Oleh Dimas Wahyu Gilang B. Sarjana Komunikasi dan jurnalis lepas yang fokus pada riset serta peliputan isu lingkungan, ketenagakerjaan, dan budaya. Berpengalaman dalam jejaring pers mahasiswa sebagai demisioner pengurus Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional.
The Stance — Di tengah ketatnya persaingan ekonomi, narasi mengenai pentingnya menempuh pendidikan tinggi dan mengambil berbagai sertifikasi keahlian selalu digaungkan sebagai satu-satunya jalan keluar untuk memperbaiki taraf hidup.
Masyarakat percaya bahwa semakin tinggi gelar akademik atau keahlian yang dimiliki, semakin besar pula posisi tawar seseorang di pasar tenaga kerja.
Namun, bagi generasi Z yang bekerja keras menyeduh kopi di Tulungagung, janji manis mobilitas vertikal tersebut patah dan membentur dinding realitas industri kafe yang keras.
Riset berjudul "Kesejahteraan Pekerja Cafe di Tulungagung" menunjukkan fenomena memprihatinkan: gelar sarjana berbiaya mahal maupun sertifikasi kompetensi kopi sering kali dihargai setara dengan pekerja tanpa ijazah.
Di ruang-ruang kafe yang estetik itu, pekerja bergelar sarjana maupun pekerja tanpa ijazah kerap dibayar setara—asalkan tangan mereka sama-sama mau bekerja dengan gaji di bawah Upah Minimum Kota (UMK).
Namun para pekerja kafe generasi Gen-Z itu tetap bertahan, menunjukkan adanya persoalan laten yang lebih besar dalam perekonomian, tak hanya di Tulungagung melainkan di Indonesia.
Ironi Elit Berpendidikan di Tulungagung
Jika mengacu pada dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tulungagung 2025, proporsi penduduk Tulungagung berusia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi (sarjana/diploma) hanyalah 8,13% dari total populasi.
Artinya, secara statistik, para sarjana yang bekerja di kafe-kafe Tulungagung ini sebenarnya merupakan bagian dari kaum elit yang berpendidikan tinggi di kotanya sendiri. Hanya sedikit orang di Tulungagung yang bisa menjadi sarjana.
Mereka telah menginvestasikan waktu sedikitnya 4 tahun dan biaya besar untuk meraih gelar tersebut. Namun, sistem kerja industri kafe di Tulungagung belum mengakomodasi keunggulan pendidikan tersebut dalam bentuk upah yang layak.
Hasil survei menunjukkan kenyataan pahit: sebanyak 22 dari 32 responden menegaskan bahwa tidak ada perbedaan upah antara lulusan sarjana dan lulusan SMA di industri restoran tersebut.
Banyak pekerja yang mengaku tidak tahu-menahu mengenai standar pengupahan, atau mereka merasa segan dan takut untuk mempertanyakan kejelasan struktur gaji kepada pemilik kafe.
Investasi waktu dan biaya yang dikorbankan tidak kembali dalam bentuk peningkatan pendapatan. Hanya segelintir kecil pekerja saja yang merasa ijazahnya dihargai dengan tambahan upah. Itupun nilainya sangat sedikit.
Dus, masalah finansial menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepuasan mereka terhadap kondisi pekerjaan. Sebanyak 37,5% pekerja tegas menyatakan tidak setuju jika gaji mereka dianggap mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Realitas ini, selaras dengan temuan di lapangan yang menunjukan bahwa mayoritas pekerja kafe hanya memperoleh upah di kisaran Rp1,2 juta tiap bulannya.
Investasi Keahlian Berujung Jalan Buntu
Di tengah situasi demikian, semestinya ada cara bagi pekerja untuk secara personal memperbaiki kondisi tersebut dengan memperkuat sisi kompetensi mereka, sehingga semestinya berujung pada imbal hasil berupa peningkatan upah atau gaji.
Demi meningkatkan performa kerja, sebanyak tujuh orang pekerja dalam riset ini tercatat mengikuti berbagai peningkatan kapasitas, mulai dari kompetisi kopi tingkat regional, sertifikasi barista, hingga pelatihan khusus bidang FnB.
Bahkan, empat orang di antara mereka harus membiayai seluruh proses peningkatan keahlian tersebut secara mandiri dari dompet pribadi, sementara tiga orang lainnya mendapatkan bantuan lewat jalur sponsor atau beasiswa.
Namun, investasi waktu, pikiran, dan biaya mandiri tersebut berujung pada jalan buntu. Sebanyak 19 orang pekerja menyatakan bahwa tidak ada perubahan upah atau penyesuaian pendapatan pasca-mereka meraih pelatihan atau sertifikasi tersebut.
Dayat (23 tahun), seorang barista sekaligus mahasiswa yang aktif meningkatkan kompetensinya hingga mencakup tiga kategori keahlian yang berbeda, mengamini kepahitan sistem ini.
Ia mengaku tidak merasakan adanya dampak finansial yang signifikan terhadap nominal gaji bulanan yang ia bawa pulang. "Sejujurnya bos pun enggak peduli soal itu... Yang penting adalah bagaimana caramu bekerja, sudah," ungkapnya, pasrah.
Terjebak di situasi yang tak mudah tersebut, Gen-Z pekerja kafe di Tulungagung pun hanya bisa pasrah dan dalam titik tertentu berupaya beradaptasi dengan kadaan sulit tersebut.
Ketika ditanya soal indikator kondisi kerja, mayoritas memberikan jawaban normatif dengan bersepakat bahwa seluruh aspek pekerjaan, terutama terkait cakupan waktu istirahat, sudah memuaskan.
Meski demikian, riak ketidaksepakatan tetap muncul di luar indikasi jam kerja. Salah satunya, terdapat 9,38% pekerja yang menyatakan tidak setuju terkait upah lembur yang mereka terima.
Baca Juga: Paradoks Kafe Estetik (2): Ketika Barista Merangkap Kasir hingga Tukang Listrik
Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja Gen Z di kafe Tulungagung terjebak dalam situasi yang sulit. Mereka pun mengungkapkan aspirasi dan harapan yang menyentuh hampir semua lini pekerjaan dari aspek teknis hingga kemanusiaan.
"Job desc harus lebih jelas, jam kerja harus lebih disesuaikan… gaji minimal sesuai UMK."
"Kebanyakan atasan masih menerapkan blaming culture. Daripada menyalahkan, lebih baik diskusi supaya ada celah mencari solusi."
"Apresiasi atas potensi dari setiap personel… tidak harus materi, mungkin kenaikan jabatan, pemberian akses pengetahuan tentang dunia FnB."
"Kadang ada kafe yang menuntut pekerja jadi sales… dipaksa menarik teman-temannya jadi pembeli."
"Jam kerja yang manusiawi. Kalau overtime, dikasih gaji yang layak juga."
Namun, secara bersamaan, mereka dipaksa untuk adaptif meski ekosistem kerja tidak menyediakan jalur penghargaan yang jelas antara peningkatan kapasitas diri dan peningkatan kesejahteraan hidup.
Keputusan mereka bertahan di balik mesin espresso bukan karena melihat masa depan industri yang cerah, melainkan karena keterbatasan pilihan lapangan pekerjaan.
Maklum saja, hingga kini janji pembukaan 19 juta lapangan kerja oleh pemerintahan Prabowo-Gibran masih jauh panggang dari api. (ags)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
