MK Wajibkan Keterwakilan Perempuan di AKD DPR, Kuantitas dan Kualitas Jadi Tantangan
Keputusan MK disambut baik untuk kesetaraan gender, namun tidak mudah diimplementasikan mengingat jumlah legislator perempuan masih kurang dari 30%.
10 artikel ditemukan
                                Keputusan MK disambut baik untuk kesetaraan gender, namun tidak mudah diimplementasikan mengingat jumlah legislator perempuan masih kurang dari 30%.
                                Penggugat menilai ada ketimpangan nyata antara anggota DPR dan rakyat pada umumnya dalam hal pensiun. Dengan total anggota DPR mencapai 5.175 orang dari 9 periode selama parlemen berdiri pemohon mengestimasikan ribuan pensiunan DPR membebani APBN hingga Rp226 miliar.
                                MK mengabulkan permohonan agar Tapera tidak diwajibkan bagi pekerja. Selain itu, kewajiban membayar iuran Tapera yang sedianya diberlakukan pada 2027 juga dipastikan batal. Kalau mau, ada solusi perumahan rakyat yang bisa ditempuh Indonesia, yakni meniru keberhasilan Singapura.
                                Hingga kini ada 30 wakil menteri (wamen), dari total 56 posisi wamen, yang merangkap jadi komisaris di sejumlah BUMN ataupun anak usaha BUMN. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa wamen adalah seperti menteri, tak boleh merangkap jadi komisaris di BUMN dan perusahaan swasta.
                                Wacana revisi UU MK ditengarai sebagai serangan balasan DPR setelah beberapa produk legislasi mereka dibatalkan di MK karena bermasalah dalam aspek tata negara. Lembaga yudikatif ini dituding mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang menjadi ranah DPR dan pemerintah.
                                MK putuskan pemilu 2029 tak lagi serentak. Setelah pemilu nasional, ada jeda 2 tahun sebelum digelar pilkada, demi meningkatkan kualitas demokrasi. Tapi putusan ini juga menimbulkan tantangan baru: jabatan kepala daerah dan DPRD terpaksa diperpanjang, hingga bengkaknya anggaran pemilu.
                                Pertanyaan terbesar adalah bagaimana implementasi putusan ini. Mendikdasmen menilai implementasi kebijakan ini tergantung kemampuan fiskal pemerintah daerah.
                                Jumlah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 menjadi rekor terbanyak sepanjang sejarah.
                                Jatah ormas untuk menambang berisiko dijegal MK, perguruan tinggi kini ikut menemani, dapat jatah.
                                Putusan MK belum tentu berujung egalitarianisme dan kestabilan politik jika masyarakat sipil tak mengawalnya.