Isu Pesanan Istana dan Perluasan Fungsi AHWA di Balik Terpilihnya Gus Kikin Sebagai Ketum PBNU

Jakarta, The Stance – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031, yakni Kyai Haji (KH) Abdul Hakim Mahfudz yang tak lain adalah cicit pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.

Ulama yang akrab dipanggil Gus Kikin itu terpilih melalui mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) setelah sebelumnya mendapatkan restu dari Rais Aam serta meraih suara tertinggi dari muktamirin sebanyak 472 suara.

Sosok yang mengawali karir struktural di NU pada 2022 sebagai Ketua PBNU itu mengalahkan 4 calon lain: KH Zulfa Mustofa (262 suara) KH Abdussalam Shohib (261 suara), KH Yahya Cholil Staquf (258 suara), dan KH Abdul Ghofar Rozin (55 suara).

Penetapan hasil musyawarah yang dilangsungkan secara tertutup sejak pukul 06.20 hingga 07.00 WIB ini diumumkan melalui pembacaan Berita Acara oleh KH Anwar Iskandar.

“Setelah melakukan musyawarah dari lima nama calon yang diajukan, maka anggota secara mufakat memutuskan untuk memilih Kiai Haji Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin, menjadi Ketua Umum PBNU,” ujar KH Anwar saat membacakan keputusan AHWA di hadapan muktamirin.

Dugaan intervensi istana mengemuka, menyusul laporan Tempo, di mana Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) disebut bergerilya untuk memenangkan paket Rais Aam KH Miftahul Akhyar-Ketum Gus Kikin.

Pertemuan terjadi di rumah petinggi Gerindra membahas pemenangan paket, dihadiri Sekjen PBNU yang juga Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid.

Pengurus Cabang NU (PCNU) yang mendukung paket pemerintah disebut-sebut akan mendapat "insentif".

Usai ditetapkan, Gus Kikin menandatangani dan membacakan “Kontrak Jam'iyah”, sebuah pakta integritas yang merangkum delapan poin komitmen kepemimpinannya.

Dalam pakta tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Tebuireng itu menggaransi dirinya bersih dari afiliasi politik praktis, tidak sedang menduduki jabatan politik dan tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dalam satu tahun terakhir.

Gus Kikin juga berjanji mematuhi setiap kebijakan dan keputusan Rais Aam serta Pengurus Besar Syuriyah sebagai pimpinan tertinggi NU. Sidang pleno muktamar juga menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU.

“Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam Kontrak Jam'iyah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan, dan Peraturan PBNU,” ucapnya.

Gus Kikin adalah putra KH Mahfud Anwar dan Nyai Hj. Abidah Ma'shum, yang merupakan cucu pendiri PBNU Hadratussyaikh KH Hasyim Asyari. Berbeda dari ayahnya yang dikenal sebagai ulama, Gus Kikin awalnya lebih dikenal sebagai wirausahawan.

Sembari belajar agama di PP Sunan Ampel dan PP Syafiíyyah Seblak, Jombang, Gus Kikin menempuh pendidikan formal di SMP Negeri 1 Jombang dan SMA Negeri 2 Jombang. Dia lalu menekuni pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta.

Pekerjaan pertamanya terkait dengan logistik kelautan, yakni di Djakarta Lloyd di mana dia menjadi Kepala Cabang Cilegon (1988). Dari situ, dia memulai wirausaha hingga kini mengoperasikan setidaknya 22 perusahaan.

Pengabdian ke pesantren dimulai pada 2016 ketika dia diamanati menjadi Wakil Pengasuh Ponpes Tebuireng. Pada 2020, setelah Gus Solah (KH Salahuddin Wahid) wafat, dia ditunjuk menjadi pengasuh Ponpes Tebuireng.

Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Umum PBNU. Dia memuji pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang berjalan guyub dan rukun.

"Saya ucapkan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih dan saya ucapkan selamat atas berjalannya Muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun," katanya.

Prabowo menilai NU menunjukkan bahwa perbedaan dan kompetisi sehat dapat diwujudkan dalam organisasi beranggotakan puluhan juta orang. Prabowo pun mendorong kontribusi nyata NU untuk bangsa Indonesia.

"Saya kira NU memberi contoh kepada seluruh rakyat Indonesia bagaimana sebuah organisasi yang anggotanya puluhan juta, pesantrennya ribuan, kiainya puluhan ribu, tapi bisa melaksanakan muktamar dengan sukses dan damai," tuturnya.

Namun faktanya, sempat terjadi kericuhan di lokasi Muktamar NU pada Minggu, 30 Agustus 2026. Suasana memanas setelah pimpinan sidang pleno mengesahkan klausul mengenai masa iddah politik.

Ketentuan itu mewajibkan masa jeda 1 tahun bagi seseorang yang sebelumnya aktif dalam politik sebelum dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan PBNU. Sejumlah peserta muktamar marah karena calonnya terganjal yakni Muhammad Yusuf Chudlori.

Sosok yang akrab dipanggil Gus Yusuf itu adalah Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah yang baru mundur pada Februari 2026. Massa pendukungnya pun merangsek masuk arena Muktamar.

Aksi saling jotos sempat terjadi, spanduk di sisi timur lokasi acara pun robek. Massa saling dorong dan tertahan di depan pintu ruang muktamar oleh pasukan Bantuan Serba Guna (Banser) NU.

Menteri Sosial sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah adanya intervensi Istana dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-35.

“Tidak ada intervensi, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan dalam proses muktamar ini,” kata Gus Ipul, saat ditemui sebelum rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR RI, Senin 31 Agustus 2026 malam.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa isu mengenai adanya paket calon ketua umum PBNU dari “Istana Negara” hanya kabar beredar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Ah, itu isu-isu saja. Banyak isu di luar sana ya. Banyak sekali, dulu tahu sendiri kan isunya kayak apa ini. Tapi, ternyata kita lihat semua berjalan lancar, ya,” kata Gus Ipul.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul pun mengaku bersyukur seluruh rangkaian Muktamar NU ke-35 telah selesai dilaksanakan. Ia pun mengeklaim penyelenggaraan Muktamar NU berjalan sukses dan seluruh target yang ditetapkan dapat tercapai.

“Mudah-mudahan ya ini dengan hasil yang sudah kita dapatkan bisa kita tindak lanjuti, untuk kemudian NU bisa berkontribusi lebih besar bagi kepentingan agama, bangsa, dan negara,” kata dia.

Kubu Gus Ipul dikenal berseberangan dengan kubu Cak Imin, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang disebut-sebut mengusung Gus Yusuf sebagai calon Ketum PBNU.

Muktamar tersebut resmi ditutup kemarin oleh Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengaku menerima kartu tanda anggota (KTA) NU dari Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Aktivis NU Bahrawi menilai terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU melalui mekanisme AHWA mengindikasikan nuansa politik yang kini berkurang.

Mekanisme AHWA, di mana para ulama dan kyai sepuh menjadi pihak penentu, dinilai tepat untuk memilih Ketua Umum PBNU, mengingat organisasi Islam terbesar di Indonesia itu memiliki daya tarik politik yang kuat.

"Ada semacam circumstances [keadaan] yang lebih bersifat politis memang dalam setiap pemilihan Ketua Umum PBNU, tapi saya kira memang ada beberapa faktor politik yang tidak begitu terlihat ketika menggunakan metodologi AHWA ini," ujarnya, Senin 31 Agustus 2026.

Di sisi lain, Gus Kikin saat belum dipilih menjadi Ketua Umum PBNU telah berulangkali menyatakan ingin PBNU kembali ke Qanun Asasi atau aturan dan ukhuwah NU, atau memperkuat karakter NU sebagai organisasi keagamaan-kemasyarakatan.

"Dan saya kira ini memang langkah yang agak sedikit sangat tepat karena bagaimanapun, NU ini sangat 'sexy' sekali secara politik, apalagi menjelang Pemilu 2029." tambahnya.

Menurut catatan The Stance, AHWA secara formal baru dibakukan dengan masuk ke dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU dalam Muktamar ke-33 NU di Jombang pada tahun 2015.

Namun secara historis, ide AHWA sudah pernah digunakan sebagai tonggak musyawarah pada Muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984 untuk memilih Rais Aam PBNU.

Namun, pada Muktamar ke-35 NU di PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Senin 31 Agustus 2026, kewenangannya diperluas dengan mandat menentukan posisi Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai proses pemilihan kepemimpinan baru PBNU bisa disebut legitimate dan demokratis meski Rois Am dan Ketua Umum dipilih melalui AHWA.

Menurut dia, Muktamirin tetap dilibatkan dalam proses penjaringan aspirasi, sehingga menjadi salah satu faktor yang memperkuat legitimasi kepemimpinan baru PBNU.

“Terpilihnya KH Miftahul Ahyar sebagai Rois Am dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Tanfiziyah PBNU (2026-2031) bisa dikatakan sangat legitimate dan demokratis,” ujar Umam dalam keterangannya, Senin 31 Agustus 2026.

Selain memperoleh suara terbanyak, Umam menilai legitimasi Gus Kikin juga diperkuat oleh sejumlah faktor historis dan sosial.

Mulai dari latar belakang Gus Kikin yang berasal dari Tebuireng, cicit Hadrotusyaikh KH Hasyim Asy'ari, penerimaan yang kuat di Jawa Timur, memiliki jejaring pesantren serta karakter kepemimpinan yang dinilai relatif manajerial dan moderat.

Meski demikian, Umam menengingatkan bahwa legitimasi itu harus segera diterjemahkan menjadi kemampuan mengonsolidasikan organisasi. Rekonsiliasi internal menjadi pekerjaan rumah paling awal bagi Gus Kikin setelah terpilih.

“Rekonsiliasi internal harus menjadi prioritas utama bagi kinerja pengurus baru. Hindari membangun kepengurusan berdasarkan logika winner takes all,” katanya.

Baca Juga: Prabowo Tundukkan Ormas Islam, Dapat Restu Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Trump

Selain itu, keseimbangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah perlu dibangun. “Kewibawaan ulama dan Syuriyah ditempatkan sebagai jangkar moral-organisasional, sementara Tanfidziyah berkonsentrasi pada eksekusi organisasi yang profesional.”

Dengan pembagian tersebut, ia menilai potensi konflik kewenangan dan personalisasi kekuasaan di tubuh PBNU dapat diminimalkan.

Pekerjaan rumah lainnya adalah menjaga jarak yang sehat dari politik praktis. NU tetap memiliki peran besar dalam politik kebangsaan. Namun, PBNU perlu membedakan kepentingan kebangsaan dengan kepentingan elektoral individu/kelompok.

“NU tentu tidak mungkin steril dari politik karena memiliki peran kebangsaan yang besar. Tetapi PBNU perlu membedakan secara tegas antara politik kebangsaan NU dan kepentingan elektoral individu atau kelompok,” katanya. (est/ags)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance