Ketika Kepala BGN Masuk Tahanan, Pesan Keras bagi Para Pejabat
Korupsi tidak lahir karena kurangnya aturan. Korupsi lahir ketika seseorang merasa kekuasaan yang dimilikinya lebih besar daripada risiko hukum yang akan dihadapi.
41 artikel ditemukan
Korupsi tidak lahir karena kurangnya aturan. Korupsi lahir ketika seseorang merasa kekuasaan yang dimilikinya lebih besar daripada risiko hukum yang akan dihadapi.
Kredibilitas proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) diuji setelah Dadan Hindayana resmi ditetapkan tersangka korupsi. Bagaimana nasib proyek ini ke depan?
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana meminta perguruan tinggi memiliki minimal satu dapur MBG. Namun, pelibatan kampus sebagai pengelola dapur MBG dinilai tidak relevan dengan fungsi perguruan tinggi. Bahkan berpotensi membungkam suara kritis.
Tanpa amanah dan keadilan, program sosial berubah jadi ladang masalah. Tanpa tujuan outcome, program besar jadi sekadar rutinitas mahal. Publik baru akan percaya pada program MBG ketika anak-anak benar-benar tumbuh lebih sehat, belajar lebih baik, dan masa depan terasa lebih mungkin.
Jika narasi pemerintah adalah perisai, maka laporan Le Monde adalah pedang yang baru saja menembus jantung kepercayaan publik.
MBG Watch turut bergabung dalam lima gugatan uji materi di MK terkait MBG. Hakim MK mempertanyakan apakah kewajiban negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional terkait pendidikan sudah terpenuhi, atau justru tereduksi karena dana dialihkan untuk membiayai program MBG.
Pemerintah menegaskan tidak akan mengurangi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi tekanan harga minyak dunia akibat perang Iran-AS-Israel. Opsi penghematan lain sedang dikaji.
Lonjakan harga minyak mentah dunia yang melampaui asumsi dalam APBN dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap fiskal pemerintah. Meski demikian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Ekonom menilai pergeseran anggaran perlu segera dilakukan untuk memberikan ruang fiskal bagi APBN.
Kalau pelaksanaan MBG ini disertai dengan pengawasan ekstra ketat sehingga staf tidak bisa kongkalikong dengan pedagang, dampak positifnya pasti luar biasa! Semua akan bahagia, bahkan bisa saja disempurnakan dengan konsep subsidi silang menuju kemandirian dan tidak "mengganggu" APBN.
Adalah tugas negara untuk mengatasi persoalan kemiskinan (termasuk stunting sebagai parameternya), sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Sayangnya, dari awal mengurusi stunting, berbelok politis menjadi sharing makanan gratis.
PDIP memastikan anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun bersumber dari pos pendidikan di APBN 2026. Dengan tersedotnya anggaran pendidikan, rill anggaran pendidikan hanya sekitar 12% dari APBN, Sedangkan pasal 31 UUD 1945 memandatkan anggaran pendidikan minimum 20% dari APBN.
Ketika anggaran dialihkan terlalu cepat, layanan operasional seperti sekolah, puskesmas, dan transportasi publik menjadi rapuh. Padahal layanan ini membutuhkan kepastian pembiayaan, sumber daya manusia (SDM) terlatih, dan perencanaan multi-tahun.