Fenomena SD Negeri Sepi Peminat, Kemendikdasmen Buka Opsi Regrouping Sekolah

Jakarta, The Stance – Fenomena sekolah negeri sepi peminat kembali menjadi sorotan tajam pada tahun ajaran baru 2026/2027 akibat krisis jumlah murid baru yang meluas di berbagai wilayah Indonesia.

Laporan dari berbagai daerah menunjukkan banyak Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang hanya mendapatkan segelintir siswa, bahkan ada beberapa sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru.

Ruang-ruang kelas yang dulunya menjadi rebutan itu, kini perlahan kehilangan daya pikat. Masyarakat kini jauh lebih selektif.

Banyak orang tua memprioritaskan kualitas pembelajaran, pembentukan karakter, dan porsi pendidikan agama yang lebih intensif yang sering kali ditemukan di sekolah swasta berbasis agama atau boarding school.

Fenomena bangku kosong di sekolah negeri bukan hanya terjadi satu daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun The Stance, Dinas Pendidikan Kota Solo Jawa Tengah mencatat ada delapan SD negeri yang kekurangan murid usai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

Situasi yang tak jauh berbeda juga terjadi di Semarang. Sejumlah SD negeri hanya memperoleh kurang dari 10 pendaftar pada gelombang pertama SPMB.

Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai membuka pendaftaran lanjutan bagi sekolah yang belum memenuhi kuota. Salah satu penyebab yang dipetakan pemerintah daerah adalah perubahan pola permukiman.

Masih di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Sragen & Boyolali: Sebanyak 320 SD Negeri di Sragen hanya menerima 11 hingga 28 siswa, bahkan ada dua sekolah yang hanya memperoleh satu murid.

Krisis serupa menimpa SDN Kintelan 2 Yogyakarta yang hanya menerima 6 siswa baru serta puluhan sekolah di Madura, Ponorogo, dan Situbondo Jawa Timur.

Sementara di Sumatra, fenomena serupa juga muncul di jenjang pendidikan menengah atas. Salah satunya SMAN 7 Lubuklinggau di Sumatra Selatan mengalami krisis murid dengan hanya memperoleh belasan peserta didik baru.

Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih luas: mengapa sekolah negeri di sejumlah daerah yang selama ini identik dengan biaya lebih terjangkau jadi pilihan utama masyarakat, kini mulai kehilangan peminat?

Pengamat Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menilai fenomena sejumlah sekolah negeri yang mulai kehilangan murid tidak bisa dilepaskan dari perubahan cara masyarakat memandang pendidikan.

Orang tua kini tidak lagi sekadar mencari sekolah yang gratis, tetapi juga mempertimbangkan kualitas pendidikan yang diterima anak.

“Masyarakat mulai melihat pendidikan tidak sekedar gratis, namun harus berkualitas. Mereka percaya bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk anak anak mereka,” kata Jejen dalam keterangannya, Selasa 14 Juli 2026.

Dia menilai, sejumlah sekolah swasta dinilai mampu menarik minat masyarakat karena menawarkan sejumlah keunggulan.

Mulai dari jumlah siswa yang lebih sedikit dalam satu kelas sehingga proses belajar lebih fokus, kurikulum yang memberi ruang bagi pengembangan bakat, hingga pendidikan agama yang lebih intensif.

Di saat yang sama, mutu sekolah negeri juga perlu dibenahi, mulai dari peningkatan kualitas guru hingga perbaikan sarana dan prasarana.

Selain itu, pemerintah didorong merekrut guru ASN sesuai kebutuhan, menetapkan standar gaji minimum bagi guru, serta memperjelas skema pendanaan gaji guru mengingat kemampuan fiskal sejumlah daerah masih terbatas.

“Jangan harap pendidikan maju kalau guru kurang dan gajinya kecil. Perjelas sumber dana gaji guru karena fiskal beberapa daerah tidak sanggup menggaji guru,” ujarnya.

Baca Juga: Ekosistem dan Kebijakan Pendidikan Tinggi Memicu PTN Membunuh PTS

Sementara itu, Pengamat Pendidikan Ki Darmaningtyas melihat terdapat sedikitnya tiga faktor yang menyebabkan banyak SD negeri kehilangan murid.

Pertama, perubahan demografi yang membuat jumlah anak usia sekolah dasar terus menurun, terutama di wilayah pedesaan.

Kedua, perubahan preferensi sebagian orang tua, khususnya dari kalangan menengah ke atas, yang cenderung memilih sekolah swasta berbasis agama pada jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah dasar.

“Tapi nanti ketika di SMP, SMA, mereka memilih di negeri,” katanya.

Ketiga adalah faktor regulasi. Aturan penerimaan murid baru yang mengutamakan usia turut memengaruhi pilihan orang tua.

Menurutnya, aturan tersebut membuat sebagian orang tua memilih sekolah swasta agar anak dapat segera bersekolah tanpa harus menunggu usia yang dipersyaratkan.

DPR ikut menyoroti fenomena penurunan jumlah peserta didik Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai daerah. DPR meminta pemerintah menganalisis penyebab kajadian tersebut berdasarkan data komprehensif.

Anggota Komisi X DPR MY Esti Wijayati menilai, penurunan peserta didik salah satu sebabnya adalah turunnya angka kelahiran. Pasangan keluarga muda kini cenderung memilih hanya memiliki dua anak, atau bahkan menunda mempunyai keturunan. Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan penduduk mengalami perubahan.

Selain penurunan kelahiran, meningkatnya minat terhadap sekolah berbasis keagamaan perlu dicermati.

“Kehadiran program baru seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Unggul Garuda berpotensi juga memengaruhi distribusi peserta didik di sekolah yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional,” kata Esti dalam keterangannya, Selasa 14 Juli 2026.

Menurut Esti, ke depan setiap kebijakan pembentukan sekolah baru harus didahului kajian mendalam dan pemetaan wilayah secara menyeluruh.

Pemerintah perlu menghitung dampaknya terhadap sekolah yang sudah ada. Termasuk kebutuhan tenaga pendidik agar distribusi guru tetap sesuai kondisi lapangan, agar kebijakan berjalan efektif sesuai kebutuhan daerah.

“Seperti yang terjadi di Kulon Progo, DIY, yang disebut kekurangan guru untuk Sekolah Rakyat. Ini harus dihitung secara matang,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Komisi X DPR juga mempertimbangkan kebijakan penggabungan atau regrouping SD yang mengalami kekurangan peserta didik.

Langkah itu memang tidak selalu mudah diterima masyarakat, tapi bisa menjadi upaya rasional meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan di berbagai wilayah.

Selain itu, Pemerintah perlu menentukan apakah sekolah di wilayah itu dipertahankan atau diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan lainnya.

“Harus sesuai dengan karakteristik wilayah dan kondisi jumlah siswa yang tersedia,” tegas Esti.

Menanggapi situasi ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengakui fenomena sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan murid ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sesuai karakter dan kondisi tiap daerah.

“Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap sedikitnya murid di SD Negeri. Pertama, karena jumlah anak usia sekolah yang terbatas. Kedua, karena mutu pendidikan. Ketiga, jumlah sekolah negeri yang terlampau banyak,” kata Mu’ti, Selasa 14 Juli 2026.

Kemendikdasmen saat ini tengah memetakan sekolah-sekolah yang memiliki jumlah murid sangat sedikit sebagai dasar penyusunan kebijakan.

“Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang mendata sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60. Di seluruh Indonesia jumlahnya puluhan ribu. Banyak sekolah yang jumlah gurunya lebih banyak dari jumlah murid,” ujarnya.

Hasil pendataan tersebut akan dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri serta kementerian terkait lainnya untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan ialah menggabungkan dua atau lebih sekolah negeri yang lokasinya berdekatan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan model sekolah satu atap maupun multigrade teacher, yakni satu guru mengajar beberapa tingkat kelas sekaligus.

"Penyusunan kebijakan akan kami lakukan bersama pemerintah daerah karena pengelolaan sekolah berada dalam kewenangan pemerintah daerah," ujar dia. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance