Jakarta, The Stance – Di tengah ancaman berhentinya program distribusi buku-buku gratis Perpustakaan Nasional imbas kebijakan efisiensi anggaran, sebuah pertunjukan musik di Bandung Jawa Barat justru menghadirkan ironi yang menarik.
Grup band Dongker memilih tidak menjual tiket dalam showcase bertajuk "Melankolia di Kolong" yang digelar di Skatepark Cikapayang atau tepat di bawah jembatan Pasupati Bandung, pada Jumat 17 Juli 2026.
Sebagai gantinya, setiap penonton diminta membawa beras dan buku layak baca. Beras akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sementara buku akan didonasikan untuk memperluas akses bacaan.
"Boleh sejumput beras, sekarung beras, sebuku dua buku, atau setoko buku. Nantinya akan disalurkan bagi mereka yang membutuhkan," tulis band Dongker melalui akun Instagram @baladagehel sekaligus undangan terbuka bagi penggemar mereka.
Pilihan tersebut bukan sekadar gimmick promosi konser. Di tengah kekhawatiran terhadap masa depan literasi Indonesia, aksi Dongker memperlihatkan bahwa buku masih bernilai, bahkan lebih bernilai dari selembar tiket konser.
Aksi band Dongker ini menunjukkan bahwa ketika negara kesulitan menjangkau masyarakat melalui buku, inisiatif literasi justru lahir dari ruang-ruang kebudayaan.
Panggung musik, komunitas seni, hingga ruang budaya dapat menjadi simpul baru yang mempertemukan masyarakat dengan buku.
Perpusnas Hentikan Program Buku Gratis
Namun sayangnya, inisiatif literasi yang dilakukan Dongker menjadi terasa kontras ketika pada saat yang sama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengakui sejumlah program literasi terancam berhenti akibat penurunan anggaran pada 2026.
Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyatakan program distribusi 1.000 buku ke setiap titik penerima, mulai dari perpustakaan desa, taman baca masyarakat, puskesmas, lembaga pemasyarakatan, hingga taman literasi terancam setop karena anggaran.
"Betul dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu," katanya di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), pada Kamis, 16 Juli 2026.
Perpusna saat itu menghadiri rapat kerja Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," tambah Aminudin.
Padahal, kata dia, program tersebut selama 2 tahun terakhir menjadi salah satu upaya terbesar pemerintah memperluas akses bacaan di daerah.
Setiap lokasi menerima sekitar 1.000 buku sehingga koleksi perpustakaan desa, taman baca, dan ruang publik lainnya dapat terus bertambah. Program itu sebelumnya merupakan bagian dari target membangun ribuan titik literasi di seluruh Indonesia.
"Satu lokus (titik lokasi) 1.000 buku. Ini disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik, dan ini mendapatkan respons yang sangat-sangat positif," katanya.
Semua Gara-Gara Efisiensi
Pada tahun 2026, program tersebut tak bisa diteruskan karena efisiensi. Menurut Aminudin, Perpusnas menerima pagu indikatif 2026 sebesar Rp721,6 miliar. Kementerian Keuangan belakangan memberitahukan pemblokiran sebesar Rp132 miliar.
"Lalu itu artinya ada anggaran efektif yang bisa digunakan oleh Perpustakaan Nasional itu sebesar Rp589,5 miliar," katanya.
Padahal, kata Aminudin, jumlah angka yang diblokir pada tahun sebelumnya digunakan untuk program literasi bagi-bagi buku ke desa dan perpustakaan daerah.
Dia menambahkan penurunan anggaran Perpusnas tidak hanya berdampak pada pembagian buku di daerah, tetapi juga dalam pelestarian naskah kuno yang merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga negara tersebut.
"Nah, ini menjadikan rencana kita untuk menggerakkan literasi lebih masif ini tidak bisa kita kerjakan," kata Aminudin.
Lebih lanjut, dia menegaskan pemerintah daerah (pemda) memegang peran strategis sebagai ujung tombak dalam upaya peningkatan literasi masyarakat di daerah masing-masing.
Perpusnas mencatat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional pada Maret 2026 masih berada pada angka 40,6-masuk dalam kategori rendah (skala 30-49,9).
Sementara itu, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) nasional tercatat di angka 54,80-masuk dalam kategori sedang (40,1-60).
Khawatir Akses Bacaan Menurun
Pegiat literasi cum Sekretaris Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kalimantan Tengah Nopiar Rahman menilai penghentikan program bantuan 1.000 buku bagi daerah akan memangkas akses bacaan berkualitas bagi masyarakat.
“Ini jadi pukulan berat bagi TBM di daerah seperti kami, yang bergantung pada distribusi buku dari pemerintah pusat. Ketika program 1.000 buku itu dihentikan, otomatis akses bacaan masyarakat ikut terbatas,” ungkap Nopiar, dikutip dari Kompas.
Pria yang akrab disapa Kak Nono ini menyayangkan kebijakan tersebut mengingat literasi adalah fondasi pembangunan manusia. Ia menilai pengalihan dana ke program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tak boleh korbankan progam strategis.
"Literasi ini fondasi utama pendidikan. Kalau anggarannya justru dikurangi, tentu muncul pertanyaan apakah sektor ini masih dianggap prioritas," ujarnya. Selain penghentian bantuan fisik, Nopiar juga menyoroti penurunan kualitas layanan digital.
Layanan iPusnas yang sering mengalami gangguan, pengurangan jam operasional perpustakaan, hingga beralihnya pelatihan literasi dari tatap muka menjadi daring dianggap memperburuk keadaan.
“Kalau akses bahan bacaan terganggu, tentu kualitas belajar juga bisa menurun. Apalagi bagi masyarakat di daerah yang memang sulit menjangkau perpustakaan secara fisik,” ujarnya.
Baca Juga: Polisi Sita Buku Sebagai Alat Bukti: Sudah Seputus Asa itu Mengriminalisasi Pendemo?
Nopiar yang tercatat pernah menjadi Pustakawan Berprestasi Kalteng tahun 2018, menilai kondisi ini berpotensi memperlebar jurang literasi antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Dia berharap pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi belanja negara agar lebih selektif. Ia pun membandingkan dengan negara seperti Finlandia yang konsisten menjadikan perpustakaan sebagai investasi jangka panjang.
Menurutnya, akses terhadap pengetahuan seharusnya dipermudah, bukan dikurangi atas nama penghematan.
“Penghematan itu perlu, tapi jangan sampai sektor strategis seperti literasi dikorbankan. Kalau literasi diabaikan hari ini, kita sebenarnya sedang mempertaruhkan kualitas generasi di masa depan,” tegas Nopiar. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
