Jakarta, The Stance – Di sepanjang lumbung pangan nasional—mulai dari Jawa, Sulawesi Selatan, hingga Kepulauan Nusa Tenggara—tanah pertanian kini banyak yang retak mengering di bawah terik matahari tanpa setitik hujan berminggu-minggu.
Fenomena El Niño yang aktif, berbenturan langsung dengan puncak musim kemarau, kembali mengubah fenomena iklim berkala ini menjadi krisis regional yang akut. Respons pemerintah tergolong cepat, gencar dipublikasikan dan teknokratis.
Ribuan pompa air berbahan bakar disel disebarkan ke daerah-daerah terdampak, sumur-sumur bor dalam dipacu, dan otoritas pangan meyakinkan publik bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman.
Namun, di balik hiruk-pikuk intervensi darurat tersebut, terdapat cacat mendasar dalam kalkulasi kebijakan publik.
Dengan terus-menerus memperlakukan kekeringan ekstrem sebagai peristiwa anomali sesaat—bukan sebagai realitas struktural dari perubahan iklim—langkah pemerintah terjebak dalam pola pemadaman kebakaran.
Ketika pembagian alat mekanis diutamakan tanpa membenahi tata kelola air dan infrastruktur irigasi yang rusak, strategi iklim negara ini berisiko sekadar menjadi obat penenang yang mahal dan bersifat sementara.
Menjaga Stabilitas Pangan dengan Solusi Cepat
Fokus Kebijakan | Niat Kebijakan (Intent) | Realita & Defisit Implementasi |
|---|---|---|
Pemompaan massal | Menyediakan akses air cepat untuk lahan pertanian tadah hujan. | Pompa mangkrak ketika sungai mengering; beban biaya operasional bahan bakar ditanggung petani. |
Manajemen cadangan beras | Memastikan stabilitas pasokan dan meredam lonjakan harga nasional. | Disparitas distribusi antarwilayah; biaya logistik tinggi menuju daerah terisolasi. |
Infrastruktur irigasi | Mengamankan pasokan air jangka panjang untuk kawasan pertanian. | Tata kelola terfragmentasi; kebocoran tinggi pada saluran irigasi tersier yang rusak. |
Dari perspektif pemerintah, langkah tanggap cepat ini memiliki alasan kuat. Bagi Indonesia, beras adalah komoditas pangan sekaligus indikator stabilitas ekonomi dan politik.
Berkurangnya panen domestik secara mendadak akan memaksa negara bergantung pada pasar impor internasional, menekan cadangan devisa, dan memicu inflasi harga pangan yang memukul masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk mengantisipasi ancaman itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menggelontorkan strategi mitigasi darurat berfokus pada pengadaan dan penyebaran ribuan mesin pompa untuk menyedot air dari sungai, saluran sekunder, atau cekungan air tanah.
"Kita harus bergerak cepat sebelum kekeringan meluas. Petani tidak boleh kehilangan musim tanam," tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau lokasi terdampak kekeringan.
Di tingkat makro, otoritas logistik merujuk pada angka cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang-gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai bukti ketahanan nasional.
Namun, pendekatan top-down ini kerap mengabaikan dinamika di lapangan.
Defisit Implementasi: Keterbatasan Mesin dan Beban Petani
Sebuah kebijakan publik tak dapat dinilai hanya dari niat baiknya, melainkan juga dari efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Di petak-petak sawah yang dilanda kekeringan, keterbatasan pendekatan berbasis pengadaan hardware menjadi sangat terlihat.
Mesin pompa air membutuhkan sumber air permukaan atau cekungan air tanah yang memadai agar dapat berfungsi.
Ketika Hari Tanpa Hujan (HTH) berlangsung ekstrem melebihi 60 hari berturut-turut, sungai-sungai kecil mengering dan muka air tanah menyusut melampaui jangkauan pipa hisap standar.
Di berbagai kabupaten, bantuan pompa pemerintah akhirnya mangkrak di tepi saluran irigasi yang kering—menjadi simbol dari kebijakan yang mengasumsikan bahwa alam akan selalu menyediakan air untuk disedot.
Masalah utama dari krisis ini adalah fragmentasi kelembagaan dan infrastruktur. Selama berpuluh-puluh tahun, investasi pada jaringan irigasi tersier dan kuarter terabaikan.
Akibatnya, meskipun bendungan utama menampung air, debit air mengalami penurunan drastis akibat kebocoran dan pendangkalan sebelum sempat sampai ke lahan petani.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati secara konsisten mengingatkan bahwa alat mekanis darurat takkan sanggup menahan dampak perubahan pola iklim yang makin masif jika tidak diimbangi kesiapan daerah.
"Pemerintah daerah perlu melakukan aksi mitigasi dan aksi kesiapsiagaan segera. Lahan pertanian berisiko mengalami puso alias gagal panen akibat kekurangan pasokan air saat fase pertumbuhan tanaman," ujarnya dalam keterangan resmi.
Konsekuensi Realitas: Kerapuhan Sosial-Ekonomi Lokal
Selain masalah teknis, ada beban ekonomi operasional yang tak memperhitungkan kondisi finansial petani kecil. Bantuan pemerintah umumnya hanya mencakup unit mesin pompa, sementara biaya bahan bakar disel/solar dibebankan kepada petani.
Bagi petani gurem yang menggarap lahan kurang dari 0,5 hektare, pengeluaran harian untuk membeli bahan bakar demi menyelamatkan tanaman yang terancam mati justru menguras modal dan menjerumuskan mereka ke dalam jebakan utang.
Ketika kebijakan iklim lebih berfokus pada pencapaian angka target produksi jangka pendek daripada pembangunan ketahanan adaptif, masyarakat rentan menjadi pihak yang paling dirugikan.
Meskipun secara agregat stok beras di gudang pusat dinyatakan cukup, ketimpangan distribusi di tingkat lokal memicu dampak ekonomi yang nyata. Betapa tidak, kegagalan panen memicu hilangnya pendapatan secara mendadak.
Buruh tani kehilangan pekerjaan harian, harga beras di pasar lokal melonjak akibat biaya angkut logistik dari luar daerah, dan tekanan ekonomi mendorong peningkatan migrasi informal ke perkotaan.
Di sisi lain, skema perlindungan seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) masih menghadapi kendala rendahnya tingkat partisipasi akibat rumitnya birokrasi klaim dan batasan kriteria kegagalan (puso).
Akhirnya, saat kekeringan melanda, jaring pengaman sosial yang ada tidak cukup kuat untuk menahan kejatuhan ekonomi rumah tangga petani.
Baca Juga: Cuaca Panas Ekstrem Landa Jakarta, Bakal Sampai Kapan?
Pemerintah Indonesia dihadapkan pada pilihan mendasar: terus menyalurkan uang untuk pengadaan alat darurat setiap kali kekeringan, atau melakukan investasi terencana pada adaptasi iklim jangka panjang.
Kebijakan publik yang berorientasi pada masa depan perlu mengarusutamakan tiga langkah strategis:
Pertama, APBN harus dialokasikan secara proporsional untuk rehabilitasi hutan hulu, konservasi lahan basah dan pembuatan tangkapan air alami. Ekosistem hulu harus terjaga sebagai spons alami yang menjaga ketersediaan air saat kemarau panjang.
Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian harus menyelaraskan tata kelola irigasi. Penanganan kebocoran di saluran tersier jauh lebih efektif meningkatkan efisiensi air daripada memperbanyak titik penyedotan air darurat.
Ketiga, kebijakan penetapan target tanam harus lebih fleksibel dan berbasis pada data meteorologi mikro.
Memberikan insentif bagi petani yang mengadopsi varietas tahan kekeringan serta komoditas non-beras di wilayah rentan akan memperkuat ketahanan pangan lokal.
El Niño dan kemarau ekstrem bukan lah insiden kejutan, melainkan realitas iklim yang akan terus berulang. Kebijakan publik Indonesia harus beranjak dari sekadar strategi pemadam kebakaran menuju pembangunan ketahanan struktural.
Ketahanan pangan nasional harus ditopang oleh ekosistem alam yang sehat, tak sekadar bergantung pada mesin pompa. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
