Oleh Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), akademisi yang mengawali karir di Institut Bisnis Indonesia (IBII), peraih gelar Magister Ekonomi Bisnis dari Erasmus University Rotterdam dan gelar profesional di bidang akuntansi manajemen dari Institute of Certified Management Accountants.
Untuk kesekian kalinya Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi datar di sekitar 5%. Pertumbuhan triwulan III 2026 sebesar 5,47% dan akumulasi sembilan bulan, Januari-September 2026, mencapai 5,45%.
Pertumbuhan datar ini, bahkan meningkat dari tahun sebelumnya, menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan besar. Gejolak geopolitik sejak akhir Maret yang lalu seolah-olah tidak memberi pengaruh apa pun.
Lonjakan harga minyak mentah, antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai kota, lonjakan kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah, seakan-akan terlepas dari ekonomi riil.
Realisasi harga minyak mentah sepanjang tahun jauh lebih tinggi dari asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar US$70/barel.
Kurs rupiah tembus Rp18.000/dolar AS sejak Juni 2026, jauh melampaui asumsi APBN sebesar Rp16.500/dolar AS. Semua itu seolah-olah tidak ada pengaruh terhadap ekonomi.
Tetapi, rincian data ekonomi yang dipublikasi BPS mengandung kejanggalan untuk dapat menghasilkan pertumbuhan 5,47% pada triwulan III 2026 dan 5,45% pada 9 bulan pertama 2026. Rincian tersebut tidak menopang angka-angka pertumbuhan BPS.
Data PDB nominal, menurut harga berlaku, menunjukkan keanehan tersebut.
Kejanggalan Diskrepansi Statistik
Ketika estimasi produksi (lapangan usaha) yang dilakukan BPS, yang menghasilkan pertumbuhan 5,47%, tidak terserap menjadi konsumsi (pengeluaran), selisihnya disimpan di variabel yang dinamakan Diskrepansi Statistik.
Angka Diskrepansi Statistik yang positif dapat diartikan terjadi over-estimasi pada sisi produksi, atau kekurangan estimasi pada sisi konsumsi. Untuk lebih jelas diberikan perumpamaan berikut.
Kalau estimasi produksi Rp100 triliun dan estimasi konsumsi hanya Rp95 triliun, terdapat Diskrepansi Statistik Rp5 triliun. Pertanyaannya, apakah dalam hal ini PDB yang sebenarnya adalah Rp100 triliun atau Rp95 triliun?
Dalam kasus ekonomi Indonesia, metodologi BPS menyatakan PDB Rp100 triliun. Artinya, BPS secara implisit menyatakan data konsumsi yang terpublikasi terlalu rendah (under-estimated).
Data estimasi memang bukan angka pasti. Selisih estimasi antara sisi produksi dan sisi konsumsi, yang dinyatakan sebagai Diskrepansi Statistik, adalah suatu keniscayaan: pasti terjadi.
Tetapi, ketika angka ini cukup besar maka akan timbul pertanyaan apakah estimasi pertumbuhan tersebut dapat dipercaya? Dengan kata lain, seberapa jauh tingkat akurasinya?
Pertanyaan yang lebih langsung, apakah pertumbuhan triwulan III 2026 benar mencapai 5,47%? Apakah pertumbuhan Januari-September 2026 benar mencapai 5,45%?
Pertumbuhan 2026 ini patut dipertanyakan dan diragukan karena angka Diskrepansi Statistik 2026 begitu besar sehingga sulit bisa diterima dengan nalar yang sehat.
Akurasi Metodologi BPS Patut Diragukan
Tabel di atas memberi data Diskrepansi Statistik dibandingkan dengan Konsumsi Pemerintah dan PDB nominal (harga berlaku). Terlihat bahwa Diskrepansi Statistik pada Q3/2026 mencapai Rp333,2 triliun atau setara 67,9% dari Konsumsi Pemerintah.
Angka ini sangat besar, mencerminkan ada masalah dengan metodologi BPS dan patut diragukan tingkat akurasinya dalam merepresentasikan pertumbuhan ekonomi.
Triwulan II 2026 bahkan lebih ekstrem, angka Diskrepansi Statistik mencapai Rp461,9 triliun atau setara 93,11% dari Konsumsi Pemerintah yang hanya sebesar Rp496,1 triliun. Angka ini setara dengan 7,05% dari PDB. Tidak normal.
Secara keseluruhan, dalam 9 bulan pertama 2026, Diskrepansi Statistik mencapai 77,25% dari Konsumsi Pemerintah, atau setara 5,56% dari PDB. Angka ini tidak normal. Mari kita berandai-andai.
Kalau estimasi konsumsi yang benar, artinya Diskrepansi Statistik merupakan angka over-estimasi, maka pertumbuhan riil triwulan III 2026 hanya 0,26% saja, dan pertumbuhan riil Januari-September 2026 menjadi minus 0,4%, dengan mempertahankan deflator BPS dan PDB 2025 terpublikasi.
Diskrepansi = 0 bukan hal yang tidak mungkin. Bahkan Diskrepansi Statistik bisa negatif. Indonesia sering mengalami kondisi ini, sebelum tahun 2021.
Baik, mari kita teruskan berandai. Diskrepansi Statistik yang dianggap cukup normal misalnya sekitar 2% dari PDB. Dalam hal ini, pertumbuhan triwulan III 2026 menjadi hanya 2,3% dan Januari-September 2026 menjadi 1,6%.
Baca Juga: Dilema Akselerasi Inflasi: Membedah Pemicu dan Implikasinya pada Daya Beli Kita
Apabila separuh Diskrepansi Statistik merupakan over-estimasi maka pertumbuhan triwulan III 2026 menjadi sekitar 2,9% dan Januari-September sekitar 2,5%. Simulasi berandai-andai ini bisa kita terus kembangkan.
Tapi, pada intinya, yang ingin dikatakan adalah bahwa tingkat akurasi pertumbuhan ekonomi 2026 sulit dipercaya dan cenderung over-estimasi. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan 5,4% untuk 2026, sebelum ada konflik Iran.
Realisasi pertumbuhan sembilan bulan 2026 menurut publikasi BPS mencapai 5,45%: perfect matching. Ini merupakan prestasi yang luar biasa, bagi BPS yang bisa mengestimasi sesuai target pertumbuhan.
Karena data pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi kehidupan bangsa ini, untuk investasi, bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, kami menuntut BPS memberi penjelasan atas metodologi yang digunakan dalam estimasi produksi-konsumsi.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
