Jakarta, The Stance – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Timur.
Berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan sejumlah titik api. Mulai dari water bombing hingga mengupayakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca yang kering karena musim kemarau dan fenomena El Nino.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago mengulitimatum bakal mencopot Kapolda hingga Pangdam yang gagal menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.
Kebijakan tersebut pernah dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada saat terjadi karhutla 2015 dan 2019.
107 Ribu Hektar Terdampak Karhutla
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan sejumlah daerah dilanda karhutla dalam beberapa pekan terakhir memasuki musim kemarau dan El Nino sejak Juli hingga awal Agustus 2026.
Pemerintah mencatat lebih dari 107 ribu hektare terdampak karhutla di Indonesia yang memicu kabut asap. Enam provinsi rawan karhutla meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Djamari mengeklaim asap karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia belum sampai mengganggu negara tetangga. Karena itu, pemerintah berupaya mencegah asap karhutla mengganggu negara tetangga.
“Sampai dengan hari ini, tidak ada itu ya. Dan itu tidak ada, dan kita jaga betul supaya tidak,” ujar Djamari saat ditemui di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin 10 Agustus 2026.
Dia pun menegaskan, kebijakan mencopot kapolda hingga pangdam yang gagal menangani karhutla masih berlaku hingga saat ini. Kebijakan tersebut sebelumnya pernah diberlakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 dan 2019.
“Saya tekankan itu.‘Keberhasilan Anda mengendalikan (karhutla) tadi adalah bagaimana karier Anda ke depan’,” ungkap dia.
Upaya Pemerintah Tangani Karhutla
Djamari menambahkan, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani karhutla, baik melalui operasi udara maupun operasi darat.
Untuk operasi udara, pemerintah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, terdapat 10 hingga 15 pesawat fixed-wing yang dapat dikerahkan sesuai kebutuhan.
"Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat," ujar Djamari.
Menurutnya, operasi udara merupakan langkah paling efektif untuk menangani karhutla, khususnya melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk menghasilkan hujan buatan.
Namun, ia menjelaskan OMC sangat bergantung pada keberadaan awan hujan sehingga tidak semua dapat dilakukan OMC.
"Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi yaitu kita menemukan ada awan hujan, istilahnya awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan," katanya.
Pemerintah, kata Djamari, menyiapkan sejumlah alternatif seperti penggunaan flexible tank untuk menampung dan mendistribusikan air. Demikian juga pembuatan sumur di lokasi tertentu untuk memasok air untuk penanganan karhutla.
Kebakaran di Bromo disebabkan Human Error
Lebih lanjut, Djamari mengungkapkan, khusus di Taman Nasional Gunung Bromo penyebab kebakaran adalah akibat kelalaian manusia atau human error.
Akibat hawa yang dingin, sejumlah pengunjung atau warga setempat membakar rokok atau kayu untuk menghangatkan diri yang kemudian tidak dipadamkan secara sempurna usai digunakan.
"Seperti yang Anda tahu, Bromo itu kan dingin, kemudian ada banyak orang di situ datang, mungkin sambil kedinginan dia bakar gitu ya, atau lupa mungkin memadamkannya," jelasnya.
Ia mencontohkan peristiwa serupa sempat terjadi di tahun lalu, yaitu terjadinya kebakaran akibat kelalaian individu yang melakukan pemotretan dan menimbulkan nyala suar atau flash hingga menjadi pemicu api dan berujung pada kebakaran.
"Seperti tahun yang lalu kan orang hanya berfoto-foto saja kan bisa terbakar kan? Gitu," jelasnya.
Meski demikian, Djamari tak menyamaratakan seluruh kasus kebakaran yang terjadi di wilayah hutan Indonesia akibat human error.
Sebagai informasi, kebakaran di Bromo bermula pada Senin 3 Agustus 2026, sekitar pukul 17.00 WIB. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menyebut karhutla meluas hingga 899 hektare, pada Selasa 12 Agustus 2026.
Akses menuju kawasan wisata di Bromo pun ditutup sejak Sabtu 8 Agustus 2026.
Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Petugas masih terus menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun Balai Besar TNBTS menduga kuat insiden ini dipicu oleh aktivitas manusia, bukan fenomena alam.
Walhi : Gagalnya Perlindungan Ekosistem Hutan dan Gambut
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dari Januari hingga Juli 2026, terdapat 118.420 hotspot di seluruh Indonesia dengan luas indikatif areal karhutla mencapai 107.649 hektare.
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 17.236 titik dengan luas indikatif karhutla mencapai 28.680 hektare.
Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional Uli Arta Siagian menjelaskan Kalimantan mencatat 34.262 hotspot dengan luas indikatif karhutla mencapai 33.837 hektare, tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
"Temuan paling penting dalam analisis Walhi menunjukkan bahwa 25.524 hotspot atau sekitar 74% dari total hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan," kata Uli seperti dikutip dari BBCIndonesia.
Selain Kalimantan, kata Uli, pola yang sama juga terjadi di Pulau Sumatra dan wilayah lainnya, di mana mayoritas titik api berada di wilayah konsesi perusahaan.
"Data ini membuktikan bahwa akar persoalan karhutla adalah gagalnya negara memastikan perlindungan ekosistem penting seperti gambut dan hutan dan lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan", tambah Uli.
Menurut Uli, seharusnya wilayah ekosistem penting dan genting seperti hutan serta gambut tak boleh dibebani dengan izin konsesi. Pasalnya jika wilayah itu rusak dan kering maka akan terus mengalami keberulangan kebakaran.
Baca Juga: Krisis Iklim Indonesia Tak Dapat Diselesaikan dengan Pompa Air
Data Walhi menunjukan sekitar 90% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dilakukan oleh manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan motif pembersihan lahan (land clearing) sebagai cara mudah dan murah untuk membuka perkebunan.
Motif lainnya, tambah Uli, adalah strategi untuk mendapatkan asuransi. Tujuannya adalah untuk menambah modal untuk menanam sawit dan tanaman lainnya.
Penyebab kebakaran kedua adalah pengaruh El Nino, yaitu pemanasan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang di atas rata-rata normal. El Nino menyebabkan kondisi kering dan berkurangnya curah hujan.
BMKG juga memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal 2027. El Nino di Indonesia tahun ini juga spesial, bahkan mendapat julukan El Nino Godzilla, karena paling kuat dalam periode 150 tahun terakhir.
Untuk itu, kata Uli, pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata untuk meminimalisir potensi meluasnya karhutla.
Pertama, membenahi tata kelola hutan dan lahan. Salah satunya adalah dengan mengevaluasi izin-izin korporasi di wilayah yang rawan terjadinya karhutla.
"Presiden Prabowo harus segera memimpin proses penegakan hukum dengan mengevaluasi menyeluruh perizinan, terutama yang berada di ekosistem gambut dan hutan alam," kata Uli.
Kedua, segera memperkuat manajemen air di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Ketiga, menciptakan efek jera dengan menghukum korporasi yang tak mampu menjaga wilayahnya dari kebakaran, dari pidana hingga denda.
Pemerintah Tak Serius Tangani Karhutla
Ahli forensik kebakaran hutan dari IPB University, Profesor Bambang Hero Saharjo menilai pemerintah tidak serius untuk segera melakukan persiapan personel, sarana prasarana, hingga menjadikan karhutla sebagai skala prioritas.
Padahal sebelumnya BMKG dan badan riset internasional telah memprediksi tentang potensi karhutla.
"Saya sekarang sedang di Ketapang. Saya lewat lahan yang kebakaran sampai ke bukit. Saya tanya, siapa yang memadamkan, ada berapa personelnya? Sumber airnya darimana? Ternyata tidak ada persiapan untuk itu," ujar Bambang.
Salah satu indikator dugaan pembiaran terlihat dari menurun drastisnya anggaran penanggulangan bencana melalui BNPB dari tahun ke tahun.
Ia mengungkapkan, pada 2026 anggaran BNPB sebesar Rp 491 miliar, menurun dibandingkan 2025 sebesar Rp2,01 triliun. Kemudian pada 2024 sebesar Rp 4,92 triliun, 2023 sebesar Rp 5,43 triliun, dan 2022 sebesar Rp 5,05 triliun.
Padahal, karhutla menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif dan menimbulkan kerugian triliunan rupiah.
Bahkan, pada 2015, kerugiannya mencapai hingga Rp220 triliun, dengan luas 2,61 juta hektare terbakar dan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah penanganan karhutla di Indonesia. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
