15 artikel ditemukan
Catatan atas Pailitnya PT Dok dan Perkapalan Surabaya, 1910–2026.
Merger selalu menyisakan masalah tumpang tindih jabatan. Jika manajemen baru tidak berani melakukan rasionalisasi jumlah karyawan secara tegas karena alasan politis, efisiensi biaya yang diincar justru akan habis untuk membiayai belanja pegawai.
Warganet mempertanyakan korelasi rekam jejak dan kompetensi asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda dengan industri manufaktur metalurgi. Aroma bagi-bagi kue dinilai jauh lebih kental dibandingkan dengan pertimbangan profesionalitas.
Prabowo beralasan kebijakan ini untuk memperkuat ekspor sekaligus menekan praktik curang yang merugikan negara. Kebijakan ini akan dijalankan anak usaha Danantara secara bertahap mulai 1 Juni 2026.
Majelis hakim PN Tipikor Jakpus memvonis mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi, merugikan negara Rp1,25 triliun dengan mengakuisisi PT JN. Padahal Ira tidak korupsi atau menerima suap. Mirip kasus Tom Lembong.
Fakta persidangan sudah cukup jelas menunjukkan tidak ada korupsi dalam artian aliran dana ilegal atau pengayaan pribadi. Pertanyaannya adalah: apakah sistem peradilan kita masih mampu membedakan antara korupsi dengan business judgment yang berisiko menyatu dengan risiko?
Dinilai tidak memiliki dasar regulasi, Presiden Prabowo bilang kebijakan ini bertujuan agar pengelolaan BUMN sesuai standar bisnis internasional. Danantara merespon cepat dengan menunjuk dua Warga Negara Asing (WNA) masuk ke jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana status Kementerian BUMN diturunkan jadi badan. Perubahan ini berisiko menciptakan dualisme pengelolaan yang berujung pada inefisiensi dan pemborosan anggaran, atau kontraproduktif dengan tujuan revisi yang ingin BUMN jadi lebih efisien.
Hingga kini ada 30 wakil menteri (wamen), dari total 56 posisi wamen, yang merangkap jadi komisaris di sejumlah BUMN ataupun anak usaha BUMN. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wamen adalah seperti menteri, tak boleh merangkap jadi komisaris di BUMN dan perusahaan swasta.
Wakil Menteri menjabat komisaris perusahaan adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Tapi pemerintah seperti mengabaikan undang-undang dan terus menjalankan praktik ini.
Susunan lengkap pengurus Danantara terbagi beberapa bagian. Gemuk seperti kabinet Merah Putih.
UU BUMN dan Danantara belum bisa menumbuhkan kepercayaan investor. Pasar bursa merah tiada henti.