Jakarta, TheStance – Sebanyak 16 ormas Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), akhirnya menyetujui keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) milik Donald Trump.
Persetujuan ini diberikan setelah Prabowo mengundang para tokoh agama Islam dan pimpinan ormas Islam ke istana, Selasa (3/2/2026) siang untuk menjelaskan keputusannya bergabung ke dewan itu untuk mengatasi persoalan di Gaza, Palestina.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholis Staquf, menyebut telah mendapatkan penjelasan langsung dari Prabowo terkait alasan bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian ini.
"Saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima, bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada Presiden," kata Yahya.
Yahya menegaskan bahwa setiap ormas dan para tokoh telah memberi masukan pada presiden dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dia juga menyebut Presiden berkomitmen mengirim pasukan perdamaian melalui BoP.
Hal senada disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Ia mengatakan dalam diskusi ini Prabowo telah menjelaskan secara utuh keputusannya bergabung BoP.
"Kami sangat memahami dan mendukung langkah-langkah pemerintah terkait dengan BoP ini," ucap Mu'ti yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam kabinet Prabowo-Gibran.
MUI: Prabowo Janji Keluar dari BoP Jika Tidak Sejalan
Ketum MUI KH M Anwar Iskandar juga menyatakan mendukung keputusan Indonesia bergabung dalam BoP selama dinilai masih sesuai koridor dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Dalam pertemuan itu, Anwar pun menyebut Prabowo menyatakan siap keluar dari BoP jika dinilai organisasi itu sudah tak sejalan lagi dengan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Ia menyatakan dalam pertemuan itu, Prabowo menjelaskan bergabungnya Indonesia ke BoP semata-mata untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
"Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP. Ini yang penting kita catat," kata Anwar.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis mengatakan bahwa ia sempat menyampaikan keraguannya atas langkah Indonesia ini.
Pertama, ia mengaku skeptis karena PM Israel Benyamin Netanyahu yang hingga hari ini bersikukuh tak mengakui Palestina sebagai negara.
Kedua, militer Israel yang masih menggencarkan serangan ke wilayah Palestina. Oleh karena itu, ia pun berpesan kepada Prabowo agar Indonesia mengambil langkah konkret dalam hal ini.
"Kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka," ujarnya.
Sebelumnya, MUI Minta RI Mundur dari Board of Peace
Sebelumnya, Cholil termasuk salah satu tokoh yang vokal menyuarakan kritik atas langkah Prabowo membawa Indonesia bergabung dengan BoP yang digagas Donald Trump.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menjelaskan BoP digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan anggotanya ada Perdana Menteri Israel Netanyahu yang melakukan penjajahan terhadap Palestina.
Apalagi, dalam keanggotaan BoP tidak ada negara Palestina. Ditambah lagi, bergabungnya Indonesia ke BoP ditarik bayaran keanggotaan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun sempat meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace, termasuk opsi untuk menarik diri dari forum tersebut.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Cholil dalam akun X pribadinya, Rabu (28/1/2026).
Cholil kini berpesan ke Prabowo agar Indonesia berperan aktif. Ia menyatakan agar keterlibatan Indonesia justru jangan sekedar melegitimasi penjajahan di Palestina.
"Kata pak presiden ketika itu kebijakan kemudian langkah yang tidak sesuai kami akan abstain dan absen, kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP itu," ujar Cholil.
Menag Samakan Langkah Prabowo dengan Perjanjian Hudaibiyah
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai keputusan Prabowo bergabung ke BoP mengingatkannya pada Perjanjian Hudaibiyah, kesepakatan damai antara Rasulullah Muhammad dan kaum Quraisy yang kala itu menguasai Mekah.
“Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya mengingatkan kita kepada dulu ada Perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan Rasulullah,” ujar Nasaruddin di Istana Kepresidenan Jakarta.
Untuk diketahui, Perjanjian Hudaibiyah menetapkan gencatan senjata selama 10 tahun dan membuka jalan bagi umat Islam menunaikan ibadah umrah. Meski sempat menuai keraguan, kesepakatan itu justru terbukti membawa kebaikan.
Ia pun menyamakan situasi tersebut dengan keputusan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian, yang juga diiringi keraguan sejumlah pihak terhadap manfaat organisasi yang digagas Trump.
"Nah kita berharap semoga Bapak Presiden melalui doanya para ulama, doanya warga masyarakat, Indonesia akan semakin memiliki posisi penting dalam dunia internasional. Saya kira gitu," ujarnya.
Menlu RI: Kemerdekaan Palestina jadi Target Indonesia di BoP
Terkait pernyataan tentang kemungkinan Indonesia keluar dari BoP , Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan bergabungnya Indonesia ke BoP untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina.
Sugiono menekankan Indonesia dalam BoP ini berpegang teguh pada tujuan tersebut. "Itu trajektori yang kita ingin capai yang kita lihat saya kira koridor-koridornya ada di situ," kata Sugiono usai pertemuan itu.
Sugiono mengakui situasi saat ini masih cukup rapuh. Ia mencontohkan salah satunya militer Israel yang kembali menggencarkan serangan ke wilayah Palestina hingga kini.
Ia menambahkan, situasi di Gaza juga perlu diselesaikan secara dingin. Untuk itu, ia menegaskan masuknya Indonesia ke BoP ini merupakan komitmen Indonesia dalam menciptakan perdamaian di di Palestina dan Gaza.
"Kemudian seperti juga saya sudah sampaikan. bahwa kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara dan itu sudah jelas," ujar Sugiono.
Gusdurian Desak Prabowo Cabut Keanggotaan RI dari Board of Peace
Berbeda dari PBNU, Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid, menilai, BoP tak memiliki mandat hukum internasional yang jelas.
Bahkan, organisasi inisiatif Trump itu berpotensi melemahkan mekanisme resmi lembaga multilateral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, klaim Trump bahwa BoP dibuat untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza dinilai cacat moral.
Sebab, Israel yang puluhan tahun dan hingga kini menjajah Palestina justru masuk menjadi anggota dewan tersebut. Padahal, entitas zionis itu adalah pelaku utama genosida dan kehancuran masif yang dialami Jalur Gaza.
"Perdamaian sepihak tidak boleh dirumuskan dan ditentukan secara sepihak dengan mengabaikan sejarah, luka, dan suara rakyat Palestina. Perdamaian tanpa keadilan hanya akan mengawetkan penjajahan, pendidikan, dan penindasan," kata Alissa Wahid dalam keterangannya, pada Selasa (3/2/2026).
Keterlibatan Indonesia dalam BoP justru bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Konstitusi secara tegas menyatakan, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Apalagi, Indonesia disebut-sebut wajib membayar Rp17 triliun untuk bisa menjadi anggota permanen organisasi tersebut.
Baca Juga: Belum Izin DPR, Keputusan Prabowo Setor Rp16 Triliun ke "Dewan Perdamaian" Tak Sah
Menurut Ketua Tanfidziyah PBNU 2022-2027 ini, setiap perjanjian internasional yang berpotensi membebani keuangan negara semestinya memperoleh persetujuan DPR terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945.
“Keterlibatan Indonesia dalam inisiatif ini hanya akan menempatkan Indonesia pemberi legitimasi pada kepentingan kekuatan global yang melanggengkan penindasan di Palestina,” katanya.
Gusdurian mendesak Presiden Prabowo agar segera mencabut keanggotaan RI dari BoP. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
