan menyesalkan insiden penembakan ini karena perbedaan pendapat pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh seputar bendera bulan bintang semestinya diselesaikan melalui dialog dan bukan dengan kekerasan yang mematikan.

Anggota Komnas HAM Amiruddin al-Rahab menegaskan bahwa TNI harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa dan beberapa orang luka-luka yang diduga akibat tembakan.

Komnas HAM mendesak Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk mengambil tindakan tegas terhadap pimpinan TNI wilayah setempat.

"Kalau perlu mencopotnya, karena telah menggunakan anggota TNI berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai," ujar Amir dalam keterangan tertulis, Minggu 8 November 2026.

Menurutnya, Panglima TNI perlu melakukan pemeriksaan dan memproses secara hukum dengan terbuka komandan lapangan dan anggota yang melepaskan tembakan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan.

"Langkah awal untuk hal itu adalah Panglima perlu memerintahkan pengamanan semua pucuk senjata yang digunakan saat peristiwa terjadi untuk diperiksa dalam uji balistik," tegas Amiruddin.

Selain itu, Amir menegaskan panglima TNI atau Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) perlu membentuk Tim Gabungan Investigasi yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat Aceh.

Tim gabungan tersebut bisa dipimpin oleh Menko Polkam. Secara bersamaan, lanjut dia, Komnas HAM akan melakukan investigasi secara independen.

"Investigasi Komnas HAM bukan sebagai pengganti dari tanggung jawab pemerintah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil investigasi Komnas HAM, posisinya adalah sebagai informasi pembanding dari hasil penyelidikan aparat hukum," ucapnya.

Amir juga meminta autopsi forensik untuk memastikan penyebab kematian. Hal itu diperlukan untuk mencegah polemik penyebab kematian korban. Hasil otopsi forensik ini juga diperlukan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.

Insiden penembakan ini terjadi setelah pasukan TNI melarang pengibaran bendera bulan bintang oleh sebagian warga di acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada Rabu 4 November 2026.

Namun, warga tetap mengibarkan bendera bulan bintang di kompleks masjid setempat, yaitu lokasi acara tersebut. Lalu terjadilah apa yang disebut dalam laporan media sebagai kericuhan dan bentrokan antara pasukan TNI dan warga setempat.

Situasi makin tidak terkendali, setelah warga melawan dengan lemparan batu dan TNI menambah pasukan ke lokasi bentrokan.

Di tengah situasi seperti itulah, seorang warga sipil, Abzalul Riza (20 tahun) tertembak dadanya. Dia diketahui bukan warga setempat dan dilaporkan berada di lokasi untuk mengikuti acara maulud.

Dia dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Jenazah Abzalul Riza telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Gampong Daya Kampong Baro, sekitar 100 meter dari rumahnya, pada Kamis 05 November 2026 dinihari.

Peristiwa tersebut menyebabkan enam personel TNI dan 13 warga terluka. Selain itu, seorang warga meninggal dunia. Sampai Kamis (5/11) malam, tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas insiden penembakan mematikan itu.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (AD) Brigjen Donny Pramono mengatakan, pihaknya saat itu menggunakan "amunisi hampa" dan kemudian "amunisi karet".

Keterangan resmi TNI AD ini dipertegas ulang oleh Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda, Brigjen TNI Mahesa Fitriadi.

Mahesa dalam jumpa pers di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, mengakui ada "penembakan" di lokasi kejadian. ‎Hanya saja, dia menegaskan bahwa pasukan TNI di lokasi kejadian tidak ada yang menggunakan peluru tajam.

‎"Saya yakini dan saya pertanggungjawabkan, tidak ada satu butir pun amunisi tajam," kata Mahesa Fitriadi.

Ia menjelaskan dalam penertiban tersebut, personel yang bergerak ke lokasi sebanyak 272 orang, dan tidak semuanya membawa senjata. Pemanfaatan senjata sendiri hanya untuk memberikan peringatan.

Dia mengklaim TNI berupaya memberi penjelasan terkait bendera tersebut kepada masyarakat. Tetapi, katanya, terjadi pelemparan batu dari depan, belakang, kiri, dan kanan yang memang sudah disiapkan.

Setelah dilempari sedemikian rupa, dia menyebut kala itu Dandim memerintahkan prajurit TNI untuk mundur. Namun, klaimnya, masyarakat masih terus mengejar.

Baca Juga: Presiden Disadap Petinggi Polri, TNI Kerahkan Pasukan Besar-Besaran ke Ibu Kota

Akhirnya prajurit melepas tembakan peringatan dengan peluru hampa, dan peluru karet ke atas. Dia menegaskan tak ada tembakan yang diarahkan kepada warga.

"Mungkin dengan efek bunyi [tembakan ke langit], saudara-saudara kita [warga] bisa menahan diri. Begitu yang saya sampaikan, saya meyakini dan pertanggungjawabkan, tidak ada satu butir pun amunisi tajam," tegas Mahesa.

Meski demikian, Mahesa mengatakan TNI tetap melakukan pendalaman secara internal atas penggunaan senjata yang berujung jatuhnya korban luka-luka dan korban tewas. "Kami masih mendalami secara internal, kami akan mengadakan investigasi."

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah bakal membuka penyelidikan terhadap kasus penembakan warga di Pidie, Aceh.

Yusril menegaskan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam peristiwa berdarah tersebut.

"Dari pihak kita sendiri sudah sepakat untuk dilakukan satu penyelidikan atas kasus penembakan ini. Siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab dan akan dilakukan satu upaya penegakan hukum terhadap kasus ini," katanya Kamis (5/11/2026).

Di sela Rapat Senat Terbuka dalam rangka Milad ke-65 Universitas Islam negeri (UIN) Ar-Raniry di Banda Aceh, Yusril juga mempersilakan Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas insiden kekerasan di Pidie.

"Pemerintah mempersilakan Komnas HAM yang berkomunikasi juga dengan kami, yang akan turun ke Aceh dan akan melakukan pemantauan dan juga melakukan penyelidikan atas peristiwa ini," kata Yusril.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, juga menuntut supaya masalah ini diselesaikan melalui proses hukum yang adil.

Penanganannya juga diharapkan tetap mengedepankan prinsip perdamaian agar tidak menimbulkan ketegangan lebih luas di tengah masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan Mualem dan wakilnya Fadhlullah menginginkan seluruh persoalan yang muncul dalam insiden tersebut diselesaikan sesuai ketentuan hukum, mengingat ada warga sipil yang meninggal dunia.

"Tentu penanganan secara hukum. Ada korban jiwa dari masyarakat sipil, ada korban yang terluka juga dari masyarakat sipil," kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis, 5 November 2026.

"Prinsip utamanya adalah tetap dalam koridor perdamaian dan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Jangan sampai melukai hati rakyat," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengaku sangat sedih dan prihatin setelah menerima kabar mengenai insiden tersebut.

"Saya sangat sedih dan prihatin saat mendengar kejadian ini. Atas nama keluarga dan Pemerintah Aceh, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam peristiwa di Pidie," kata Fadhlullah.

Dia berujar insiden ini menjadi duka bagi masyarakat Aceh.

"Tidak ada keluarga yang ingin kehilangan orang yang dicintainya, terlebih dalam suasana yang seharusnya dipenuhi kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan," ujarnya.

Fadhlullah pun mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi persoalan di tengah masyarakat.

Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, mengutuk apa yang disebutnya sebagai penembakan terhadap warga sipil dalam peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW di Tiro, Pidie, Aceh.

"Kekerasan terhadap warga sipil dalam momen keagamaan, merupakan pelanggaran HAM yang serius dan tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun," kata Azharul dalam keterangannya, Kamis 5 November 2026.

Menurutnya, tindakan represif ini bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat di Aceh.

"Jika penembakan itu benar dipicu oleh persoalan pengibaran bendera Bulan Bintang, KontraS menilai penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh," ucapnya.

Bagi Azharul, masalah pengibaran bendera Bulan Bintang harus diselesaikan melalui dialog dan peraturan perundang-undangan yang berlalu, baik secara nasional maupun kekhususan aceh.

"Dan, persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan melalui pendekatan keamanan yang berujung pada kekerasan fisik serta jatuhnya korban jiwa dan luka-luka," tegasnya.

Kontras Aceh kemudian mendesak investigasi yang independen dan transparan atas insiden ini. Mereka meminta Komnas HAM, kepolisian, serta lembaga berwenang lain untuk segera membentuk tim investigasi independen.

"KontraS Aceh menegaskan pengusutan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel demi memastikan perlindungan hak asasi manusia serta menjaga perdamaian di Aceh," tegasnya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance