Ambisi B50 Indonesia: Swasembada Energi Dikejar, Swasembada Pangan Tercecer

Jakarta, The Stance – Pemerintah menginjak gas di jalur pacu energi terbarukan, dengan mewajibkan penggunaan biodiesel 50% atau B50 sejak 1 Juli 2026. Ia menjadi intervensi kebijakan publik paling radikal dalam sejarah pengelolaan energi nasional.

Dengan mencampurkan 50% minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) ke bahan bakar diesel, pemerintah berambisi lepas dari belenggu impor minyak fosil yang selama ini menguras devisa negara.

Secara teoritis, niat di balik program B50 berakar pada dua urgensi: ketahanan fiskal dan stabilisasi sektor komoditas domestik.

Selama bertahun-tahun, neraca perdagangan Indonesia terus terbebani oleh impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Melalui B50, pemerintah memproyeksikan penghematan devisa hingga miliaran dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.

Kebijakan ini juga menjadi bantalan domestik manakala pasar ekspor sawit Indonesia tertekan hebat di panggung internasional, khususnya menyusul pengetatan regulasi deforestasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Dalam pidato peluncuran B50, Presiden Prabowo Subianto menegaskan filosofi dasar dari intervensi ini sebagai pilar utama kedaulatan ekonomi.

“Saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi dari luar negeri,” paparnya.

Namun, di balik narasi kedaulatan energi ini, ada jalinan tata kelola rumit dengan risiko sangat besar bagi masyarakat luas.

Evaluasi komprehensif harus dilakukan terhadap niat mendasar pemerintah, kesiapan infrastruktur implementasi, serta konsekuensi nyata terhadap rumah tangga menengah ke bawah.

Bayangkan sebuah jaringan pipa air bersih di sebuah kota padat penduduk yang secara mendadak dialiri cairan organik yang jauh lebih kental dan memiliki daya kikis tinggi.

Jika diameter pipa tidak diperbesar, tekanan pompa tidak disesuaikan, dan saringan tidak dibersihkan secara berkala, sistem pipa tersebut akan mengalami penyumbatan, karat, dan kerusakan sistemik.

Hal sama terjadi dalam konteks peningkatan kadar CPO menjadi 50% membawa tantangan teknis serupa pada rantai pasok dan mesin kendaraan masyarakat.

Biodisel memiliki viskositas lebih tinggi dan daya pelarutan kuat, yang berisiko mempercepat degradasi oli mesin, menyumbat filter bahan bakar, dan memicu korosi komponen kendaraan jika tidak ditangani dengan teknologi pemurnian tingkat lanjut.

Komunitas otomotif dan industri manufaktur telah lama menyuarakan kekhawatiran mengenai ketahanan jangka panjang mesin disel domestik.

Kesiapan kilang-kilang untuk memproduksi High FAME (Fatty Acid Methyl Ester) berkualitas tinggi dan logistik distribusi ke seluruh wilayah kepulauan menjadi ujian logistik terbesar dekade ini.

Jika dipaksakan tanpa standar teknis dan pengujian lapangan yang matang, kewajiban B50 justru memindahkan beban biaya dari APBN ke kantong pemilik truk logistik, angkutan umum, dan nelayan berupa kenaikan biaya perawatan mesin.

Dampak paling krusial dari B50 berada pada persimpangan jalan antara kebijakan energi dan ketahanan pangan nasional. CPO adalah komoditas dwifungsi: bahan bakar sekaligus minyak goreng yang dikonsumsi jutaan rumah tangga serta UMKM.

Ketika separuh dari kapasitas produksi bahan bakar diesel nasional wajib disuplai dari kelapa sawit, alokasi CPO untuk kebutuhan pangan domestik secara otomatis akan tertekan hebat jika produktivitas tidak digenjot secara eksponensial.

Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng (seperti yang terjadi pada 2022) sangat mungkin terjadi kembali. Hal ini telah diperingatkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.

"Kami mengkhawatirkan ketahanan pangan dan energi yang seharusnya jalan beriringan, justru saling substitusi. Ini akan membuat perebutan antara energi versus pangan, belum lagi ditambah beban ekspor," katanya.

Bukan hanya masalah dapur rakyat, struktur pendanaan program ini juga rentan dari sisi kebijakan fiskal. Ketika volume pencampuran naik menjadi B50, kebutuhan dana subsidi akan membengkak.

Sebagaimana diketahui, selisih harga keekonomian antara solar fosil dan biodisel selama ini ditambal insentif Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dipungut dari ekspor CPO.

Ketika harga CPO tinggi, pungutan ekspor mungkin mencukupi. Namun, jika harga dunia turun, kemampuan BPDPKS menyubsidi program B50 terancam runtuh, meninggalkan lubang besar yang mau tidak mau harus ditutupi oleh APBN.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyoroti aspek keberlanjutan dan dampak kenijakan B50 terhadap komitmen iklim Indonesia.

"Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan," kata dia.

Kebijakan energi, lanjut dia, semestinya dirancang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun sektor lain.

Agar kewajiban B50 tidak berubah menjadi bom waktu sosial-ekonomi, pemerintah harus segera merombak arsitektur implementasinya melalui tiga langkah intervensi kebijakan publik yang strategis:

Pertama, pemerintah wajib menerapkan mekanisme alokasi prioritas mutlak untuk pangan (food-first policy). Harus ada batas atas yang tegas (capping) mengenai berapa banyak volume CPO yang boleh diserap oleh industri biodiesel setiap tahun.

Jika harga minyak goreng domestik melewati ambang batas psikologis tertentu, kuota pencampuran B50 harus diturunkan secara otomatis (automatic trigger system) demi menstabilkan pasar pangan nasional.

Kedua, fokus kebijakan harus digeser dari perluasan lahan (ekstensifikasi) ke peningkatan produktivitas perkebunan rakyat. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang selama ini terhambat birokrasi dan legalitas lahan harus diakselerasi agresif.

Meningkatkan produktivitas petani swadaya dari rata-rata 2–3 ton per hektar menjadi 5–6 ton per hektar adalah satu-satunya cara rasional untuk memenuhi pasokan B50 tanpa harus menebang pohon di hutan hujan tropis yang tersisa.

Baca Juga: Target Masih Jauh, Proyek Food Estate Sudah Tebar Dampak Buruk di Merauke

Ketiga, transformasi tata kelola keuangan BPDPKS. Subsidi tidak boleh diberikan secara terus-menerus kepada korporasi besar produsen biodiesel tanpa komitmen untuk transfer teknologi di masa mendatang.

Mereka harus dituntut untuk memproduksi bahan bakar nabati generasi kedua (green diesel) yang lebih ramah terhadap mesin kendaraan dan tidak memiliki sifat korosif seperti FAME konvensional.

Ambisi B50 adalah cermin dari hasrat besar Indonesia untuk menjadi raksasa yang mandiri di panggung energi global. Niat ini patut diapresiasi.

Namun, jika detail implementasi teknis, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan diabaikan, sama saja kita mengemudikan truk berbahan bakar buruk: ia mungkin bisa berjalan beberapa kilometer, tapi akhirnya mogok di tengah jalan.

Ketahanan energi tidak akan kokoh apabila dibangun di atas fondasi ketahanan pangan yang rapuh. (ipn)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance