Pola Pembenturan Aspirasi Warga di Balik Mobilisasi Demo Tandingan Pro-MBG

Jakarta, The Stance – Fenomena demonstrasi mendukung proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) masif bermunculan pasca gelombang protes mahasiswa yang mendesak pemerintah menghentikan program yang memicu polemik tersebut.

Aksi demo mendukung MBG ini, menurut pantauan The Stance, muncul di berbagai daerah sejak Kamis, 18 Juni 2026 yang melibatkan pegawai dan pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guru, hingga anak-anak di bawah umur.

Salah satu misalnya digelar di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026 yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Jakarta.

Ini merupakan aksi demonstrasi kedua setelah aksi pertama pada Kamis, 18 Juni 2026 bersamaan dengan aksi menolak MBG yang digelar Aliansi Perempuan indonesia (API).

Dalam aksi itu, peserta kompak mengenakan atasan warna putih serta membawa atribut demonstrasi seperti bendera merah putih dan peralatan dapur.

Mereka menuntut pemerintah melanjutkan proyek MBG dan mengusut koruptor proyek itu. Selepas rentetan tuntutan disampaikan, sejumlah peserta demo terlihat menenteng bingkisan seperti wajan, susu, buah-buahan, dan bahan pangan.

Desi, peserta demonstrasi dari Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta, mengaku menerima ongkos transportasi senilai Rp100.000 dari orang yang ia sebut sebagai ketua aksi.

“Ada ongkos lah buat jajan. Dari ketuanya,” kata Desi, Senin, 22 Juni 2026.

Meski demikian, koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta, Edi Marzuki, membantah tudingan bahwa massa yang terlibat bukanlah pendukung murni, melainkan aktor bayaran.

“Saya menyatakan itu bohong. Jika ada, hadirkan orangnya ke sini,” ujarnya.

Menurut Edi, Aliansi Masyarakat Jakarta merupakan kelompok masyarakat yang merasakan manfaat MBG sehingga meminta agar MBG terus dilanjutkan.

Di Kota Batam, aksi damai mendukung proyek MBG digelar pada Ahad, 21 Juni 2026 di depan Kantor DPRD Kota Batam.

Tak hanya orang dewasa, aksi ini turut melibatkan anak-anak yang statusnya pelajar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Mereka menggelar pawai sambil membentangkan spanduk seruan mendukung keberlanjutan MBG.

Dalam aksi demonstrasi yang dipenuhi pelajar dan orang tua siswa itu, nampak Sekretaris Komisi I DPRD Kota Batam dari Partai Gerindra, Anwar Anas yang menyambut peserta aksi.

Anwar sendiri berkesempatan menyampaikan orasi di atas mobil komando serta menyepakati tuntutan para massa ihwal dukungan program nasional gagasan pimpinan partai yang menaunginya itu.

“Pak Prabowo terpilih karena dia punya program. Salah satu program prioritas beliau adalah MBG. Yang kemudian masyarakat Indonesia memilih beliau. Betul?” seru Anas yang disambut keriuhan peserta demonstrasi.

Inisiator di balik pengerahan massa yang juga melibatkan anak di bawah umur itu adalah Hendri Arulan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Ia beralasan banyaknya protes dari orang tua siswa karena MBG mandek beberapa pekan terakhir.

Menanggapi keluhan tersebut, ia menginisiasi aksi pawai mendukung MBG yang sebelumnya sudah dirembug bersama para guru.

“Inilah yang pantas kita lakukan (pawai mendukung MBG), kita sampaikan masukan ke kawan-kawan DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, bahwa program MBG ini bagus,” ucap Hendri di sela-sela pawai, Ahad, 21 Juni 2026.

Meski inisiatif datang dari instansi pendidikan, Hendri menegaskan tidak ada instruksi khusus dari pemerintah pusat. Ia juga mengaku tidak mewajibkan guru untuk datang.

Baca Juga: Bukan Situasi Perang, Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pengerahan Komcad Jaga Demo Mahasiswa

Selain muncul fenomena mobilisasi massa mendukung MBG, upaya meredam tuntutan publik juga muncul dengan melemahkan legitimasi gerakan mahasiswa.

Salah satunya terlihat dari fenomena eks-Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Bung Karno (UBK) Muhammad Abdi Maludin yang menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Belakangan, secara terbuka Abdimaludin mengaku menerima uang senilai Rp20 juta sebelum menjalankan demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada 15 Juni 2026.

“Dari pengakuan yang bersangkutan, uang tersebut diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi mahasiswa dari beberapa BEM di UBK dengan catatan agar mereka tidak melakukan demonstrasi ke Istana,” tutur Daniel Panda, Wakil Rektor III UBK saat konferensi pers, di Kampus Pegangsaan, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juni 2026.

Uang itu didapat dari alumni UBK yang disinyalir bersumber dari pihak kepolisian dengan syarat dapat mengkondisikan massa untuk tidak menggelar aksi di Istana Negara.

Setelah ditelusuri dari pihak internal mahasiswa, uang Rp20 juta mengalir kepada sejumlah rekan Abdi yang juga berasal dari organisasi mahasiswa.

Guru Besar Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Amalinda Savirani menilai fenomena demonstrasi tandingan merupakan pola yang kerap muncul di tiap rezim.

Dia mencontohkan pada masa Orde Baru yaitu adanya Pam Swakarsa (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa). Mereka dilatih dan dilantik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan tugasnya meredam gelombang aksi mahasiswa pada 1998.

Upaya ini mungkin disesuaikan zaman digital yaitu dengan narasi tandingan yang sengaja membenturkan antar warga. Terlebih masifnya pengaruh digital yang turut menyuburkan perang narasi.

“Praktik saling menabrakan sesama warga negara, dan disponsori oleh negara, telah jadi poa di negeri ini di saat aksi protes marak. Aksi tandingan bukanlah partisipasi yang genuine dari warga melainkan mobilisasi,” ucapnya dikutip BBC Indonesia.

Amalinda menyorot sikap pemerintah tak benar-benar serius menyelesaikan masalah yang berakar dari MBG. Alih-alih membereskan sederet masalah, pemerintah malah sibuk menggalang dukungan dan memoles citra.

Menurut Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, praktik bagi-bagi uang dan pengerahan massa dalam aksi mendukung MBG merupakan bentuk rekayasa pembentukan opini publik.

Agus menilai praktik itu berbahaya lantaran mengubah demonstrasi sebagai ruang aspirasi publik menjadi alat propaganda penguasa.

“Massa digunakan untuk memberi kesan bahwa MBG dibela rakyat. Padahal yang dipertaruhkan adalah akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” ucapnya, dikutip Tempo, Selasa, 23 Juni 2026. (mhf)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance