Naiknya investasi bukan rekayasa statistik. Impor mesin naik 28%, barang modal tumbuh 31%, belanja modal pemerintah bertambah 30%. Ini transaksi riil yang terverifikasi dengan dokumen bea cukai, kontrak pembelian, laporan keuangan perusahaan. Konsumsi pemerintah malah turun 0,33%.
Pertumbuhan ekonomi itu seperti kue yang membesar. Tapi kue yang lebih besar tidak otomatis artinya semua orang kebagian potongan yang lebih besar. Yang penting ke depan, manfaat pertumbuhan harus lebih merata. Pertumbuhan tanpa pemerataan itu tidak berkelanjutan.
Kementerian Perhubungan dan Badan Pusat Statistik merilis daftar 10 kota dengan biaya transportasi termahal di Indonesia. Depok jadi kota termahal. Warga Depok rata-rata mengeluarkan Rp1.8 juta per bulan untuk biaya transportasi, atau sekitar 16,32% dari total biaya hidup sehari-hari. Bank Dunia menetapkan idealnya porsi pengeluaran transportasi tidak mencapai lebih dari 10% dari total pendapatan. Mahalnya biaya transportasi ini bisa membuat pekerja tetap miskin.
BPS mengungkap angka kemiskinan Indonesia turun 0,2% menjadi 23,85 juta orang per Maret 2025 jika dibandingkan dengan September 2024. Diklaim sebagai yang terendah selama 2 dekade terakhir, angka kemiskinan BPS dinilai tidak valid karena tidak merepresentasikan realita saat ini.
Fenomena rojali (rombongan jarang beli) dan rohana (rombongan hanya nanya) makin terlihat di pusat perbelanjaan. Rakyat hanya melihat, tidak membeli. Cermin daya beli yang lemah.
Daya beli masyarakat sudah lemah, tapi makin diperparah oleh kebijakan fiskal pemerintah.
Bank Dunia menyebut 60% penduduk Indonesia miskin. Sebaliknya BPS melaporkan tingkat kemiskinan hanya 8%, terendah dalam sejarah. Perbedaan mencolok karena perbedaan kriteria 'miskin.'