#komisaris

Turun Kasta Jadi Badan, Kementerian BUMN Berisiko Tumpang Tindih dengan Danantara

DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana status Kementerian BUMN diturunkan jadi badan. Perubahan ini berisiko menciptakan dualisme pengelolaan yang berujung pada inefisiensi dan pemborosan anggaran, atau kontraproduktif dengan tujuan revisi yang ingin BUMN jadi lebih efisien.

Koreksi Istana, MK Tegaskan Wamen Setara Menteri Tak Boleh Merangkap Komisaris

Hingga kini ada 30 wakil menteri (wamen), dari total 56 posisi wamen, yang merangkap jadi komisaris di sejumlah BUMN ataupun anak usaha BUMN. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wamen adalah seperti menteri, tak boleh merangkap jadi komisaris di BUMN dan perusahaan swasta.

Langgar Undang-Undang, Rangkap Jabatan Wakil Menteri dan Komisaris Terus Berlanjut

Wakil Menteri menjabat komisaris perusahaan adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Tapi pemerintah seperti mengabaikan undang-undang dan terus menjalankan praktik ini.