Lagi, Prabowo Sebut Pengkritiknya 'Antek Asing'

Jakarta, TheStance  – Narasi ‘kekuatan asing’ kembali digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons sejumlah isu yang terjadi di masyarakat.

Terbaru, hal itu disampaikan Prabowo dalam agenda 'Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026' di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menuding ada kelompok yang kerap mengkritik pemerintah dan dikendalikan oleh kekuatan asing.

Dia juga menyebut kelompok tersebut juga berkeinginan untuk terus menciptakan demo atau unjuk rasa di tanah air. Akan tetapi, menurut Prabowo, tujuan utamanya bukanlah demo melainkan kerusuhan yang terjadi setelahnya.

"Demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara," ungkapnya.

Meski tidak menyebutkan detail, Prabowo mengklaim kelompok-kelompok itu sedari awal sudah mengetahui jika mereka dibantu atau didukung oleh kekuatan asing untuk membuat kekacauan di Indonesia.

Oleh sebab itu, ia mengimbau agar seluruh upaya memecah belah bangsa dapat dihentikan karena masyarakat yang justru menjadi korban akibat aksi tersebut.

"Jadi kelompok-kelompok ini, sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya, yakin saya, dan saya punya bukti," klaimnya.

Prabowo lantas meminta agar kelompok tersebut tidak merusak bangsa dengan memecah belah masyarakat dan menempuh cara konstitusional

"Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo silakan 2029 bertarung," tantangnya.

Pernyataan Presiden Prabowo yang menggunakan narasi ‘kekuatan asing’ atau ‘antek asing’ dalam pidato atau perkataannya bukan kali pertama. Jejaknya tertancap jauh sebelum dia menjadi presiden.

Saat debat Pilpres 2014, Prabowo menyebut "kekayaan nasional kita diambil dan mengalir ke luar negeri." Sebagai solusi, dalam tiap kampanyenya Prabowo pun mengeluarkan jargon "kesejahteraan dan kemakmuran rakyat."

Narasi kontra kepada asing turut ia munculkan setelah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2014. Ia menuding keterlibatan asing berpihak ke Jokowi-JK sehingga membuat ia bersama Hatta Rajasa kalah.

Pada Januari 2024, bertepatan momen kampanye calon presiden (capres) yang diadakan di Semarang, Jawa Tengah, Prabowo yang maju sebagai capres untuk ketiga kalinya kembali mengeluarkan narasi antek asing.

"Kalau ada pihak yang menyatakan Indonesia suram jangan terlalu didengarkan, sebab "jangan-jangan mereka itu antek-antek asing yang selalu mau Indonesia miskin," ucapnya kala itu.

"Pemilihan tahun ini sangat penting. Banyak kekuatan yang ingin Indonesia pecah. Banyak kekuatan yang ingin Indonesia terus lemah. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara maju," tandasnya.

Saat mantan Danjen Kopassus itu menjabat Menteri Pertahanan RI (Menhan), Prabowo juga menyinggung pihak yang selalu menjelek-jelekkan program food estate adalah antek-antek asing.

“Makanya kalo ada orang yang jelek-jelekin gak boleh food estate, inilah itulah, saya kuatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin,” ujarnya.

Narasi itu konsisten dilontarkan Prabowo termasuk setelah ia terpilih sebagai presiden.

Saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Indonesia pada April 2025, Prabowo melemparkan kecurigaannya perihal siapa aktor di balik demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang TNI yang kemudian diloloskan DPR.

"Coba perhatikan secara obyektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus obyektif, dong," tuturnya.

Prabowo lalu mengaitkannya dengan kebijakan Presiden AS, Donald Trump, yang membubarkan lembaga donor, USAID, Maret 2025 silam. Prabowo mengeklaim terdapat "bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM di mana-mana, termasuk Indonesia.

Sebulan berselang, Prabowo kembali menyentil terdapat kekuatan pihak luar yang ingin Indonesia tidak eksis dan terpecah belah.

Pemicunya, "kekayaan alam Indonesia begitu besar," tegas Prabowo.

Akademisi sekaligus pakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Bandung, Kunto Adi Wibowo, menyebut dalam ranah komunikasi politik penggunaan narasi antek asing oleh Prabowo bisa digunakan untuk meraih simpati dan menciptakan sebuah musuh bersama.

“Pertama, menyatukan kita sebagai sebuah identitas. Lalu yang kedua, menempatkan diri Prabowo sebagai seseorang yang dianggap patriotik dan nasionalis karena dianggap membela kepentingan Indonesia,” ujar Kunto dikutip dari Tirto.

Kunto melihat bahwa Prabowo selama ini memandang sebuah negara sebagai satu entitas keluarga. Dimana, ia berperan sebagai bapak dan masyarakat adalah anak-anaknya yang sedang berkompetisi dengan entitas asing.

“Dan semua usaha asing dianggap melemahkan kedaulatan negara. Cara berpikir ini sih kalau menurut saya yang jadi masalah. Ketika cara berpikir politik dunia masuk ke politik dalam sebuah negara tanpa ada filter dan tanpa ada pemisahan yang bagus,” ungkapnya.

Strategi komunikasi politik ini juga bisa dilihat sebagai bentuk retorika yang dibangun Prabowo untuk membangun simpati publik demi mengalihkan perhatian atas permasalahan kebijakan.

“Memang ini strategi retorika yang juga membangun simpati populis gitu kan. Bahwa kalau ada yang gagal dengan kebijakannya ya itu salah asing. Kalau ada yang ribut-ribut ya itu pasti asing. Jadi semua yang jelek akan disematkan pada asing. Dan dengan demikian dia menghindari akuntabilitas,” ujarnya.

Pengamat hukum tata negara sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menjelaskan di balik pidato "anti-asing" yang baru saja terjadi, tanda-tanda setelan otoritarianisme tergambar dengan jelas.

"Yang sedang ditarget Prabowo, menurut saya, adalah semua yang sedang mengkritik pemerintah. Jadi, yang mengkritik pemerintah itu biasanya, tentu saja, organisasi non-pemerintah," ucap Bivitri.

Apa yang dilakukan Prabowo, sebut Bivitri, merupakan "ciri khas demagog" atau pemimpin yang mengutamakan narasi-narasi publik untuk meningkatkan nasionalisme secara sempit, dan pada akhirnya dimanfaatkan demi "membentuk kekuatan dirinya di mata rakyat."

Bivitri menjelaskan, pemimpin "demagog" kerap alergi terhadap kritik, dan biasanya untuk mengatasinya adalah dengan 'kill the messenger' pihak yang mengkritik pemerintah.

"Jadi, sebenarnya, dia sedang mengadu domba warga dengan warga. Dia sedang bikin orang-orang yang suka, mudah, termakan narasi kultus individu, untuk benci kepada orang yang mengkritik pemerintah," tegasnya.

Hal itu, kata Bivitri, tentunya memiliki konsekuensi.

Pertama, narasi kebencian berpeluang berdampak terhadap terjadinya tindak kekerasan. Mereka yang pro-pemerintah bisa jadi memperoleh justifikasi untuk mempersekusi mereka yang mengkritik pemerintah.

"Prabowo saja bilang 'asing' nih. Akhirnya mereka diserang. Bisa begitu," ungkapnya.

Kedua, berimplikasi dari aspek hukum, salah satunya dengan dilakukannya pengetatan pemberlakuan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.

Akibatnya, tidak hanya mudah diawasi lantaran sifat aturan ini yang dinilai masih berwatak Orde Baru, setiap LSM juga dikhawatirkan bakal dipersempit ruang geraknya.

"Jika sudah begitu, akibatnya nanti pemerintah akan tidak ada kontrol,"

"Jadi, kita harus paham konteks besarnya. Yang namanya demokrasi itu sebenarnya kuncinya adalah akuntabilitas. Kekuasaan harus dibatasi. Harusnya begitu. Nah, lembaga yang bisa mengawasi secara formal, sekarang semua sudah dikooptasi, bisa dibilang." katanya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance