13 artikel ditemukan
Menkeu Purbaya kritik Pemda yang endapkan dana di bank. Masalah klasik yang terus berulang.
Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran banyak diisi kabar buruk. Fiskal krisis dan politik masih di bawah pengaruh Jokowi. Survey Celios mengungkap ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah sangat tinggi. Prabowo-Gibran mendapat skor 3 dari 10.
Tiktok berdalih keputusan ini diambil menyusul meningkatnya kekerasan dalam aksi protes di berbagai daerah. Komdigi mengeklaim pihak TikTok sukarela melakukan penonaktifan fitur Live di Indonesia. UMKM jadi korban. Penjualan via live shopping turun hingga 40%.
Celios memberikan jurus kepada pemerintah agar bisa menambah pajak hingga Rp524 triliun tanpa memberatkan masyarakat. Kuncinya: berani memajaki orang kaya. Ada 11 potensi penerimaan baru yang bisa digali. Sebab, selama ini pemerintah hanya gagah di hadapan rakyat kecil, tapi kecut nyali di hadapan konglomerat super kaya.
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 sebesar 5,12% diragukan para ekonom. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak sesuai realitas di lapangan. BPS pun dilaporkan ke Badan Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah mengeklaim tidak ada permainan data.
Prabowo resmi luncurkan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Digadang-gadang mendorong perekonomian desa. Total anggaran program ini mencapai sekitar Rp400 triliun. Studi CELIOS menemukan skema pembiayaan Koperasi Merah Putih berisiko jadi korupsi terstruktur, termasuk penggunaan dana koperasi untuk kepentingan partai politik dan pemilu.
Hingga kini ada 30 wakil menteri (wamen), dari total 56 posisi wamen, yang merangkap jadi komisaris di sejumlah BUMN ataupun anak usaha BUMN. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wamen adalah seperti menteri, tak boleh merangkap jadi komisaris di BUMN dan perusahaan swasta.
Masuknya TNI ke ranah sipil diinilai menurunkan daya saing ekonomi Indonesia, memperburuk KKN.
UU BUMN dan Danantara belum bisa menumbuhkan kepercayaan investor. Pasar bursa merah tiada henti.
ICW: Berdasarkan UU BUMN yang baru, audit terhadap laporan Danantara perlu restu DPR.