Jakarta, The Stance – Pelantikan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru dinilai sebagai komitmen pemerintah menjaga independensi otoritas moneter, sekaligus menjawab tantangan perekonomian yang kian dinamis.
Destry Damayanti, teknokrat dari internal BI telah disahkan menjadi Gubernur BI periode 2026-2031 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (1/9/2026) tepat 1 pekan yang lalu.
Dia resmi menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri pada akhir Juli 2026. DPR juga mengesahkan Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode 2026-2031.
Destry telah berkiprah di BI sekitar 10 tahun terakhir, sementara Aida dan Solikin adalah figur yang menghabiskan jenjang karirnya lebih dari 30 tahun di bank sentral.
Di tengah turbulensi geopolitik global dan agenda domestik untuk mengakselerasi target pembangunan, kepemimpinan baru bank sentral tersebut diyakini bisa menjaga stabilitas nilai tukar sembari memperkuat transmisi kebijakan ke sektor riil.
Bukan Paket Politik
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kepemimpinan bank sentral kali ini dijalankan dengan pertimbangan matang demi kepentingan jangka panjang, bukan sekadar faktor politis.
"Kita melihat agak jauh dari unsur politik, karena sosok yang dipilih adalah sosok yang berpengalaman bahkan di BI ini kan sudah dua periode beliau menjadi deputi senior,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (4/9/2026).
Dalam diskusi "Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional” tersebut, dia menilai Destry sebagai sosok berpengalaman di dunia moneter dan perekonomian makro.
Iwan yakin bahwa penetapan Destry sebagai pimpinan BI merupakan pertaruhan kredibilitas presiden, sehingga presiden tidak sembarang menaruh sosok di sana, karena Prabowo akan menanggung beban politik jika kinerjanya tidak sesuai harapan.
“Saya kira yang menanggung apa beban politiknya juga adalah presiden, ke depan jadi saya melihat bahwa pemilihan gubernur yang baru ini sudah sudah apa agak jauh dari unsur politik dan sudah on the track,” sambungnya.
Ia juga menilai bahwa Destry, adalah sosok yang tangguh dan bisa membaca peluang dengan menciptakan kebijakan yang antisipatif, terlebih Indonesia ini saat ini masih sangat terpengaruh misalnya impor bahan bakar minyak.
“Jadi kalau Gubernur BI sekarang ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap pengendalian nilai tukar rupiah di situ bisa kita nilai kegagalan dan keberhasilannya,” sambungnya.
Ditugaskan Mendukung Agenda Pembangunan
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, mengatakan bahwa pemilihan nama calon pimpinan bank sentral oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk komitmen konkret menghormati independensi institusi tersebut.
"Dengan Presiden mengusulkan Ibu Destry Damayanti, Ibu Aida Budiman, dan Solikin, itu menunjukkan bahwa Presiden menjaga dan menghormati independensi Bank Indonesia dengan mengusulkan figur-figur teknokrat," ujarnya.
Figur tersebut, lanjut dia, terlibat langsung dalam merumuskan kebijakan moneter, terutama dalam menyeimbangkan dinamika tekanan global dengan agenda pembangunan domestik seperti penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Menurut Kamrussamad, untuk menopang target pertumbuhan ekonomi menuju 6% pada 2027, dibutuhkan perputaran likuiditas nasional hingga Rp28.031 triliun yang bersumber dari paduan instrumen fiskal, moneter, serta industri keuangan.
Oleh karena itu, ia menyoroti pentingnya efektivitas transmisi kebijakan moneter di bawah kepemimpinan baru BI, khususnya agar penurunan suku bunga acuan (BI-Rate) dapat dirasakan secara nyata dan cepat oleh sektor perbankan dan dunia usaha.
"BI-Rate dinaikkan itu transmisinya cepat sekali, perbankan langsung menyesuaikan lending rate-nya. Kalau BI-Rate-nya 4,5% misalnya, lending rate-nya sudah 11–12% karena cost of funds mahal. Tapi begitu BI-Rate diturunkan, itu transmisinya lambat," tegasnya.
Baca Juga: Destry Damayanti Resmi Pimpin Bank Indonesia, Era Baru Bank Sentral?
Selain perbaikan transmisi suku bunga, Kamrussamad juga meminta otoritas moneter memperkuat instrumen Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Giro Wajib Minimum (GWM) agar dana perbankan terdistribusi optimal ke sektor riil.
Selama ini, dana-dana demikian tersedot ke instrumen moneter sehingga kurang berdampak dalam mendongkrak kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang saat ini masih berada di kisaran 19,8%.
Indonesia, lanjut dia, perlu dorongan dari otoritas moneter untuk mengawal pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, di mana setiap pertumbuhan 1% bisa menciptakan sampai 950.000 lapangan kerja baru.
"Indonesia tidak akan bisa take off jadi negara maju kalau kontribusi industri manufakturnya masih di bawah 20% dari PDB. Itulah kenapa kemudian kami minta kepada BI untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan Otoritas Jasa Keuangan," ujar Kamrussamad. (par)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
