Kontinuitas dan Pertumbuhan: Menguji Kesiapan Fiskal di Balik Agenda Besar

Oleh Harun Al-Rasyid Lubis. Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), pernah menjadi Tim Teknis Revitalisasi Perkeretaapian Nasional, dan kini aktif sebagai Chairman Infrastructure Partnership & Knowledge Center (IPKC).

Dalam beberapa bulan terakhir, publik kembali mendengar satu kata kunci yang berulang: kontinuitas.

Pesannya sederhana—melanjutkan program yang sudah berjalan, memperbaiki yang kurang, serta menambahkan inisiatif baru yang dianggap relevan dengan tantangan masa depan.

Secara normatif, kontinuitas adalah sesuatu yang wajar. Negara memang tidak bisa memulai dari nol setiap pergantian pemerintahan.

Namun, kontinuitas hanya akan menjadi kebijakan yang sehat apabila disertai satu hal yang sering luput dalam perdebatan politik: disiplin fiskal dan prioritas yang jelas.

Indonesia tidak kekurangan gagasan. Yang lebih mendesak adalah kemampuan untuk memilih secara rasional di bawah keterbatasan sumber daya.

Prabowonomics hadir dengan janji besar: keadilan sosial, pertumbuhan tinggi, dan stabilitas.

Agenda yang dibawa juga luas—hilirisasi yang lebih agresif, program sosial nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), modernisasi alutsista, penguatan kelembagaan investasi melalui Danantara, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta berbagai proyek konektivitas strategis.

Ambisi besar bukan persoalan. Persoalannya adalah apakah ambisi itu sejalan dengan ruang fiskal yang tersedia, kapasitas birokrasi, dan kemampuan tata kelola untuk memastikan hasilnya benar-benar produktif.

APBN kita tidak elastis. Setiap program baru, setiap proyek besar, pada dasarnya harus berbagi ruang dengan kebutuhan dasar lain: kesehatan primer, pendidikan, air bersih, infrastruktur perkotaan, hingga perlindungan sosial yang sudah berjalan.

Dalam situasi seperti ini, agenda pembangunan tidak dapat diperlakukan seperti daftar belanja yang terus bertambah tanpa pengurangan.

Program-program raksasa juga saling berebut input yang sama: lahan, energi, logistik, tenaga kerja terampil, perhatian regulasi, serta bandwidth politik.

Setiap proyek membawa konsekuensi biaya jangka panjang yang jarang disebut dalam pidato: biaya operasi dan pemeliharaan seumur hidup, kompensasi sosial-lingkungan, jaminan kontinjensi, serta opportunity cost yang sering tidak terlihat tetapi menentukan.

Satu rupiah yang dialokasikan untuk proyek yang kurang matang adalah satu rupiah yang tidak masuk ke puskesmas, perbaikan drainase kota, atau pelatihan vokasi yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Ambil contoh program MBG. Dampaknya bagi kualitas gizi dan kesehatan anak dapat sangat besar apabila dirancang dan dieksekusi dengan presisi.

Namun, program sebesar ini juga menuntut tata kelola yang sangat ketat: pilot yang terukur, e-procurement yang transparan, audit biaya per anak, serta pengawasan distribusi yang konsisten.

Tanpa itu, program yang mulia dapat berubah menjadi beban fiskal besar dengan risiko kebocoran yang sistemik.

Hal serupa berlaku pada agenda lain. Food estate, misalnya, berkali-kali menghadapi tantangan agro-ekologi lokal dan kapasitas kelembagaan.

Hilirisasi mineral dapat menjadi mesin nilai tambah, tetapi juga berpotensi menjadi jebakan subsidi energi dan polusi jika tidak disertai strategi dekarbonisasi dan transfer teknologi yang nyata.

IKN dan proyek kereta cepat memiliki potensi transformasional, tetapi juga dapat menjadi aset kurang produktif apabila permintaan tidak tumbuh secara organik dan tata kelola lahan tidak solid.

Modernisasi alutsista tentu penting bagi pertahanan negara. Namun, tanpa standardisasi platform dan perhitungan biaya siklus hidup 15–20 tahun, belanja pertahanan mudah tergelincir menjadi simbol prestise, bukan kesiapan strategis.

Di titik inilah kontinuitas sering menjadi problematik. Bukan karena melanjutkan itu salah, melainkan karena “kontinuitas” kerap menjadi istilah nyaman untuk menghindari keputusan paling sulit dalam kebijakan publik: menentukan prioritas dan mengatakan tidak.

Politik cenderung ingin segalanya sekaligus. Fiskal bekerja sebaliknya: satu demi satu, dengan pilihan yang keras.

Ketika pilihan tidak dilakukan, yang terjadi adalah kanibalisasi kapasitas. Program baru menggerus kualitas program lama. Target melebar, implementasi melemah, dan kepercayaan publik perlahan terkikis.

Danantara juga menarik untuk dicermati. Gagasan membangun lembaga investasi negara yang kuat terdengar menjanjikan. Namun pertanyaan utamanya bukan sekadar “bisa atau tidak,” melainkan “untuk apa dan dengan pagar tata kelola apa.”

Baca Juga: Merancang Ulang Pembiayaan Kereta Cepat Whoosh: dari Beban Menuju Investasi Berdaulat

Tanpa mandat yang jelas, transparansi portofolio, dan firewall politik yang tegas, lembaga seperti ini dapat menjadi instrumen yang justru melemahkan disiplin fiskal.

Pengalaman internasional menunjukkan sovereign fund yang berhasil bukanlah alat percepatan proyek apa pun, melainkan institusi akuntabilitas yang bekerja dengan standar tinggi dan independensi kuat.

Negara-negara yang melesat bukan karena menumpuk proyek glamor, tetapi karena mengerjakan hal mendasar secara konsisten: kesehatan primer, pendidikan berkualitas, transportasi publik yang andal, air bersih, listrik stabil, serta administrasi yang tertib dan kontrak yang ditegakkan.

Tesisnya sederhana: kontinuitas tanpa prioritas hanya akan menghasilkan mediokritas yang mahal. Jika Prabowonomics ingin menjadi lebih dari slogan, ia harus memeluk keterbatasan, bukan menolaknya.

Keberanian terbesar dalam ekonomi politik bukan menambah daftar janji, melainkan memilih dengan tegas apa yang benar-benar memberi manfaat bersih bagi publik.

Negara besar bukan yang paling lantang menjanjikan, tetapi yang paling disiplin menghitung—dan bersedia menghitungnya di depan rakyat.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.