Kontroversi Misi Board of Peace: Perdamaian atau Stempel Neokolonialisme Trump?

Jakarta, TheStance – Pertanyaan paling gamblang adalah: untuk apa Indonesia bergabung dengan organisasi buatan negara yang terang-terangan menjajah Palestina dan menghambat kemerdekaan Palestina?

Kamis (22/1/2026), bersama negara-negara sekutu Amerika Serikat (AS), Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan Dewan Keamanan (Board of Peace/BoP) di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan para menlu dari tujuh negara lain secara resmi bergabung di Dewan Perdamaian untuk Gaza.

Sejauh ini ada 19 negara yang telah menyatakan setuju bergabung, beberapa di antaranya adalah negara mayoritas muslim yang juga sekutu AS yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbanyak dunia itu berkomitmen "mendukung stabilitas di Palestina", sekalipun piagam setebal 11 halaman yang terdiri dari 8 bab dan 13 pasal itu tidak sekalipun menyebut Gaza.

“Para Menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan bergabung dengan Dewan Perdamaian,” menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.

Prabowo mengeklaim bergabungnya Indonesia dalam Dewan Keamanan Gaza adalah bentuk keseriusan Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional yang terus mendukung perdamaian di Gaza.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Prabowo kepada pers usai penandatanganan BoP, menyebut bahwa penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang.

Dosen Hubungan Internasional Al-Azhar Indonesia (UAI), Wildan Faisol, menganggap partisipasi Indonesia ke dalam BoP tidak etis, terlebih karena lembaga itu tak hanya rekonstruksi Gaza melainkan "misi perdamaian" lainnya.

“[Secara] etikanya gimana bisa setelah Indonesia menerima posisi strategis dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kemudian justru bergabung dengan organisasi yang secara tidak langsung melemahkan PBB?” kata Wildan kepada Tirto.

Dia juga menyoroti sikap Prabowo yang cenderung pasif ketika Israel kerap melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo terang-terangan bahwa keamanan Israel harus dijamin.

Posisi Indonesia yang mengemban jabatan Presiden Dewan HAM PBB, menurut Wildan, semestinya dapat dimanfaatkan untuk membentuk skema resolusi konflik yang lebih independen dan akomodatif.

“Ironisnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, bukannya membentuk sendiri skema yang ideal sesuai nilai-nilai HAM, tetapi justru mengglorifikasi agenda yang ditawarkan oleh negara pelanggar gencatan senjata,” katanya.

Pakar hubungan luar negeri dari Universitas Indonesia, Broto Wardoyo, mewanti-wanti pemerintah berhati-hati karena pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BoP tidaklah sederhana.

Selain itu dengan bergabung ke BoP, kemungkinan Indonesia juga harus berkontribusi dengan badan di bawahnya seperti Internasional Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi.

“Kita masuk ke Board of Peace ada beban masuk ISF. Nah, nanti yang kita kirim kombatan atau pasukan konstruksi sipil. Detailnya ini yang harus benar-benar berhati-hati,” kata Broto dilansir dari Republika.

Dipimpin langsung oleh Trump, dewan ini digadang sebagai kelompok pemimpin dunia yang mengawasi rencana gencatan senjata di Gaza. Banyak privilese yang didapat Trump selaku ketua bahkan setelah ia tak menjabat lagi sebagai Presiden AS.

Trump memiliki kewenangan menunjuk penggantinya di masa depan. Ia juga berhak memberikan arahan atau resolusi dalam pelaksanaan misi dewan tersebut.

Keseriusan Trump dalam mewujudkan BoP dibuktikan dengan membentuk subkomite dalam upaya merekonstruksi Gaza. Pada pertengahan Januari lalu, Trump telah membentuk “Dewan Eksekutif Gaza” yang bertugas mengawasi rekonstruksi.

Keanggotaan dari dewan tersebut di antaranya adalah pengusaha sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, utusan presiden Steve Witkoff, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, pejabat Turki, Qatar, Mesir, dan seorang pengusaha Israel.

Sama seperti dalam piagam BoP yang tak menyinggung Palestina, anggota Dewan Eksekutif Gaza juga menihilkan partisipasi warga Palestina. Kendati Dewan Eksekutif telah dibentuk, faktanya Israel masih melarang mereka masuk Gaza.

Dari sekitar 50 negara yang diundang Trump, hanya 24 negara yang mengonfirmasi bergabung dengan BoP. Mayoritas yang menolak bergabung adalah negara Barat anggota Organisasi Pakta Atlantik Utara (North Alliance Treaty Organization/NATO)

Perihal banyaknya negara yang bergabung, Andreas Krieg, seorang Profesor Studi Keamanan dari King’s College London, menyebut bahwa mereka bergabung karena termotivasi oleh akses dan pengaruh dari AS.

“Mereka ingin jalur langsung ke Gedung Putih, kursi di ruangan tempat kontrak, koridor, perlintasan, dan jadwal ditentukan, serta kesempatan untuk membentuk makna “pasca hamas” sebelum fakta di lapangan menguat,” kata Krieg pada Al-Jazeera.

Pakar studi internasional Open University Inggris, Filippo Boni, menilai negara-negara undangan BoP dihadapkan dengan pilihan rumit: bergabung akan melemahkan fungsi dari PBB, tetapi jika menolak bakal kena sanksi tarif dari AS.

Sejauh ini banyak negara yang belum menyatakan sikap terkait partisipasinya dengan Dewan Perdamaian gagasan Trump itu. India, Jepang, dan Thailand yang telah diundang hingga kini belum mengambil keputusan.

Adapun negara yang tegas menolak tawaran Trump adalah Prancis, Denmark, Norwegia, Swedia, Inggris, Jerman, Italia, dan Slovenia. Denmark menolak tawaran Trump menyusul ketegangan dengan Washington terkait Greenland.

Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa BoP akan menandingi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memediasi konflik global sementara Trump makin menjauh dari PBB dengan keluar dari organisasi internasional di bawah PBB.

Dipimpin langsung oleh Trump, BoP digadang menjadi kelompok pemimpin dunia yang mengawasi rencana gencatan senjata di Gaza. Banyak privilese yang didapat Trump selaku ketua bahkan setelah ia tak menjabat lagi sebagai Presiden AS.

Ia seenaknya menyaratkan tarif US$ 1 miliar sebagai sumbangan atas keanggotaan tetap. Di 3 tahun pertama, negara-negara anggota yang mendapat undangan AS akan diberi keleluasaan menjadi bagian BoP secara gratis.

Trump juga berwenang menunjuk penggantinya di masa depan, berhak memberikan arahan atau resolusi pelaksanaan misi dewan tersebut. Sejauh ini, dia telah membentuk subkomite rekonstruksi Gaza.

Pertengahan Januari ini, Trump membentuk Dewan Eksekutif Gaza yang diisi pengusaha sekaligus menantunya, Jared Kushner, utusan presiden AS Steve Witkoff, eks-Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair, pejabat Turki, Qatar, Mesir dan pebisnis Israel.

Sama seperti isi piagam BoP, anggota Dewan Eksekutif Gaza juga hanyalah kucing kertas. Hingga kini Israel masih menggempur Gaza, setiap hari, dan bahkan melarang anggota Dewan Eksekutif tersebut untuk masuk ke wilayah Gaza.

Realitas ini makin memperkuat kecurigaan bahwa Trump sebenarnya punya tujuan sendiri di Gaza. Ia sempat sesumbar membidik pembangunan yang meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Gaza hingga US$10 miliar pada 2035.

Laporan Biro Statistik Palestina menyatakan bahwa tingkat pengangguran di Gaza meningkat 80% selama perang. Dalam berbagai kesempatan, Kushner mengklaim akan menciptakan lebih dari 500.000 lapangan kerja.

Ia menjelaskan rencana pembangunan 4 tahap yang diawali dari Rafah (Gaza Selatan), lalu ke utara. Ia membuat peta berwarna yang merinci wilayah Gaza dalam zona pariwisata pesisir, menara multifungsi, serta kawasan pemukiman dan industri.

Tahap pertama pembangunan akan dimulai di Rafah . Tahap kedua mengarah Khan Younis, tahap ketiga menargetkan penngembangan kamp-kamp pengungsi di Gaza tengah, dan tahap keempat mencakup Kota Gaza di wilayah utara.

Dalam peta rencana, Gaza akan memiliki zona pariwisata pesisir yang dipenuhi gedung pencakar langit. Rencana tersebut juga menampilkan pembangunan pelabuhan di ujung barat daya Gaza, di perbatasan dengan Mesir dan bandara di dekatnya.

Baca Juga: EDITORIAL: Gabung Dewan Perdamaian Trump, Prabowo Ubah Politik Indonesia Jadi Pro-Zionis

Dalam presentasinya, Kushner menyebut proyek pembangunan di Gaza memakan waktu 2-3 tahun. Namun, lagi-lagi pelibatan masyarakat Palestina sangat minim. Kushner sama sekali tak menyinggung nasib warga Palestina selama proses rekonstruksi.

“Tiap kali mereka mengumumkan sesuatu terkait rakyat Palestina, penderitaan kami justru makin bertambah,” tutur Manal al-Qouqa pada Al Jazeera. “Perdamaian apa yang mereka bicarakan, ketika di lapangan tak ada perdamaian maupun keamanan?" (mhf)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance