Hingga kini ada 30 wakil menteri (wamen), dari total 56 posisi wamen, yang merangkap jadi komisaris di sejumlah BUMN ataupun anak usaha BUMN. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wamen adalah seperti menteri, tak boleh merangkap jadi komisaris di BUMN dan perusahaan swasta.
Wacana revisi UU MK ditengarai sebagai serangan balasan DPR setelah beberapa produk legislasi mereka dibatalkan di MK karena bermasalah dalam aspek tata negara. Lembaga yudikatif ini dituding mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang menjadi ranah DPR dan pemerintah.
MK putuskan pemilu 2029 tidak lagi dlakukan serentak. Setelah pemilu nasional, ada jeda 2 tahun sebelum digelar pilkada. Ini demi meningkatkan kualitas demokrasi yang terpuruk akibat pemilu serentak. Tapi putusan ini juga menimbulkan tantangan baru. Dari jabatan kepala daerah dan DPRD yang terpaksa diperpanjang, hingga anggaran pemilu yang diprediksi bengkak dua kali lipat.
Pertanyaan terbesar adalah bagaimana implementasi putusan ini. Mendikdasmen menilai implementasi kebijakan ini tergantung kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Jumlah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 menjadi rekor terbanyak sepanjang sejarah.
Jatah ormas untuk menambang berisiko dijegal MK, perguruan tinggi kini ikut menemani, dapat jatah.
Putusan MK belum tentu berujung egalitarianisme dan kestabilan politik jika masyarakat sipil tak mengawalnya.