Jakarta, The Stance -- Ketika media barat ramai memberitakan bahwa aksi demonstrasi Iran kental dengan kekerasan oleh pemerintah, fakta di lapangan justru menunjukkan kelompok anti-pemerintah yang menjadi biang kerusuhan.
Selain itu terkuak bahwa data korban jiwa yang diberitakan media Barat dikutip dari organisasi kemanuasiaan yang didanai Amerika Serikat (AS). Fakta bahwa AS berperan di balik demonstrasi besar-besaran di Iran tidak bisa ditutupi lagi.
Dalam laporan investigasi Max Blumenthal dan Wyatt Reed, jurnalis The Grayzone, media-media Barat hanya fokus pada aksi represif pemerintah Iran, tetapi abai dengan berbagai bukti yang menunjukkan aksi kekerasan kelompok anti-pemerintah.
Di Kota Mashhad dilaporkan kelompok anti-pemerintah membakar kantor pemadam kebakaran hingga menewaskan petugas di dalamnya.
Mereka juga membakar bus, menyerang pekerja balaikota, dan merusak stasiun metro. Menurut otoritas kota setempat, kekacauan itu menyebabkan kerugian lebih dari US$18 juta (Rp302 miliar).
Di Kota Kermanshah, para perusuh anti-pemerintah menembak mati seorang anak berumur tiga tahun bernama Melina Asadi. Kelompok perusuh juga terekam menembakkan senjata yang mengarah ke aparat keamanan.
Di kota-kota seperti Hamedan hingga Lorestan, kelompok perusuh yang diduga kuat disponsori Israel dan Amerika Serikat (AS) juga merekam diri saat memukuli petugas keamanan tak bersenjata hingga tewas karena mencoba menghentikan aksi mereka.
Aksi Teror yang Tak Disorot Media
Di Ibu Kota Teheran, kelompok itu menyerang serta membakar Masjid Abu Dzar yang bersejarah. Para perusuh juga membakar Masjid Agung Sarableh dan makam Muhammad ibn Musa al-Kadhim di Khuzestan.
Perusuh juga membakar gedung pemerintah kota di pusat Karaj dan pasar Rasht. Di Borujen, kelompok anti-pemerintah dilaporkan membakar perpustakaan bersejarah yang berisi naskah-naskah kuno dalam satu malam penjarahan dan kehancuran.
Dari berbagai insiden kerusuhan tersebut, ironisnya sangat minim pemberitaan oleh media Barat. Mereka tidak menyebutkan bagaimana demonstran anti-pemerintah melakukan kerusuhan dan bertanggung jawab atas kematian warga Iran.
Bahkan meski berbagai aksi anarkis demonstran anti-pemerintah terekam di media sosial, termasuk bagaimana sejumlah demonstran membawa senapan dan menembak, tidak ada pemberitaan di media mainstream Barat soal itu.
Sebaliknya, media barat justru menyorot tindak kekerasan yang dituduhkan kepada pemerintah Iran. Dalam peliputannya, banyak media barat yang mengacu pada angka korban jiwa yang dihimpun oleh organisasi aktivis HAM yang berbasis di AS.
Mereka membawa data korban tewas yang memicu perdebatan, karena terlalu tinggi angkanya dan tidak kredibel karena memasukkan nama orang lain yang kemudian kebingungan karena namanya masuk di sana.
Demikian juga soal isu eksekusi demonstran. Dalam wawancaranya dengan Fox News, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah adanya rencana eksekusi terhadap demonstran. Ia juga menepis angka korban tewas yang beredar.
“Saya dengan tegas menolak angka-angka tersebut. Itu dilebih lebihkan dan merupakan bagian dari kampanye disinformasi untuk mencari alasan melakukan agresi baru terhadap Iran,” ujar Araghchi.
Organisasi Kemanusiaan di Balik Data Korban Tewas Iran
Non-Governmental Organization (NGO) berbasis di AS, yaitu Rights Activist in Iran (HRAI) dengan anak medianya Human Rights Activists News Agency (HRANA), menjadi acuan utama media besar memberitakan jumlah korban tewas demonstrasi Iran.
Laporan mereka menjadi dasar pemberitaan oleh media besar macam CNN, The Wall Street Journal, NPR, ABC News, Sky News, hingga The New York Post.
Bahkan, kolumnis The Guardian, Owen Jones, menyebut HRAI sebagai kelompok “terhormat” dan menyatakan bahwa angka korban yang mereka rilis “kemungkinan justru masih di bawah kenyataan”.
HRANA menyebut bahwa jumlah korban tewas mencapai 4.276 orang, anak-anak 28 orang, petugas keamanan 180 orang, warga yang tak berpartisipasi dalam demonstran sejumlah 35 0rang.
HRANA tak ragu mempublikasikan identitas sebagian korban dan tahanan, termasuk nama, usia, dan foto. Meski warganet kemudian menemukan berbagai kejanggalan termasuk korban tewas yang ternyata masih hidup, di Israel.
Jumlah korban yang dilaporkan HRANA berbeda dengan versi pemerintah Iran. Otoritas Iran menyebut sedikitnya 3.117 orang tewas selama aksi protes yang berlangsung beberapa minggu, jauh lebih rendah dibanding laporan HRANA.
Ihwal metodologi, menurut laporan Al Jazeera, juru bicara HRANA menolak mengungkapkan informasi mengenai sumber pendanaan, anggota, dan metodologi pengumpulan data dengan alasan keamanan.
Metode verifikasi data juga tidak dijelaskan secara rinci di situs resminya.
Kucuran Dana CIA Di balik Organisasi Kemanusiaan
HRAI didirikan pada 2005, tidak jelas siapa pendirinya. Pada 2006, sekelompok kecil aktivis Iran mulai mengorganisasi protes atas pelanggaran HAM, terutama terkait tahanan politik, serta melakukan pendokumentasian dan kampanye edukasi publik.
Pada 2010, HRAI sempat terdaftar secara legal di Iran dan beroperasi secara terbuka. Namun, organisasi ini mengaku menjadi sasaran penindakan aparat.
Amnesty International mencatat sedikitnya 29 anggota HRAI menjadi target penggerebekan pada Maret 2010, dengan 15 orang ditangkap.
Selang beberapa waktu, HRAI mendaftarkan diri sebagai organisasi nirlaba di AS dan mulai berfokus pada penguatan jaringan, pemanfaatan teknologi, serta pencarian sumber pendanaan.
HRAI dalam situs resminya mengaku tak menerima dukungan dana dari pemerintah maupun kelompok politik.
Namun, dalam pernyataan yang sama, mereka menyebut menerima donasi dari National Endowment for Democracy (NED), yang mereka klaim sebagai organisasi non-pemerintah nirlaba asal AS.
Padahal sudah jadi rahasia umum kalau NED adalah kepanjangan tangan CIA, Badan Intelijen AS. NED organisasi yang mengaku nirlaba itu berdiri pada 1983 oleh pemerintahan Ronald Reagan pasca reputasi CIA tersandung skandal besar.
Meski secara teknis merupakan lembaga swasta, NED hampir sepenuhnya didanai pemerintah AS dan jabatannya diisi oleh mantan aparat intelijen.
Baca Juga: Perang Iran-Israel: Siapa yang Akan Menang?
“Akan sangat buruk jika kelompok pro-demokrasi dunia terlihat didanai CIA,” kata Carl Gershman, mantan presiden NED dalam laporan MintPress.
Besaran kucuran dana yang diterima HRAI dari NED terbilang signifikan. Jurnalis Michael Tracey mencatat bahwa pada 2024 saja, NED menyuntikkan dana lebih dari US$900 ribu kepada organisasi tersebut.
Selain HRAI, NGO lain yang kerap dikutip oleh media dalam memberitakan gelombang demonstrasi Iran adalah Abdorrahman Boroumand Center For Human Rights in Iran (ABCHRI).
Kendati tak mencantumkan laporan aliran dana, NED secara gamblang turut memberikan dukungan pada ABCHRI.
Hal ini terlihat ketika NED menyebut ABCHRI sebagai mitra resmi, bahkan menganugerahkan Medali Goler T. Butcher kepada Roya Boroumand selaku direktur ABCHRI pada 2024 atas jasanya mempromosikan "demokrasi".
Operasi Menggulingkan Rezim

Selain mendukung pendanaan NGO, NED juga berperan dalam intervensi global.
Sebut saja manipulasi pemilu Rusia 1996, kudeta terhadap Hugo Chavez di Venezuela, Revolusi Maidan di Ukraina, hingga upaya menggulingkan pemerintahan Belarus, Kuba, Hong Kong, dan sejumlah negara.
Dikutip dari daftar agendanya, saat ini NED menjalankan 18 proyek aktif terkait Iran. Proyek-proyek itu bertujuan membangun jaringan media, aktivis, akademisi, dan politik untuk mendorong perubahan rezim dari otoritarianisme ke demokrasi ala Barat.
Apabila ditarik ke belakang, intervensi AS bermula sejak penggulingan Shah Mohammad Reza Pahlavi pada revolusi Islam 1979. Berubah menjadi Republik Islam, ketegangan sering terjadi antara Washington dengan Teheran.
Iran bahkan harus menghadapi sanksi ekonomi berat dari AS yang turut memperparah krisis ekonomi, memicu inflasi, meroketnya harga kebutuhan pokok, dan melonjaknya angka pengangguran.
Situasi inilah yang memantik aksi demonstrasi besar-besaran yang kemudian dimanfaatkan pihak eksternal untuk memancing kerusuhan dan pemberontakan, seperti di negara-negara lain.
Dukungan Donald Trump pada aksi demonstrasi dan penggulingan pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menjadi bukti bahwa AS masih getol ingin mengubah rezim di Iran.
Demonstrasi massif di Iran jadi salah satu celah mereka untuk menggulingkan Khamenei setelah perang 12 hari pada Juni 2025 gagal. (mhf)