Jakarta, TheStance – Perang Iran telah menjelma menjadi ironi besar. Bukan hanya bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, melainkan bagi Presiden Indonesia Prabowo Subianto, memenuhi nubuat Rusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Semuanya berawal dari inisiatif Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang diinisiasi Trump dan digadang-gadang serta dia pasarkan ke berbagai forum internasional sebagai solusi mengelola perdamaian di Gaza, dan juga mengelola hal lain.
Presiden yang berulang-kali mengutarakan betapa dirinya berhak meraih Nobel Perdamaian itu mengatakan bahwa BoP tidak hanya bakal menangani persoalan Gaza, Palestina, melainkan juga menangani persoalan perdamaian di tempat lain.
".. dan menampilkan visi yang berani untuk warga sipil di Gaza, dan kemudian, pada akhirnya, jauh melampaui Gaza– PERDAMAIAN DUNIA!” tulis Trump dalam unggahannya di Truth Social.
Ambisi tersebut jelas menyalahi mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang hanya mendorong BoP dibentuk untuk menangani perdamaian di Gaza, Palestina--yang sedang digenosida Israel. Mandat berlaku terbatas, hingga tahun 2027.
Trump bahkan sesumber bahwa lembaganya tersebut tidak hanya bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melainkan memastikan "PBB berfungsi dengan baik."
Meski lembaga tersebut dibajak Trump, dengan memperluas kewenangannya, dan bahkan tak mengikutsertakan Palestina, semua pemimpin negara tetap membabi buta mendukungnya. Prabowo adalah salah satunya.
Bangga Bersama Israel
Presiden ke-8 Republik Indonesia tersenyum dengan raut aneh ketika membawa Indonesia--negara yang selama ini ogah duduk semeja dengan Israel di forum resmi--untuk menghadiri rapat perdana BoP pada Kamis, 19 Februari 2026.
Prabowo menafikan berbagai kritikan yang muncul dari dalam negeri terkait keikutsertaan di BoP, berdalih bahwa lembaga itu akan membuat Indonesia turut aktif menciptakan perdamaian, khususnya di Gaza.
Mengiringi pertemuan itu, suasana di Gaza jauh dari damai dengan 20 warga Gaza tewas diserang Israel dalam sepekan. Mereka jalan terus sebagaimana pertemuan sebelumnya 22 Januari 2026 di sela World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
Kali itu, bertempat di Donald J. Trump U.S Institute of Peace, Washington, lebih dari 20 perwakilan negara hadir, mengukuhkan keanggotaannya. Sekutu AS yakni Inggris, Uni Eropa, Korea Selatan dan Jepang hadir sebagai pengamat.
Namun dari 50 lebih undangan yang disebar Trump, sebagian besar negara menolak hadir dan bergabung di BoP karena khawatir organisasi besutan Trump itu akan menjadi bayangan dari PBB.
Di situ AS berkomitmen menggelontorkan dana US$10 miliar (sekitar Rp162 triliun) untuk rekonstruksi Gaza. Dia tak menjelaskan detil sumber dana itu. Demikian juga Gedung Putih ketika ditanya NBC.
Ironinya ketika menyebut negara anggota yang ikut menyumbang senilai total US$7 miliar, tidak ada nama Indonesia. Para penyumbang adalah Azerbaijan, Arab Saudi, Bahrain, Kazakhstan, Kuwait, Maroko, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Qatar.
Angka itu jauh dari estimasi Reuters yang menilai perlu US$70 miliar untuk membangun kembali Gaza akibat serangan Israel.
Perdamaian Dunia Dicabik oleh Pemilik BoP
Sembilan hari kemudian, tepatnya pada 28 Februari 2026, BoP menciptakan ironi terbesarnya. Alih-alih menciptakan perdamaian di Gaza, yang hingga detik ini masih dibombardir Israel, sang pemilik lembaga justru menyerang negara lain.
Secara sepihak dan culas, Trump mengkhianati Iran yang bersedia bernegosiasi mengenai pengembangan teknologi nuklir damainya--yang dalam 3 dekade terakhir selalu dituding sebagai program bom nuklir yang mengancam.
Padahal Badan Energi Atom International (International Atomic Energy Agency/IAEA) sendiri mengakui bahwa pihaknya tidak menemukan fakta atau bukti pengembangan bom nuklir di fasilitas pengayaan uranium Iran.
Trump tak peduli. Tak hanya mengebom fasilitas yang dituding sebagai lokasi militer, termasuk Sekolah Dasar khusus putri Minab yang menewaskan 168 siswi, dia membunuh pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Maka pecahlah perang di Kawasan yang berkecamuk hingga saat ini, merenggut 1.045 korban jiwa di pihak Iran. Di sisi lain, zionis dan sekutunya mengeklaim kematian di pihaknya hanya 149 orang.
Dunia pun menyaksikan bagaimana Trump selaku pemilik lembaga bernama Dewan Perdamaian justru menciptakan perang, mengebom negara lain tanpa mandat PBB ataupun dari lembaga tertinggi negaranya (Kongres AS).
Yang lebih ironis lagi, Prabowo dan pejabat pemerintah Indonesia membuta tuli. Tak ada satupun kecaman atas ironi yang dibuat Trump, atau menyampaikan duka cita di hari pertama ketika Pemimpin Tertinggi Iran diumumkan meninggal dunia.
"Ketika Ayatollah Khamenei dll tewas terbunuh, pemerintah tidak menyatakan ucapan belasungkawa, sbgmana lazimnya kl pemimpin negara sahabat meninggal. Kelupaan atau sengaja?" sindir Marty Natalegawa dalam unggahan di X.
Fokus Ironi Bergeser Presiden & Pemerintah Indonesia
Tak seperti pemerintah yang malu-malu, Institute of International Studies (IIS) mengutuk agresi AS dan Israel terhadap Iran, menudingnya sebagai kejahatan agresi terhadap perdamaian karena dilakukan di tengah proses negosiasi nuklir AS dan Iran.
“Sebagai warga negara, kami menuntut pemerintah Indonesia untuk mengutuk agresi militer AS dan Israel dan membawa persoalan ini ke PBB untuk memberikan sanksi tegas dan menyelesaikan persoalan secara adil,” ujar Ririn Tri Nurhayati, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menaungi IIS, pada Kamis (5/4/2026).
Peneliti IIS Muhadi Sugiono mengatakan bahwa harapan yang tersisa saat ini hanya rezim nuklir internasional yakni Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) dengan 3 pilar utama yaitu non-proliferasi, pelucutan senjata, dan tujuan damai.
Namun dia mengingatkan bahwa ketiganya tidak berlaku bagi Iran. Sebagai negara yang sedang diserang, Iran tidak lagi mendapat perlindungan dari perjanjian tersebut.
“Jika AS dan NPT tidak menjamin keamanan mereka, satu-satunya cara adalah membangun senjata nuklir, dan Iran memiliki potensi tersebut. Jadi, proliferasi nuklir akan menjadi sangat signifikan,” ungkap Muhadi.
Terkait dengan itu, IIS mendesak Indonesia keluar dari BoP. Agresi militer Israel menjadi refleksi kritis bagi keputusan Indonesia bergabung di sana mengignat dua anggota BoP menjadi agresor yang menjadi ancaman bagi Indonesia.
“Keterlibatan Indonesia dalam BoP bukan hanya gagal menguatkan peran diplomasi Indonesia, namun justru mengobarkan independensi kebijakan politik Indonesia. Oleh karena itu, kami menuntut Indonesia keluar dari BoP,” tutur Ririn.
Baca Juga: AS-Israel Serang Iran, MUI dan Koalisi Sipil Desak RI Keluar dari Board of Peace
Melihat sikap setia Prabowo dan pemerintah Indonesia yang membabi buta sebarisan dengan Trump, dan membebek apapun kepentingan mereka meski melanggar piagam PBB dan bahkan konstitusi Republik Indonesia, pertanyaan pun muncul: ada apa?
Melihat ketundukan Indonesia pada Indonesia yang begitu melekat, apakah Prabowo mampu menolak seandainya International Stabilisation Force (ISF) dikirim ke Iran atas nama "menciptakan perdamaian."?
Maka benarlah prediksi Rusia, yang memilih abstain terkait pembentukan BoP, bahwa resolusi tersebut tidak mencerminkan formula utama solusi dua negara dan memberikan tugas penegakan perdamaian kepada Pasukan tersebut.
Delegasi Rusia Vassily Nebenzia bahkan mengingatkan masa lalu ketika Dewan Keamanan PBB dalam melihat solusi konflik Israel-Palestina yang disponsori AS "selalu menghasilkan keluaran yang berlawanan dengan apa yang dimaksudkan."
“Jangan bilang kami tidak memperingatkan Anda,” ujarnya pada Rapat DK PBB, di Washington, Senin (17/11/2026).
Peringatan Rusia itu terbukti kurang dari 10 hari setelah inaugurasi Dewan Perdamaian, yang hingga kini dibanggakan dan dibela Prabowo dan timnya. (mhf/ags)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
